Aksi Perlawanan Rakyat Molo

Perempuan Molo; Pendobrak Kebisuan

2007-08-14T16:02:00.000+08:00

Oleh: Kelik Ismunandar

Pengantar
Proses penolakan (baca=perlawanan) masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rencana penambangan gunung batu Faut Lik dan Fatu Ob masih berlangsung sampai sekarang ini. Proses ini berawal dari dikeluarkannya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) bernomor: 69/KEP/HK/2004 tertanggal 13 Juli 2004 oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten TTS, Drs. Daniel Banunaek. Berbekal surat yang diterima dari Bupati tersebut, PT. Teja Sekawan, sebuah perusahaan dari Surabaya, melakukan serangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diwilayah ini.

Penolakan masyarakat Molo terhadap penambangan gunung batu (marmer) bukan hanya terjadi dalam kasus ini saja. Wilayah Molo merupakan satu wilayah/ hamparan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus sebagai salah satu wilayah tangkapan air yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Wilayah ini dikelilingi oleh satu deretan gunung batu yang telah melahirkan/ mewariskan banyak persoalan. Sebagai salah satu wilayah yang kaya sumberdaya alam di Kabupaten TTS, pemerintah daerah selalu berusaha melakukan eksploitasi dengan dalih peningkatan pendapatan daerah serta pembangunan.

Berbagai rangkaian penolakan masyarakat terkait dengan penambangan batu marmer mulai marak tahun 1999 ketika PT. Karya Hasta dan PT. Kawan Setia Pramesti bermaksud mengeksploitasi batu marmer di wilayah Fatu Naususu, Fatu Anjaf dan Fatu Nua di desa Fatukoto dan Ajaobaki. Rencana penambangan ini berhasil digagalkan oleh masyarakat yang mendapat dukungan penuh dari banyak pihak, khususnya LSM yang ada di Kota Kupang yang melakukan penolakan secara terus menerus.

Keberhasilan penolakan masyarakat terhadap penambangan di desa Fatukoto dan Ajaobak tidak diikuti di desa Tunua. PT. Sumber Alam Makmur (SAM) yang telah melakukan penambangan Fatu Naetapan di desa Tunua sejak tahun 2003. Penolakan masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati Tambang Marmer Mollo baru dilakukan tiga (3) tahun setelah penambangan berjalan. Pada tanggal 6-7 Maret 2006 masyarakat melakukan pendudukan lokasi selama dua hari berturut-turut, namun perusahaan tetap melanjutkan kegiatannya (Pos Kupang, 10/3/06).

Penolakan lebih besar kemudian dilakukan masyarakat dengan melakukan aksi blokade yang berbuntut penangkapan terhadap masyarakat dan beberapa aktifis yang mendampingi. Penangkapan ini dipicu oleh serangan yang dilakukan para preman sehingga terjadi saling lempar antara pengunjuk rasa dan preman. Atas dasar kejadian ini Polisi memiliki alasan untuk membubarkan secara paksa aksi blockade yang dilakukan (Senin, 3/4/06). Buntut dari kerusuhan ini, lima puluh satu (51) orang warga dan aktifis ditangkap oleh Polisi dan enam belas (16) diantaranya ditahan dengan tuduhan pengrusakan (Siaran Pers TAPAL, AMAN, WALHI, JATAM tanggal 12 April 2006).

Keberhasilan pemerintah daerah meredam perlawanan masyarakat, kemudian dilanjutkan di desa Kuanoel-Fatumnasi (satu desa yang tidak jauh dari Tunua) persis empat (4) bulan setelah “kegagalan” tersebut. Berangkat dari pengalaman diatas, rencana penambangan Faut Lik dan Fatu Ob bisa jadi merupakan satu pintu masuk bagi pemerintah daerah dan perusahaan untuk melakukan penambangan yang lebih massive di wilayah ini. Hamparan gunung batu masih tersebar di sepanjang wilayah ini dan “kemungkinan besar” wilayah ini masih menyimpan sumber kekayaan alam lainnya yang siap untuk dieksploitasi

Perempuan Sang Pendobrak
Penolakan masyarakat Kuanoel-Fatumnasi terhadap penambangan marmer oleh PT. Tedja Sekawan Surabaya tidak bisa dilepaskan dari kegigihan/ peran perempuan (Para Mama) yang berdiri paling depan melakukan penolakan. Penolakan pertamakali dilakukan oleh dua orang perempuan (Etty Anone dan Yosina Lake/alm*) pada bulan Agustus 2006 ketika alat berat (excavator) mulai masuk dan merusak pagar lahan pekarangannya (24/8/06). Mama Etty Anone dan Mama Yosina Lake/alm tidak peduli ketika anggota Babinsa menegurnya dengan keras serta mengatakan,”Pekarangan itu adalah hak Mama Yosina dan kamu tidak boleh ikut campur!”. Mendapat teguran tersebut Etty Anone dengan lantang menjawab,”Kamu yang harus berhenti merusak kami punya batu!!” (http://rakyatmollo.blogspot.com, November 2006). Atas kegigihan dan perlawanan yang dilakukan dua orang perempuan ini, akhirnya pihak perusahaan mengurungkan niat menggunakan tanah milik Etty Anone maupun Yosina Lake untuk melakukan eksploitasi Faut Lik dan Fatu Ob dan mencoba menggunakan lahan penduduk lainnya.

Kegigihan tersebut kembali ditunjukkan oleh para mama ketika penolakan secara massive (bersama-sama) dilakukan pertamakali tanggal 14 Oktober 2006 lalu. Kurang lebih 100 orang Mama harus berhadap-hadapan dengan para pekerja tambang yang sudah memulai melakukan eksploitasi terhadap batu (marmer) yang berada tepat dipinggir gunung. Tanpa rasa takut, para Mama berteriak-teriak agar para pekerja tambang menghentikan seluruh kegiatan penambangan. Penolakan ini kemudian dilanjutkan dengan pendudukan lokasi tambang, dengan membangun tenda tepat didepan lokasi tambang selama kurang lebih tiga (3) bulan.

Peran para Mama yang berdiri paling depan dalam melakukan penolakan penambangan Faut Lik dan fatu Ob sangat berbeda dengan dua peristiwa sebelumnya (penolakan Fatu Naususu dan Fatu Naetapan). Bagi masyarakat Molo, hal ini merupakan satu catatan baru yang telah menjadi warna tersendiri bagi perjuangan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi.

Kegigihan para mama untuk mempertahankan dan menolak kehadiran perusahaan yang akan mengeksploitasi Faut Lik dan Fatu Ob bukan tanpa alasan. Ada banyak alasan untuk melihat kegigihan para mama dalam mempertahankan wilayah yang saat ini menjadi sengketa. Wilayah Faut Lik dan Fatu Ob merupakan satu wilayah; sumber air, lahan pertanian, tempat tinggal, lokasi untuk ritus/upacara adat dsb. Dan masyarakat telah memanfaatkan wilayah ini selama puluhan bahkan ratusan tahun lamanya.

Dalam struktur masyarakat yang masih mengedepankan lak-laki, para Mama memiliki peran yang cukup penting dalam wilayah yang lebih bersifat domestik. Para Mama inilah yang selama ini mengatur, mengelola, memperhitungkan seluruh hasil pertanian yang didapat dalam kurun waktu tertentu sampai dengan masa panen berikutnya. Artinya, para mama inilah yang akan bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dan pemanfaatan hasil panen untuk satu keluarga. Disamping memiliki kewajiban tersebut, para Mama juga memiliki kewajiban lain untuk tetap berada di kebun bersama para bapak pada musim tanam maupun panen.

Begitupula pemanfaatan gunung batu sebagai wilayah sumber air. Kita bisa menyaksikan para Mama membawa air yang diletakkan diatas kepala sambil menenteng air lainnya dengan tangan yang akan dibawa pulang. Dalam peran domestiknya, para Mama harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan rumah tangganya seperti; kebutuhan memasak, air minum dsb. Relasi yang kuat antara perempuan dengan lingkungan seperti inilah, yang mendorong kesadaran kritis para Mama untuk tetap mempertahankan wilayah mereka dari proses pengrusakan yang akan dilakukan oleh perusahaan tambang.

“Jika batu ini ditambang, darimana kami akan memperoleh air? Dimana kami akan berkebun?Bagaimana anak-anak Kami akan memperoleh makan dsb? Dimana kami akan tinggal?”, begitu ungkapan para Mama. “Kehidupan Kami selama ini telah ditopang oleh kehadiran gunung batu yang mampu memberi Kami makan,memberi Kami minum dan bukan perusahaan”, ungkap para Mama dalam satu waktu.

Atas dasar kondisi inilah, jika gunung batu ini ditambang maka yang akan terjadi adalah kerusakan alam/ lingkungan, pencemaran air, semakin sempitnya lahan,kerusakan tanah dsb. Berbagai kondisi tersebut akan berakibat pada penurunan hasil produksi pertanian yang selama ini telah menghidupi masyarakat. Penurunan hasil produksi akan semakin menyusahkan dan menyengsarakan para Mama karena merekalah yang harus bertanggungjawab untuk mengatur dan mengelolanya demi kelangsungan hidup keluarga.

Berangkat dari berbagai kondisi tersebut diatas, kegigihan para Mama yang selalu berdiri paling depan melakukan penolakan di desa Kuanoel-Fatumnasi menemukan muaranya. Bagi para Mama, penambangan gunung batu akan menambah kesengsaraan dan penderitaan bagi banyak orang dalam waktu yang sangat panjang termasuk untuk dirinya sendiri. Selamat berjuang Mama-mama Kami akan selalu berada di pihakmu.

Catatan:
*Mama Yosina Lake adalah salah seorang tokoh perempuan yang selalu berdiri paling depan ketika harus berhadapan dengan perusaahan. Namun umur Mama Yosina Lake tidak terlalu panjang untuk bisa menemani masyarakat melakukan penolakan. Mama Yosina Lake meninggal dunia pada tanggal 30 November 2006 setelah beberapa hari sebelumnya Mama Yosina Lake bersama dua orang perempuan lain harus berhadap-hadapan dengan para pekerja tambang yang melakukan pengeboran batu. (Baca; http://rakyatmollo.blogspot.com ,bulan November 2006)

Surat Keberatan Kuasa Hukum

2007-08-09T13:17:00.001+08:00

Surabaya 31 juli 2007

Kepada Yth;
Teman-Teman Wartawan
Di

NTT

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh PT Tedja sekawan surabaya tertanggal 31 juli 2007 tentang akan dimulainya proses penambangan batu marmer diwilayah Desa kuan Noel dan patum nasi kecamatan Fatumnasi Kabupaten TTS. Maka dengan ini kami sebagai kuasa hukum 8 warga pemegang hak atas tanah yang di tempat oleh penambangan akan mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa ijin penambangan (SIPD) yang diguanakan oleh PT. Tedja sekawan surabaya adalah SIPD yang tidak prosedural atau tidak memenuhi syarat-syarat untuk diberikan ijin pertambangan berdasarkan UU NO> 11 Tahun 1967 JO perda TTS NO. 26 Tahun 2001.
Bahwa SIPD tersebut tetap menggunakan data yang sudah daluarsa yaitu AMDAL Tahun 2000 pada hal dalam UU N0. 23 Tahun 1997 tentang lingkungan telah tegas dinyatakan bahwa usia atau jangka waktu pemanfaatan AMDAL 5 Tahun dan apabila selama 5 Tahun AMDAL tersebut tidak digunakan maka AMDAL tersebut gugur atau tidak layak dijadikan syarat mendapatkan ijin pertambangan.
Bahwa selain selai masalah AMDAL yang sudah daluarsa , SIPD yang dikeluarkan oleh Bupati juga patut diduga tidak ada surat kuasa penyerahan lahan oleh pemilik dan atau penguasa yang ditempati atau dijadikan luas wilayah Tambang dan patut diduga pula SIPD tersebut hanya menggunakan surat pelepasan lahan dari para tertua adat yang nota bene dalam UU N0. 11 Tahun 1967 tentang pertambangan tidak kenal pelepasan lahan oleh tertua adat.
Bahwa dari uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa tindakan PT . Tedja Sekawan yang akan memulai proses penambangan merupakan perbuatan ilegal karena ijin yang diberikan oleh Bupati TTS adalah ijin ilegal . Dengan demikian perbuatan Bupati yang memberikan penambangan oleh PT. Tedja Sekawan merupakan perbuatan melawan hukum yang hal ini dapat diproses secara hukum baik perdata maupun pidana .

Demikian pernyataan sikap kami atas proses pemambangan yang akan dilakukan oleh PT. Tedja Sekawan Surabaya tanggal 1 Agustus 2007

Hormat Kami
Kuasa Hukum

(ttd)
Mursyid Mudiantoro, SH
Advokat

PT. Teja Sekawan Akhirnya Urungkan Niat

2007-08-06T15:17:00.000+08:00

Kupang, 2 Agustus 2007

Rencana PT Teja Sekawan Surabaya, yang akan memulai penambangan kembali di Faut Lik dan Fatu Ob, 1 Agustus 2007 kemarin urung dilaksanakan. Sejak pagi masyarakat telah berada dilokasi dan beberapa masyarakat yang lain berada di rumah-rumah sekitar lokasi. Sebagian masyarakat yang lain tetap berada di kebun-kebun untuk melakukan kerja seperti biasa.

Menurut informasi yang Kami terima dari Yati Kase (Masyarakat Kuanoel) dan Vicka Mael (OAT), masyarakat mulai berkumpul sejak pagi setelah dari pasar. ”Bapak-bapak dan Mama-mama telah berada disini dan menunggu, sedang yang lain tetap bekerja di kebun. Bagi yang berada di kebun akan segera turun di lokasi seandainya ada suara sirine (megaphone) yang Kami hidupkan nanti”, ungkap Yati Kase salah seorang warga yang selama ini terlibat cukup aktif bersama-sama masyarakat.

”Kami memang mempersilahkan bapak-bapak dan mama yang lain untuk tetap bekerja di kebun. Tapi Kami minta mereka untuk pasang telinga sehingga jika mendengar bunyi sirine dari megaphone, mereka harus segera meninggalkan pekerjaannya”, tambah Vicka Mael. Disamping suara sirine megaphone ada teriakan/panggilan khusus yang biasa dipakai masyarakat untuk memanggil orang-orang yang di kebun. Dari pengalaman selama ini, hal cukup efektif sebagai alat komunikasi.

Sedang tokoh lain, Melky Sedek Oeamatan (62 th) yang selama ini selalu berdiri didepan memimpin masyarakat menyatakan,”Kami duduk didalam rumah dengan beberapa tetua adat tidak jauh dari lokasi. Kami selalu pantau dan lihat situasi dan jika perusahaan datang Kami akan keluar menghadang. Masyarakat sudah bertekat untuk menolak sehingga Kami orang-orang tua ini hanya coba pimpin mereka saja”.

Urungnya PT. Teja Sekawan Surabaya melakukan penambangan di Kuanoel-Fatumnasi disebabkan oleh beberapa hal ungkap Aleta Ba’un koordinator OAT yang selama ini melakukan pendampingan masyarakat Kuanoel-Fatumnasi. Alasan pertama, bahwa perusahaan masih ingin melihat sejauh mana kekuatan masyarakat. ”Ini hanya testcase saja dari perusahaan untuk melihat kekuatan masyarakat. Sejauh mana kekuatan masyarakat yang menolak dan jika perusahaan melihat masyarakat yang menolak sedikit maka mereka pasti akan melanjutkan kerja”, ungkap Aleta melalui telphone selulernya. Artinya peluang perusahaan untuk kembali lagi bekerja masih cukup besar karena ijin memang belum dicabut.

Alasan kedua, pihak Bupati maupun aparat keamanan di Kota Soe saat ini sedang disibukkan dengan aksi massa yang menolak kehadiran Markas Brigif. Dalam aksi penolakan tersebut ada ultimatum yang diberikan kepada Bupati untuk menolak kehadiran Markas Brigif dalam waktu 7 x 24 jam. Jika Bupati tidak mau menolak maka masyarakat akan memberikan mosi tidak percaya.

Karena alasan inilah PT. Teja Sekawan Surabaya urung melakukan penambangan seperti dalam surat yang telah diterima masyarakat sebelumnya. Pada saat ini masyarakat terus tetap berjaga dan berada di kebun dalam situasi yang masih terancam dengan kehadiran para pekerja tambang yang akan menggerus dan menggusur sumber-sumber penghidupan masyarakat selama ini.

Surat Pemberitahuan Operasi

2007-07-31T13:42:00.000+08:00

diketik ulang sesuai dengan isi surat asli:

PT. TEJA SEKAWAN
--------------------------------------------------------------

Nomor : 01/TS/VI/2007 Kepada Yth,
Lampiran : 2 (Dua) Lembar Bupati kepala daerah Tk. II
Perihal : Pemberitahuan operasi Timor Tengah Selatan
Penambangan batu marmer

Di - Soe

Dengan hormat,
Sesuai dengan Surat Perijinan Penambangan kami yang baru dengan data sebagai berikut:
1. Ijin Penambangan No : 139/KEP/HK/2006, Tanggal 12 Juli 2006
2. Ijin AMDAL : 08 Tahun 2000
3. Lokasi : Desa Kua Noel/ Fatulik/ Oel Ob/ Kecamatan Fatumnasi

Dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak bahwa kami akan melakukan operasi penambangan batu marmer tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2007. Bersama ini kami juga lampirkan foto copy surat kuasa.

Demikian surat pemberitahuan ini atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Soe, 23 Juli 2007
Hormat kami,

PT. TEJA SEKAWAN
(Jonsonnius Tomaleb)
Ka. Perwakilan

Tembusan

1. Bapak Kapolres TTS
2. Ketua DPRD
3. Bapak Camat Fatumnasi
4. Bapak Kapolsek Molo Utara
5. Bapak Kepala Desa Kua Noel
6. BPD Kua Noel
7. BPD Fatumnasi

Bupati TTS dinilai Lalai Mengeluarkan SIPD

2007-07-31T13:40:00.000+08:00

Kupang, 30 Juli 2007

Rencana PT Teja Sekawan Surabaya yang akan melanjutkan penambangan marmer di desa Kuanoel-Fatumnasi nampaknya belum surut. Setelah sekian lama tidak terdengar, PT Teja Sekawan telah memberikan surat pemberitahuan kepada masyarakat beberapa waktu yang lalu (Senin, 22/7/07). Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk II Timor Tengah Selatan dan ditembuskan kepada beberapa pihak yang menyatakan
bahwa pihak perusahaan akan melanjutkan kembali penambangan marmer pada tanggal 1 Agustus 2007 mendatang (surat tersebut kami lampirkan di bagian lain).

Melihat surat yang diberikan nampak ada beberapa kejanggalan tentang surat yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Kejanggalan tersebut terletak pada keluarnya SIPD baru dengan nomor 139/KEP/HK/2006, Tanggal 12 Juli 2006 sedang yang lama bernomor: 69/KEP/HK/2004 tertanggal 13 Juli 2004. Namun AMDAL yang dipakai oleh perusahaan merupakan AMDAL lama yang dikeluarkan tahun 2000. Pihak perusahaan juga melampirkan surat penyerahan tanah yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh adat dalam lampiran yang diberikan.

Melihat surat yang dikeluarkan oleh perusahaan, khususnya menyangkut AMDAL, Mursid Mudiantoro,SH yang selama ini mendampingi masyarakat menyatakan, "Landasan hukum yang dipakai oleh PT. Teja Sekawan dengan menggunakan SIPD baru namun tetap menggunakan AMDAL lama jelas tidak bisa dibenarkan. AMDAL yang dikeluarkan pada tahun 2000 sudah daluarsa sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk pengularan SIPD yang baru ini".

Hal ini sangat jelas diatur dalam UU Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997 jis Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rancana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam point enam (6) Kepment tersebut menyatakan, "Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang kurangnya sekali dalam lima (5) tahun".

"Mengacu pada UU maupun Kepment diatas, AMDAL yang sekarang ini dipakai sebagai acuan pengeluaran hukum jelas-jelas sudah daluarsa dan tidak bisa dibenarkan. Atas dasar itu Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah membiarkan syarat formal yang telah ditentukan oleh UU yang berlaku" imbuh Mursid. Jika Bupati maupun pengusaha masih nekat melanjutkan penambangan, Mursid akan mengajukan kembali gugatannya.

Disisi yang lain, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Arit Oematan (AAP), Vicka Mael (OAT) maupun Yati Kase (masyarakat desa Kuanoel), masyarakat saat ini tengah bersiap-siap di lokasi penambangan. Kurang lebih 100 orang tengah berkumpul untuk menghadang para pekerja tambang yang akan mulai bekerja besok pagi. Disamping itu, masyarakat beramai-ramai membersihkan lokasi pendudukan yang telah lama itinggal dan telah ditumbuhi semak belukar. "Lihat saja apa yang terjadi besok", kata salah seorang tokoh masyarakat kepada Kami saat dihubungi lewat telphone selulernya.

Masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi memang tetap bersikukuh melakukan penolakan tambang. Hal ini disampaikan beberapa kali oleh masyarakat seperti pada hari Minggu (29/7/07) kemarin selesai ibadat di gereja Fatumnasi. Salah seorang tokoh masyarakat mencoba mengumumkan surat yang diterima terkait rencana penambangan oleh perusahaan pada tanggal 1 Agustus 2007 besok. Seluruh masyarakat serempak menyatakan diri menolak.

Kita berharap, semoga masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi memiliki kekuatan untuk tetap mempertahankan lingkungannya karena mereka berjuang untuk kita semua. Untuk kita yang tinggal di P. Timor ini.

UPDATE! Tambang Marmer akan Beroperasi Kembali, Masyarakat Menolak

2007-07-31T13:35:00.000+08:00

Tanggal 27 Agustus 2007, pukul 15.00 WITA, pihak Polres TTS mendatangi masyarakat Kuanoel yang sedang antri raskin di kantor Kepala Desa Kuanoel. Ternyata acara pembagian raskin di kantor desa tersebut dimanfaatkan oleh pihak Polres untuk mensosialisasikan surat ijin beroperasinya kembali tambang marmer di Desa Kuanoel tanggal 1 Agustus 2007. Sebagian besar masyarakat yang sebelumnya sudah mendengar mengenai rencana operasi tambang pada tanggal 1 Agustus, langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Berdasarkan keterangan Arit Oematan, sesuai dengan isi surat tersebut, operasi tambang dilaksanakan oleh PT. Tedja Sekawan mengingat kerugian yang telah diderita selama penghentian operasi tambang marmer ini. Selain itu, di dalam surat itu juga dinyatakan bahwa PT Tedja Sekawan juga menderita kerugian karena telah membiayai rumah penduduk yang rusak akibat penyerangan masyarakat beberapa waktu yang lalu.

Kedatangan Polres tidak lama, sekitar pukul 15.30 WITA mereka pergi. Terkesan mereka hanya bertujuan untuk menyampaikan surat tersebut, sehingga masyarakat juga tidak dapat bertanya banyak.

Saat ini masyarakat di Desa Kuanoel sedang berdiskusi untuk memberikan tanggapan atas surat tersebut dan merencanakan terhadap beroperasinya kembali penambangan marmer.

Rumah Aktivis OAT Kembali Didatangi

2007-06-05T12:19:00.000+08:00

Kupang, 30 Mei 2007

Paska kedatangan empat (4) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke Desa Kuanoel pada hari Kamis (25/5/07) lalu, rumah aktivis OAT juga mendapatkan tamu hari ini (Rabu,30/5/07). Tamu yang datang kali ini bukan tamu yang dikehendaki, karena tamu tersebut adalah orang-orang yang selama ini mendukung/ berada di pihak perusahaan.

Berikut adalah penuturan yang disampaikan Aleta Ba’un (Mak Leta) kepada Kita melalui telphone selulernya: Kurang lebih pukul 08.20 WITA Mak Leta berada dibelakang rumah untuk bakar-bakar kotoran dibelakang. Tidak lama kemudian satu orang tetangga yang bernama Ibu Elisabeth Nomeny datang sambil menggendong anaknya untuk bantu-bantu Mak Leta mengumpulkan kotoran.

Melihat ada asap yang mengepul dari rumah Mak Leta*, seorang perempuan lainnya bernama Onya (Istri Nando/ pekerja tambang) yang tinggal persis disamping rumah Mak Late melihat-lihat dari kejauhan. Kurang lebih tiga kali Onya terlihat mondar-mandir sambil mengawasi apa yang sedang dilakukan Mak Leta.

Tidak lama kemudian, Onya datang beserta suaminya yang juga tinggal disebelah rumah, sambil marah-marah. Pada saat itu, Nando hanya berdiri saja tidak jauh dari istrinya. ”Keluar kau perempuan...kamu harus bertanggungjawab terhadap Kami punya rumah...Jangan kami datang susah-susah harus tinggal pada orang lain punya rumah kamu senang-senang tinggal di rumah kamu sendiri”, begitu ungkapan istri Nando.

Melihat gelagat yang kurang baik, Mak Leta hanya berdiam diri tanpa merespon atau melakukan tindakan apapun. Mak Leta kemudian mencoba masuk ke rumah bulat (dapur) dan hanya duduk saja disamping pintu. Dengan suara yang masih emosional, Onya masih tetap mengumpat kepada Mak Leta,”..kau seperti ibu besar saja yang telah membakar rumah kami sehingga kami harus datang ke kota seperti pengembara saja”.

Mak Leta masih tetap tidak menjawab dan terus mendengar apa yang diucapkan oleh Onya. ”Suruh kau punya bos untuk datang bicara....kami akan bakar kamu punya rumah biar impas semuanya”. Setelah selesai memaki-maki Mak Leta, Nando dan Onya akhirnya pergi meninggalkan rumah Mak Leta dengan tujuan yang kurang jelas. Kepergian mereka berdua disinyalir akan menghubungi beberapa preman yang ada di Soe untuk melakukan penyerangan rumah Mak Leta.

Tidak lama kemudian kurang lebih pukul 09.50 WITA Onya kembali datang dan bertanya pada salah seorang yang ada dirumah,”Bos-mu ada di rumah???Tolong kasih tahu dia sebentar kami akan datang”, begitu pintanya. Onya saat ini terus berada tidak jauh dari rumah Mak Leta dan selalu mengawasi situasi. Pada saat informasi ini ditulis, usaha untuk melakukan evakuasi terhadap Mak Leta sedang dilakukan. Komunikasi secara intensif baik kepada Mak Leta maupun beberapa jaringan yang ada di Soe juga tetap terus dilakukan untuk monitoring situasi.

Dukungan dari kawan-kawan lain untuk mendesak Polda NTT maupun Polres TTS untuk mensikapai kasus ini sangat dibutuhkan. Untuk itu kawan-kawan bisa menghubungi no telp: Polda NTT; 0380-821544 dan Polrest TTS; 0388-21110

* Seperti diketahui bersama, setelah intimidasi yang diterima Mak Leta pada tgl 6 April 2006 lalu (berita tentang hal ini bisa dibaca di http://rakyatmollo.blogspot.com ) Mak Leta telah dievakuasi dan tinggal secara sembunyi-sembunyi dirumahnya. Dan baru kali ini Mak Leta mencoba menampakkan diri.

Empat Anggota DPD , Pengusaha dan Tokoh Adat (Amaf) Penjual Batu Berkunjung ke Desa Kuanoel

2007-06-05T11:51:00.000+08:00

Kupang, 25 Mei 2007

Sudah lama tidak terdengar perkembangan kasus tambang di desa Kuanoel-Fatumnasi bukan berarti kasus tersebut telah selesai. Situasi masyarakat di dua desa (Kuanoel-Fatumnasi) yang selama ini terus bergolak akibat rencana penambangan marmer Faut Lik dan Fatu Ob terasa lebih tenang, damai seperti hari-hari biasa sebelum ada rencananya penambangan di desa mereka.

Beberapa Bapak dan Mama yang selama ini terlibat cukup aktiv melakukan penolakan tambang marmer mulai terlihat sibuk di kebun. Ada yang sedang membalik tanah, bertanam dan ada beberapa diantara mereka yang sedang sibuk memetik hasil panen. Pada bulan-bulan ini masyarakat memang sedang melakukan panen seperti; jeruk, kacang tanah, jagung dan beberapa tanaman lainnya. Beberapa hasil dari panen tersebut ada yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan ada sebagian yang dijual ke pasar.

Suasana desa yang damai dan tenang seperti saat ini bukanlah satu cermin tidak adanya masalah di dua desa tersebut. Rencana penambangan marmer masih menjadi hantu/ momok bagi masyarakat karena sampai dengan saat ini konflik antara masyarakat vs bupati dan pengusaha masih belum selesai. Excavator (yang mulai berkarat) masih bercokol di lokasi tambang walau sudah tidak beroperasi lagi. Pun demikian dengan sikap Bupati yang masih belum mencabut ijin walau ditentang oleh masyarakat. Ketenangan masyarakat pasti akan terusik kembali ketika perusahaan mulai bekerja.

Dalam situasi/ kondisi masyarakat yang mulai tenang, empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beserta Pengusaha (Neddy Tanaem), Camat Fatumnasi dan beberapa Amaf (Tokoh Adat) yang selama ini menjual batu berkunjung ke desa Kuanoel. Beberapa tokoh adat tersebut antara lain; Nicanor Sa’u (Desa Kuanoel), Yusac Oematan (Desa Fatumnasi) dan Yustus Tanoe ( Desa Tunua). Sedang empat anggota DPD yang hadir tidak ketahui nama-namanya oleh masyarakat karena mereka tidak menyebutkan nama maupun mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

Kedatangan mendadak beberapa tokoh tersebut dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mengundang beberapa Mama dan Bapak dari desa Kuanoel-Fatumnasi yang kebetulan dekat dengan lokasi tambang untuk mendatanginya. Kurang lebih lima puluh (50) orang telah berkumpul dilokasi dalam waktu singkat. Berdasarkan informasi lainnya, rombongan yang hadir kali ini telah bertemu dengan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Daniel Banunaek dan beberapa instansi terkait di kantor Kabupaten (Kota Soe) pada pagi hari (Kamis, 25/5/2007) sebelum kunjungan.

Kurang lebih pukul 11.28 Wita rombongan anggota DPD yang berangkat dengan tujuh mobil yang dikawal oleh pihak Kepolisian TTS dan Satpol PP tiba dilokasi. Beberapa orang telah berada di lokasi menunggu kedatangan rombongan. Begitu tiba di lokasi, rombongan langsung menuju dan melihat lokasi disekitar tambang yang telah ditolak oleh masyarakat selama ini.

Berdasarkan informasi dari lapangan, sempat terjadi dialog singkat, antara anggota DPD dan masyarakat yang disaksikan oleh seluruh anggota rombongan. Salah seorang anggota DPD sempat menanyakan kepada masyarakat,”Apakah jika batu ini kita jadikan asbak, meja dsb bukan oleh perusahaan (PT) tapi oleh masyarakat sendiri bagaimana?”. Mendapat pertanyaan tersebut masyarakat kemudian menjawab,”Kami tidak mau karena di daerah ini terdapat tempat untuk ritus (upacara) adat sekaligus tempat yang telah menghidupi masyarakat disini. Jadi Kami tetap menolak tambang”, ungkap beberapa orang yang hadir.

Mendapat jawaban seperti itu, salah seorang anggota DPD kemudian meneruskan kepada Neddy Tanaem (Pengusaha) dan manyatakan,”Bapak dengan sendiri masyarakat tetap menolak pertambangan ini”. Tidak lama kemudian, rombongan bergegas menuju ke salah satu rumah yang telah dirusak oleh masyarakat akibat bentrok dengan para preman/ pekerja tambang beberapa waktu lalu (Januari 2007). Ketika didalam rumah tersebut beberapa warga mendengar ungkapan yang disampaikan Neddy Tanaem yang menyatakan bahwa masyarakat di desa ini memang menolak. Tidak lama kemudian, kurang lebih pukul 11.52 WITA seluruh rombongan bergegas menuju desa Tunua untuk melihat kasus yang sama.

Meskipun anggota DPD telah mendengar secara langsung suara masyarakat, bukan berarti perjuangan masyarakat untuk menolak tambang telah selesai. Beberapa informasi menyebutkan bahwa pihak Bupati maupun pengusaha telah mempersiapkan kembali rencana untuk melanjutkan pertambangan. Tidak menutup kemungkinan, kedatangan anggota DPD kali ini dalam rangka proses persetujuan tersebut. Kita tunggu dan lihat bersama.

Divisi Advokasi dan Pengembangan Isu
Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL)

Ancaman Terhadap Aktivis

2007-04-12T19:30:00.000+08:00

Kupang, 9 April 2007

Ancaman dan intimidasi terhadap aktivis pendamping (Aleta Ba'un atau Mak Leta) yang selama ini gigih berjuang bersama masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi melakukan perlawanan terhadap PT. Tedja Sekawan Surabaya masih terus terjadi. Seperti telah diinformasikan sebelumnya, intimidasi terakhir dialami oleh Mak Leta dan keluarga pada hari Jum-at (30/3/07) dan Minggu (1/4/07) dini hari lalu dimana rumah Mak Leta telah dilempari para preman. Akibat dari kejadian ini, beberapa kaca depan rumah Mak Leta hancur berantakan.

Meskipun demikian, Mak Leta dan beberapa orang yang berada didalam tetap melakukan perlawanan dengan kekuatan yang dimiliki. Mak Leta dan keluarga, masih enggan meninggalkan rumah dengan beberapa alasan. Namun demikian, intimidasi yang terjadi saat ini hampir saja merenggut nyawanya. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu (7/4/07) petang lalu, ketika Mak Leta dalam perjalanan pulang dari Desa Bonleu.

Berikut adalah kronologi kasus yang diceritakan Mak Leta melalui telephone selulernya:

Pukul 17.30-17.45 WITA
Aleta Ba'un (Mak Leta) berdiri sendirian di pasar Kapan untuk menunggu bis jurusan ke arah Soe (Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan), setalah melakukan perjalanan keliling ke beberapa desa (Kuanoel, Fatumnasi dan Bonleu) untuk bertemu dengan beberapa tokoh adat. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan beberapa tokoh adat untuk membicarakan kasus yang terjadi di desa Kuanoel.

Jarak antara Pasar Kapan ke Soe kurang lebih dua puluh (20) km yang biasa ditempuh dalam waktu kurang lebih tiga puluh (30) menit dengan menggunakan angkutan umum (Bis atau angkutan kecil). Tidak jauh dari pasar Kapan terdapat kantor Polsek Mollo Utara yang bersebelahan dengan kantor Koramil.

Kurang lebih pukul 17.40 WITA Mak Leta sudah mendapat bis yang akan segera membawa ke Soe. Ada beberapa penumpang yang ada didalam bis dan Mak Leta duduk persis dibelakang sopir. Tidak lama kemudian bis berjalan pelan dan kemudian berhenti. Mak Leta mencoba melihat dari kaca depan, ada beberapa puluh motor yang berhenti dengan beberapa orang berpakaian ala ninja (penutup kepala), sebagian yang lain mengenakan helm dan beberapa terlihat membawa parang mencoba menghentikan beberapa truk dan angkutan pedesaan untuk diperiksa. Kejadian ini terjadi di desa Fatu Taso, satu lokasi yang tidak jauh dari Polsek Molo Utara (kurang lebih 500-800 meter).

Melihat situasi seperti itu, Mak Leta merasa ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan dan dia masih terus melihat-lihat situasi sampai ada dialog dengan sopir yang sudah cukup mengenal Mak Leta. "Sebaiknya Ibu Leta turun dan segera kembali ke Kapan", begitu saran sopir kepada Mak Leta. Namun Mak Leta masih belum memutuskan untuk beberapa saat. Dia masih berdiam diri dan terus memantau keadaan. Dirasa situasi sudah tidak cukup aman, Mak Leta segera meloncat keluar dari bis dan mencegat salah satu kendaraan (ojek) yang ada untuk segera mengantar kembali ke Kapan.

Tidak lama kemudian, Mak Leta telah sampai di Kapan dan langsung menuju ke rumah Ama Here (tukang ojek yang menjadi langganan Mak Leta dan Teman-teman lain). Pada saat itu Ama Here tidak ada di rumah, namun tidak lama kemudian Ama Here datang. Mak Leta kemudian menceritakan kejadian yang baru dia alami sehingga dia meminta Ama Here untuk mengantar pulang ke Soe. Dan kemudian pergilah Ama Here untuk mengantar Mak Leta.

17.45-19.00 WITA

Sebagai usaha penyamaran, Mak Leta mencoba menaruh tas rangsel yang biasa dia pakai di bagian depan dan dia mencoba memakai helm tertutup. Ternyata sampai di lokasi pencegatan, para preman tersebut masih melakukan sweaping (pemeriksaan) kepada seluruh kendaraan yang lewat. Sampai pada akhirnya motor yang dipakai Mak Leta melalui juga pemeriksaan yang dilakukan oleh puluhan orang yang tidak diketahui oleh Mak Leta karena mereka semua memakai penutup kepala. Pada saat motor dihentikan, beberapa orang mencoba melihat-lihat motor yang ditumpangi Mak Leta. Tapi dia tetap diam dan tidak membuka helm yang dikenakan. Nampaknya mereka telah cukup memahami dan mengenal Mak Leta, begitu juga Ama Here.

Tidak lama kemudian salah seorang diantara mereka berucap,"silahkan lanjut dan kita nanti menyusul dari belakang". Mendengar pebicaraan seperti itu, Mak Leta sudah merasa bahwa akan terjadi sesuatu pada dirinya. Mak Leta kemudian tetap nekat melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian terlihat lima sampai enam (5-6) motor mengikuti dari belakang.

Sampai di desa Nasinetan (ditengah hutan), 5-6 motor berjalan duluan dan ada dua motor yang mencoba menempel terus Mak Leta dalam jarak yang sangat dekat. Dalam situasi seperti itu sempat terjadi dialog dengan Ama Here dan Mak Leta yang mempertimbangkan untuk kembali lagi
ke Kapan. Namun belum sempat memutuskan kembali ke Kapan, dua motor yang selalu mencoba menempel ke motor yang ditumpangi Mak Leta mendahuluinya.

Tidak lama kemudian, beberapa kendaraan bermotor yang telah jalan terlebih dahulu terlihat datang kembali dari arah yang berlawanan dengan Mak Leta. Saat itu Mak Leta dan Ama Here bersepakat untuk memutar kembali motor menuju Kapan. Merasa beberapa motor sudah cukup dekat Mak Leta terus melompat dan lari kearah kebun/ sawah dan bersembunyi di balik semak-semak.

Beberapa orang yang mengejar tersebut kemudian menyerbu/ mendekati Ama Here dan bertanya,"Dimana Ibu Leta?". Ama Here kemudian menjawab,"Saya tidak tahu dan saya tidak bersama Ibu Leta. Saya berhenti mau buang air disini", jawab Ama Here kepada tiga orang yang masih memakai penutup kepala.

Kemudian empat orang tersebut mencoba mengejar dan mencari Mak Leta di semak-semak yang dalam keadaan gelap dan sepi. Mereka terus mencari dan mencoba berteriak," Ibu Leta mari Kita omong baik-bak tidak usah lari". Pada saat itu posisi Mak Leta tidak jauh dari tempat itu dan mereka tidak mendapatkan Mak Leta.

Setelah mereka lewat, Mak Leta kemudian berusaha lari ke arah Soe. Pada saat itu Ama Here masih berada di tempat semula dan berteriak memanggil Mak Leta."Sudah Ibu mari Kita pulang sama-sama kalaupun kita mati, kita mati bersama-sama", begitu teriakan Ama Here yang sempat didengar Mak Leta.

Mak Leta terus merangkak-rangkak sembunyi dan sampailah dia di sebuah jembatan dimana tiga orang yang mengejar Mak Leta telah duduk diatas jembatan. Kemudian mereka mengetahui Mak Leta berada disitu dan salah seorang diatara mereka kemudian mencoba mengayunkan parang ke arah kaki Mak Leta. Nampaknya parang yang diayunkan tidak melukai kaki Mak Leta karena saat itu beliau mengenakan celana panjang.

Mendapat serangan, Mak Leta kemudia berteriak sehingga didengar oleh Ama Here yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Mendengar teriakan, Ama Here kemudian berlari dan mengejar suara tersebut. Setelah menemukan Ama Here kemudian berteriak kepada para preman tersebut,"Tolong jangan berbuat apa-apa karena jika Mak Leta disakiti maka diapun akan sakit".

Kemudian empat orang tersebut mengajak dan membawa Mak Leta untuk masuk ke semak-semak dan Ama Here mencoba terus mengikuti. Setelah sampai di lokasi, keempat orang tersebut kemudia membuka baju dan mengangkat parang sambil berbicara,"Inilah orang yang selama ini Kita cari". Dan Mak Leta kemudian menjawab,"Sekarang kamu menang dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan pada Saya".

Ama Here kemudian merangkul para preman tersebut dan meminta agar jangan melakukan apapun terhadap Ibu Leta. Salah seorang diatara mereka kemudian bertanya,"Kamu mau apa?". "Beri kami uang Rp.400.000,- dan Kami akan segera lepas Ibu Aleta dan pulang", lanjutnya.

Mendengar permintaan tersebut, Mak Leta kemudian menjawab,"Kami tidak punya uang dan hanya bawa uang Rp.200.000,-". Setelah berdialog beberapa saat, salah seorang dari mereka kemudian membawa Mak Leta pergi agak jauh dan mencoba mengusir yang lain.

Melihat situasi seperti itu Ama Here tetap berusaha untuk mengikuti Mak Leta dari belakang. Dalam dialog yang dilakukan dengan preman tersebut dia berucap, bahwa uang 400 ribu ini nanti akan diberikan kepada para preman yang saat ini ikut mencari Mak Leta. Dia juga berjanji bahwa Mak Leta tidak akan dilukai dan dia akan berbicara kepada yang lain bahwa Mak Leta tidak ketemu.

Setelah melalui negosiasi, pada akhirnya preman tersebut menerima uang 200 ribu yang dibawa Mak Leta dan melepas Mak Leta. Kemudia setelah uang diserahkan Mak Leta dan Ama Here mencoba kembali ke motor dan lari sekencang-kencangnya dengan mengambil beberapa jalan kecil.

Sampai dengan informasi ini ditulis, Mak Leta masih mengalami trauma dan tekanan akibat peristiwa yang baru ia alami. Mak Leta masih bersembunyi di suatu tempat yang masih dirahasiakan keberadaannya dan atas saran beberapa orang dekatnya, Mak Leta diminta untuk tidak keluar atau menampakkan diri terlebih dahulu.

Usaha evakuasi untuk mengeluarkan Mak Leta dan keluarga dari Soe masih terus diusahakan. Dan untuk sementara ini, melaporkan kejadian ini ke pihak aparat keamanan (Polres TTS) dirasa tidak cukup efektif akan membantu proses evakuasi yang akan dilakukan maupun menjamin keamanan terhadap Mak Leta dan keluarga.

Dukungan kawan-kawan untuk merespon kasus ini sangat dibutuhkan karena pihak Bupati, aparat keamanan dan instansi yang lain terbukti tidak mampu melakukan tindakan tegas terhadap intimidasi yang diterima oleh masyarakat maupun aktivis pendamping. Proses hukum yang sedang
dilakukan/ ditempuh masyarakat selalu mendapat rintangan.

Update: Proses Evakuasi Terhadap Aktivis OAT

2007-04-12T19:29:00.000+08:00

Kupang, 10 April 2007
Proses evakuasi terhadap Aleta Ba’un (Mak Leta) yang mendapat ancaman dari para preman pada hari Jum-at (6/04/07)* berjalan mulus. Evakuasi itu sendiri dilakukan oleh satu tim yang dipimpin langsung oleh Silvia Fanggidae (PIKUL) yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan dan mengamankan Aleta Ba’un dari tempat persembunyiannya selama ini untuk dibawa ke Kupang. Proses evakuasi dilakukan pada hari Senin (9/04/07) lalu pukul 17.00 WITA.

Sebelum proses evakuasi, telah dilakukan koordinasi/komunikasi dengan beberapa pihak untuk membaca dan mengetahui kondisi kota Soe agar evakuasi berjalan lancar. Komunikasi dengan Aleta Ba’un dan beberapa pihak yang mengetahui kondisi lapangan saat itu (Kota Soe) intens dilakukan. Atas hasil informasi dari berbagai pihak inilah, kemudian proses evakuasi dilakukan pada hari itu juga.

Satu tim yang berjumlah tiga (3) orang meluncur ke Kota Soe pada pukul 12.30 WITA. Dalam proses perjalanan tersebut, ketua tim sangat intens melakukan komunikasi dengan Mak Leta dan beberapa jaringan yang bisa dipercaya untuk mengatur strategi evakuasi dan pengamanan. Dalam hal ini strategi evakuasi bisa berubah setiaap sesuai dengan kondisi dilapangan.

Kurang lebih pukul 16.00 WITA, tim sudah tiba di Kota Soe dan tidak langsung menuju tempat persembunyiaan Mak Leta. Untuk beberapa saat, tim harus berjalan keliling memantau situasi lapangan sebagai checking terakhir.

Setelah situasi dirasa cukup aman, proses evakuasi-pun dilakukan. Evakuasi pertama dilakukan kepada anak-anak Mak Leta yang sudah meninggalkan rumah terlebih dahulu ke satu tempat yang diketahui tim. Evakuasi pertama berjalan lancar dan anak-anak Mak Leta sudah berada bersama tim. Setelah itu tim tidak langsung menuju tempat persembunyiaan Mak Leta, namun masih berjalan keliling di Kota Soe untuk memastikan situasi benar-benar aman.

Bersamaan dengan itu, komunikasi dengan Mak Leta tetap dilakukan terus menerus. Setelah situasi dirasa cukup kondusif, tim kemudian bergerak untuk melakukan evakuasi terhadap Mak Leta dari tempat persembunyiaannya. Dalam hal ini sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara tim dan Mak Leta tentang tempat/ lokasi penjemputan.

Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, Mak Leta secara sembunyi-sembunyi berhasil keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan wajah yang masih menampakkan rasa lelah dan trauma atas peristiwa yang barus saja ia alami, Mak Leta langsung masuk kedalam mobil dimana anak-anak sudah ada didalam.

Setelah berhasil melakukan evakuasi, tim kemudian segera tancap gas dan kembali berkeliling untuk memastikan situasi aman kembali sebelum dibawa ke Kupang. Proses panjang tim untuk mengeluarkan Mak Leta dari tempat persembunyiaan berakhir sudah dan saat ini Mak Leta telah berada di satu tempat yang “aman”.

Seperti diketahui bersama, selama ini Mak Leta memang selalu diancam, namun hal itu dianggap biasa-biasa saja. Ia masih rajin untuk jalan/ keliling ke desa-desa untuk bertemu dengan masyarakat maupun beberapa tokoh adat. Kejadian hari Jum-at lalu cukup membuat Mak Leta merasa shock/ trauma. Ketegaran Mak Leta yang selalu berani menerobos semua rintangan mendapat ujian. Semoga rasa trauma ini bisa segera diatasi Mak Leta, untuk kembali melanjutkan perjuangan ini. Tetap maju dan berjuang Mak untuk melawan penindasan dan ketidakadilan ini.

Informasi yang lebih lengkap bisa dibuka di: http://rakyatmollo.blogspot.com

Catatan:
* Tulisan ini sekaligus sebagai koreksi atas berita sebelumnya dengan judul “Ancaman Terhadap Aktivis Pendamping Masyarakat Fatumnasi-Kuanoel (Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur) Semakin Meningkat” yang menyebut bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu (7/04/07). Peristiwa/ kejadiaan sesungguhnya terjadi pada hari Jum-at (6/04/07).

Rumah Aktivis OAT di Lempari Beberapa Preman

2007-04-02T11:57:00.000+08:00

Kupang, 4 April 2007

Ancaman dan intimidasi dari orang-orang (preman) yang selama ini pro terhadap perusahaan tambang terhadap Aleta Baun (Mak Leta) terbukti sudah. Ancaman dan intimidasi dilakukan oleh beberapa orang dengan cara melempari rumah Mak Leta pada hari Jum-at (30/03/07) dan Minggu (1/04/07) dinihari.

Aleta Ba’un atau biasa dipanggil Mak Leta adalah salah seorang tokoh aktivis perempuan di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selama ini sangat gigih melakukan penolakan dan pendampingan masyarakat Mollo. Berbagai kasus yang menyangkut persoalan rakyat di wilayah Mollo, Mak Leta selalu hadir bersama-sama masyarakat untuk melakukan perjuangan bersama-sama.

Beberapa catatan yang ada di Kami menyebutkan bahwa Mak Leta telah melakukan pendampingan masyarakat bersama-sama dengan LSM yang lain untuk melakukan advokasi bersama-sama masyarakat antaralain: rencana penambangan batu Nausus dan Nuamolo (1999-2001), pendampingan masyarakat Desa Lelobatan yang berkonflik dengan Dinas Kehutanan (2002), pendampingan kasus tanah adat di Desa Bonleu (2003-2004), penambangan Naitapan (2005-2006) sampai dengan Faut Lik dan Fatu Ob (2006-2007) yang saat ini sedang didampingi. Rencana penambangan batu Naususu berhasil digagalkan oleh gerakan rakyat, sedang untuk Naitapan proses kriminilasasi dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis dilakukan (Maret 2006) dimana Mak Leta menjadi salah seorang yang paling dicari oleh pihak aparat keamanan (Polrest TTS).

Meskipun demikian, hal ini tidak mampu menghentikan komitment dan perjuangan Mak Leta bersama beberapa kawan yang lain untuk tetap mendampingi masyarakat yang sedang melakukan perjuangan untuk memperoleh hak-haknya. Pendampingan Mak Leta terhadap masyarakat desa Fatumnasi dan Kuanoel yang menolak kehadiran PT. Tedja Sekawan Surabaya adalah salah satu bukti kegigihan Mak Leta untuk tetap berada di garis perjuangan bersama-sama rakyat.

Atas dasar kegigihan dan kekritisan inilah, Mak Leta yang tamat Sekolah Menengah Umum (SMU), selalu mendapat tekanan dan intimidasi dari para pihak yang selama ini berseberangan dengan kepentingan rakyat. Ancaman, intimidasi, tekanan dari berbagai pihak terus berusaha diterjang oleh Mak Leta dengan keyakinan yang ia miliki.

Proses Serangan
Serangan pertama dilakukan oleh beberapa preman pada hari Jum-at (30/03/07) dinihari kurang lebih pukul 24.30 WITA. Saat itu Mak Leta dan keluarga sedang tidur nyenyak karena pada satu hari sebelumnya beliau mendampingi masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi yang saat ini sedang melakukan gugatan terhadap para Amaf yang menyerahkan tanah, PT. Tedja Sekawan dan Bupati TTS (baca up date; Masyarakat Fatumnasi di Serang Preman Usai Sidang).

Ditengah-tengah waktu istirahat tersebut, Mak Leta dan beberapa keluarga yang sedang tiidur dikagetkan dengan lemparan batu yang mengenai kaca bagian depan rumah Mak Leta hingga pecah berantakan. Mendengar ada suara kaca yang terpecah, Mak Leta dan beberapa orang kemudian terbangun. Pada saat itu Mak Leta belum keluar dan masih memantau dan melihat situasi dari dalam.

Melihat tidak ada yang keluar, para preman kemudian melanjutkan serangan dengan melakukan pelemparan sebanyak enam (6) kali. Pada lemparan ketiga dan kelima, kaca depan rumah Mak Leta kembali pecah berantakan. Merasa mendapat serangan dan ancaman beberapa kali, Mak Leta bersama beberapa orang yang tinggal didalam rumah mencoba keluar untuk bersembunyi di balik kebun jagung. Pada saat para preman mau melakukan serangan berikutnya (ke-7), Mak Leta dan dua orang melakukan serangan balik dan mencoba melempar mereka dengan batu.

Merasa mendapat perlawanan para penyerang tersebut kemudian lari tunggang langgang menghindar. Pada saat pengejaran tersebut, Mak Leta mengetahui bahwa sejumlah penyerang sebanyak tiga (3) orang diidentifkasi orang-orang yang selama ini tinggal di sebalah rumah Mak Leta. Seperti diketahui, satu rumah tepat disamping rumah Mak Leta merupakan rumah yang selama ini dipakai oleh para pekerja tambang, preman dan beberapa orang Fatumnasi yang sudah tidak berani kembali lagi ke Fatumnasi karena kasus pemarangan yang dilakukan.

Setelah berhasil menghalau para preman, Mak Leta bersama beberapa orang tetap berada di luar rumah untuk berjaga-jaga dibalik kebun jagung sampai pukul 04.30 WITA. Hal ini dilakukan terus menerus hingga sampai sekarang ini.

Meskipun demikian, pada hari Minggu (1/04/07) kurang lebih pukul 24.00 WITA rumah Mak Leta kembali diserang. Usaha antisipasi yang dilakukan Mak Leta berhasil menggagalkan usaha penyerangan yang dilakukan para preman tersebut. Begitu melihat akan ada orang yang mau melakukan penyerangan, Mak Leta dan beberapa orang keluar dari kebun jagung sambil berusaha melempar batu sehingga mereka lari tunggang-langgang.

Akibat serangan dan intimidasi seperti ini, Mak Leta dan keluarga sudah merasa terganggu keselamatannya. Mak Leta tidak melaporkan kasus ini di Kepolisian TTS karena beberapa laporan yang telah disampaikan tidak pernah ditindaklanjuti. Serangan maupun intimidasi malah semakin menjadi-jadi setelah ada laporan. Hal ini memang tidak bisa dibiarkan, namun Mak Leta maupun aktivis yang lain merasa kebingungan apa yang harus dilakukan?? Aparat penegak hukum dirasa sudah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat dan lebih berpihak pada penguasa maupun pengusaha. Sungguh Berat memang?????

Untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut bias menghubungi Mak Leta di nomor: 0852530880555 atau 081318967319. Informasi yang lebih lengkap bisa dibuka di: http://rakyatmollo.blogspot.com

Masyarakat Fatumnasi di Serang Preman Usai Sidang

2007-03-30T14:34:00.000+08:00

Update Situasi

Masyarakat Fatumnasi di Serang Preman Usai Sidang

Kupang, 29 Maret 2007
Kekhawatiran akan terjadinya intimidasi maupun penyerangan terhadap masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi pada saat sidang digelar terbukti. Sidang gugatan masyarakat yang digelar pada hari Kamis (29/03/07) di Pengadilan Negeri Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berakhir dengan penyerangan dan pemukulan oleh beberapa orang yang selama ini berada di pihak perusahaan. Tiga orang warga mengalami memar dibagian kepala akibat pemukulan pada saat mereka hendak pulang ke Fatumnasi seusai sidang.

Dengan menggunakan dua mobil, Bapak-bapak dan Mama-mama yang selama ini melakukan penolakan atas kehadiran PT. Tedja Sekawan Surabaya yang akan melakukan penambangan Faut Lik dan Fatu Ob di desa Kuanoel telah datang di Pengadilan Negeri Soe pada pukul 11.00 WITA. Dengan didampingi satu orang pengacara, Magnus Kobesi,S.H masyarakat mengikuti sidang gugatan secara tertib.

Sidang ke-3 ini merupakan kelanjutan dari sidang sebelumnya yang telah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2007 dengan agenda pembacaan gugatan. Dalam sidang ke-3 ini, Magnus Kobesi, S.H melakukan pencabutan gugatan dan berencana langsung mengajukan gugatan baru. Namun demikian, pendaftaran gugatan belum bisa dilakukan karena panitera tidak berada di tempat.

Informasi akan terjadinya penyerangan oleh para preman telah didengar dan diketahui masyarakat sebelumnya. Hasil pantauan sebelum sidang menyebutkan bahwa, suasana kantor PN Soe saat itu tidak seperti biasanya. Mobilisasi massa yang tidak diketahui identitasnya terjadi. Mereka saling berkelompok dan tersebar di beberapa titik dalam jumlah yang cukup banyak. Tidak saja ada di dalam/ halaman PN namun juga tersebar di beberapa lokasi sekitar PN.

Proses Penyerangan
Setelah sidang usai digelar, masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi mencoba keluar dari ruang sidang secara berkelompok. Tiba-tiba satu orang yang berinisial Nicolas Silab memukul satu orang masyarakat yang bernama Bpk. Lot Taklale dari belakang. Pemukulan itu sendiri dilakukan tepat di pintu gerbang PN Soe. Tidak lama kemudian penyerangan kembali dilakukan oleh Yani Tameleb yang menyerang dan memukul dari arah yang sama yang mengenai Yati Kase di bagian muka. Akibat pemukulan tersebut Kak Yati jatuh tersungkur hingga tidak sadarkan diri untuk beberapa saat.

Melihat situasi seperti itu, Aleta Ba’un (Mak Leta) yang berada di tengah-tengah massa, mencoba menenangkan dan mengarahkan agar tidak terjadi konflik/ bentrok fisik yang semakin berkepanjangan. Namun, Mak Leta malah mendapat penyerangan dan pemukulan yang dilakukan oleh Yani Tamaleb. Mak Leta sangat beruntung karena beliau memakai helm sehingga tidak terluka, malah yang memukul terluka dibagian tangannya.

Para penyerang semakin membabi buta dan korban berikut dari masyarakat yang terkena pukul adalah Mama Erna. Beliau mendapat pukulan sebanyak dua kali yang salah satunya mengenai anaknya yang ada didalam gendongannya.
Dalam situasi seperti itu, aparat Kepolisan yang berada disekitar lokasi penyerangan membiarkan kejadian ini tanpa melakukan tindakan apapun. Melihat situasi yang semakin memanas dan prinsip perjuangan tanpa kekerasan yang selama ini dilakukan, masyarakat kemudian mencoba menghindar dan berjalan menuju mobil pengacara. Kurang lebih 30 orang berdesak-desakkan diatas mobil (bak terbuka) pengacara untuk diamankan dan dievakuasi sementara di Animasi.

Setelah menunggu beberapa saat, masyarakat akhirnya bias kembali pulang ke Fatumnasi pada pukul 17.00 WITA. Tidak lama berselang, satu pasukan Polisi (Bukan Polisi Lalulintas) mencoba mencegat mobil yang membawa masyarakat yang dituding telah melanggar lalu lintas. Kemudian pihak Kepolisian membiarkan mobil itu berjalan setelah dilakukan proses negoisasi.

Informasi lain menyebutkan bahwa Mak Leta/ keluarga akan menjadi sasaran penyerangan dan pembunuhan oleh para preman. Beberapa kali rumah Mak Leta telah didatangi dan diancam untuk dibakar. Mak Leta diminta untuk bertanggungjawab atas pengusiran beberapa warga Fatumnasi yang selama ini bekerja di PT. Tedja Sekawan oleh masyarakat Kuanoel-Fatumnasi.

Ancaman dan intimidasi yang diterima oleh Mak Leta maupun masyarakat telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Namun sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun dari aparat Kepolisian untuk merespon laporan warga tersebut. Akibatnya, para preman semakin leluasa melakukan intimidasi dan penyerangan tanpa rasa takut dan bahkan dilakukan secara terbuka.

Kondisi masyarakat sekarang semakin tertekan dan terpojok, proses kriminalisasi terhadap masyarakat terus berjalan. Salah satu contoh kasus adalah yang menimpa Yosafat Toto (YT). YT merupakan salah seorang korban pembacokan yang rumahnya digunakan sebagai Posko Perlawanan selama ini, telah mendekam didalam penjara. Sedang preman yang melakukan pembacokan tidak tersentuh hukum sama sekali. Informasi lain, beberapa warga lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian TTS dan saat ini sedang menunggu proses hukum berikutnya.

Perjuangan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi untuk memperoleh kembali hak-haknya terasa semakin berat. Masyarakat harus berhadapan dengan satu tembok besar yang bernama kekuasaan dengan proses intimidasi dan berbagai ancaman yang terus meningkat. Kepada siapa lagi masyarakat akan menemukan keadilan???

Kekerasan dan Intimidasi Masih Terjadi Terhadap Masyarakat Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, TTS

2007-03-30T13:23:00.000+08:00

Siaran Pers

Kekerasan dan Intimidasi Masih Terjadi Terhadap
Masyarakat Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, TTS

Menjelang sidang gugatan masyarakat terhadap penambangan marmer di Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sidang yang memposisikan Bapak Yosafat Toto sebagai tersangka kasus bentrokan antara masyarakat dan pekerja tambang serta preman bayaran pada akhir Januari 2007, masyarakat kembali diresahkan oleh sejumlah intimidasi baik berupa ancaman penangkapan dari pihak kepolisian, maupun ancaman dari orang tidak dikenal.

Pada tanggal 20 Maret 2007 sekitar pukul 16.00 WITA, Aleta Ba’un (salah seorang aktivis OAT) kembali diancam untuk dibunuh oleh beberapa preman. Ancaman tidak diterima secara langsung oleh Mak Leta, karena pada saat itu beliau baru berada di Pontianak untuk menghadiri Konggres Masyarakat Adat.

Pacelona, Nando dan Onya Nufa (istri Nando) datang kerumah dan ditemui oleh suaminya (Bpk. Lift). Salah seorang diantara mereka kemudian menanyakan tentang posisi Mak Leta dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. “Pada saat ini Kami menderita gara-gara Aleta karena Kami saat ini sudah tidak punya rumah dan diusir oleh masyarakat”, ungkap salah seorang diantara mereka.

“Saya akan cari Aleta dan bunuh dia pada siang hari jika dia tidak bisa bertanggungjawab”, ancam Pace kepada Bpk Lift. Mendengar ancaman itu Bpk Lift hanya bisa menjawab bahwa dia tidak ada urusan dengan masalah yang ada di Fatumnasi. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, Mak Leta dan keluarga untuk sementara tidak tinggal di rumah mereka dan mengungsi ke salah seorang keluarga terdekat.

Disamping itu, ancaman juga diterima masyarakat yang akan menghadiri sidang pada tanggal 28 dan 29 Maret 2007 ini yang berupa penghadangan di jalan. Sidang tanggal 29 Maret yang besok merupakan sidang pertama, setelah dibatalkan pada tanggal 10 Maret yang lalu dengan alasan surat ijin beracara yang dimiliki pengacara, Magnus Kobesi, S.H., telah habis masa berlakunya. Akhirnya sidang pertama diubah menjadi tanggal 29 Maret 2007. Pengacara yang akan menghadiri sidang pertama tersebut, Magnus Kobesi, S.H., sementara anggota Tim Pengacara Tambang Timor yang lain berhalangan hadir.

Berbagai ancaman terhadap proses persidangan, yang merupakan salah satu cara masyarakat untuk menolak beroperasinya tambang marmer di Desa Kuanoel ini, tidak menyurutkan langkah masyarakat untuk tetap melakukan perjuangan meraih hak-haknya. Walaupun tidak dapat dipungkiri masyarakat mengalami kekhawatiran akan keselamatan diri dan keluarganya selama proses ini berlangsung.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/Mak Vika/Yati : 085239329345

Informasi lengkap mengenai perjuangan masyarakat Kuanoel-Fatumnasi bisa juga dibuka: http://rakyatmollo.blogspot.com

Up date Mollo; Situasi Menjelang Persidangan

2007-02-15T14:27:00.000+08:00

Masyarakat, Aktivis Pendamping dan Pengacara Mendapat Tekanan

Kupang,15 Februari 2007

Rencana gugatan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi terkait dengan kehadiran PT. Tedja Sekawan Surabaya yang akan melakukan penambangan Faut Lik dan Fatu Ob terus bergulirì Seperti telah diinformasikan sebelumnya, gugatan masyarakat telah didaftarkan ke PN Soe pada hari Jum-at (2/2) dengan nomor gugatan; 01/PDT.G/20/PN Soe.

Adapun para tergugat tersebut antaralain; dua orang Amaf (pada awalnya yang digugat empat orang amaf namun ternyata dua orang amaf yang lain telah meninggal dunia yaitu Yoseph Bay dan Johanis Balan), PT Tedja Sekawan Surabaya dan Bupati TTS yang telah memberikan ijin terhadap PT. Tedja Sekawan tanpa persetujuan masyarakat yang telah mengelola lahan berpuluh-puluh tahun. Gugatan itu sendiri rencananya akan digelar untuk pertama kalinya pada hari Selasa (21/2) pekan depan di PN Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Seiring dengan semakin dekatnya proses persidangan, intimidasi dan tekanan dirasa semakin meningkat. Intimidasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan aktivis pendamping namun juga mulai menimpa pengacara masyarakat, Mursid Mudiantoro,SH. Menurut Mursid, meningkatnya tekanan/ intimidasi ini tidak bisa dilepaskan dari gugatan yang telah diajukan masyarakat. "Ada kemungkinan tekanan akan semakin meningkat lagi seandainya para tergugat semakin terpojok”, begitu ungkap Mursid.

Untuk mengetahui informasi tersebut, berikut sedikit informasi yang Kami terima dari lapangan terkait dengan beberapa tekanan/ intimidasi. Dan informasi ini akan diawali dari;

1. Aktivis OAT (Pendamping Masyarakat)
Organisasi Attaimamus atau biasa di sebut OAT yang dipimpin oleh Aleta Ba'un (Mak Leta), selama ini terlibat cukup aktif melakukan pendampingan masyarakat Kuanoel-Fatumnasi. Beberapa kali intimidasi telah dialami oleh Mak Leta sebagai pimpinan OAT seperti yang terjadi pada tanggal 22/01/06 lalu (informasi detail tentang hal ini bisa dibaca di blog spot dengan alamat; http://rakyatmollo.blogspot.com).

Intimidasi/ teror kembali dialami Mak Leta dan keluarga pada hari Kamis (8/02) minggu yang lalu. Kurang lebih pukul 21.30 WITA, dalam situasi yang gelap,rumah Mak Leta, yang sekaligus berfungsi sebagai sekertariat OAT,telah dilempari oleh orang yang tidak dikenal. Aksi pelemparan tersebut memang tidak memakan korban jiwa namun berakibat pada rusaknya atap rumah Mak Leta.

Akibat dari serangan ini, Mak Leta telah menginformasikan/melaporkan kejadian ini kepada RT setempat dan tidak melapor kepada pihak Kepolisian. Ada beberapa alasan yang disampaikan Mak Leta kenapa tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian. Kecurigaan Mak Leta bahwa teror/ intimidasi ini dilakukan oleh para pekerja tambang yang selama ini tinggal bersebelahan dengan rumahnya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga Mak Leta saat ini telah pindah ke satu tempat. Hanya ada beberapa orang yang masih tetap tinggal/ berada di rumah sedang Mak Leta sendiri hanya sesekali mengunjungi rumahnya untuk melihat keadaan.

2. Pengacara Masyarakat
Sebagai pengacara masyarakat, kantor bantuan hukum Mursyid, Syamsul and Partners yang berlokasi di Surabaya juga tidak luput dari intimidasi. Pada hari Rabu, (14/02) lalu, kantor Mursid telah didatangi oleh dua orang yang salah satunya mengaku bernama Engky dari Timor. Pada saat

itu Mursid tidak berada di tempat karena sedang berada di luar kota dan hanya ditemui oleh salah seorang staffnya.

Karena tidak bertemu dengan Mursid, salah seorang dari mereka mencoba menghubungi Mursid melalui telp selulernya. Hasil pembicaraan menyebutkan bahwa Mursid diminta menghentikan gugatan yang telah diajukan jika tidak menginginkan sesuatu yang bisa mencelakainnya.

Mendapat intmidasi seperti itu, tidak menyurutkan langkah Mursid yang akan tetap mendampingi masyarakat. Beberapa langkah telah coba dilakukan Mursid untuk menghindari beberapa hal yang tidak diingingkan.

3. Masyarakat
Tekanan yang lebih hebat juga telah dialami oleh masyarakat yang selama ini melakukan penolakan. Pada hari Rabu (14/02) melalui kantor kepala desa, sepuluh (10) orang warga telah dipanggil pihak Kepolisian dengan no polisi; No Pol:S.Tgl/147/II/2007/Reskrim. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Yeter B Selan menyebutkan bahwa masyarakat diminta menghadap penyidik Brigadir Polisi Moises Barbosa pada hari ini (Kamis,15/02)di Polres TTS.

Kesepuluh orang tersebut antara lain; Melkysedek Oematan, Yunus Bai, Zakarias Nufa, Lenseluli, Alex Anin, Yuliana Fuka, Welmince Taklale, Yosina Salo, Amrosius Bai dan Elifas Banu. Kesepuluh orang tersebut akan dimintai keterangan perihal telah terjadinya tindak pidana pengrusakan rumah yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2007.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan keputusan tim litigasi, masyarakat tidak akan menghadiri pemanggilan pertama ini. Konsultasi akan dilakukan terlebih dahulu antara 10 orang yang dipanggil dengan tim litigasi yang direncanakan akan berangkat ke Fatumnasi hari ini (Kamis,15/02).

Berbagai tekanan dan intimidasi yang telah diterima oleh masyarakat, aktivis pendamping maupun pengacara tidak akan menghentikan langkah masyarakat untuk tetap meneruskan gugatan yang sudah di ajukan ke PN Soe. Dan proses hukum adalah salah satu jalan yang ingin dilakukan masyarakat untuk menjamin hak-haknya yang telah dilanggar selama ini.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, bisa menghubungi;
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/Mak Vika/Yati : 085239329345

Dua Anggota DPD Berkunjung ke Desa Kuanoel

2007-01-28T13:32:00.000+08:00

Up Date Mollo

Dua Anggota DPD Mengunjungi Lokasi Tambang di Desa Kuanoel

Kupang, 27 Januari 2007
Kasus kekerasan dan penolakan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi terhadap kehadiran tambang marmer telah menarik perhatian dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dua anggota DPD yang hadir tersebut yaitu Drs. Yonathan Nubatonis yang berasal dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Benny Horas Panjaitan yang berasal dari daerah pemilihan Riau pada hari Sabtu (27/01/07) pukul 10.00 WITA di lokasi pendudukan. Kunjungan dua anggota DPD ini khusus untuk membicarakan kasus tambang marmer yang telah menyita perhatian banyak pihak.

Dengan kawalan ketat dari petugas Kepolisian dan Satpol PP, dua anggota DPD tersebut melakukan dialog secara langsung dengan masyarakat selama kurang lebih dua jam. Bapak-bapak dan Mama-mama yang berjumlah kurang lebih 200-300 orang telah berdatangan dari dua desa yang selama ini menolak kehadiran tambang sejak pagi.

Informasi akan kehadiran dua anggota DPD ini telah diketahui masyarakat sejak hari Jum-at (26/01/07) lalu melalui salah seorang perangkat desa di Kuanoel. Melalui perangkat desa tersebut, Bupati juga meminta perwakilan masyarakat agar datang ke rumah dinas Bupati TTS di Soe pada hari Jum-at pagi, untuk membicarakan kasus pertambangan ini. Namun masyarakat menolak untuk hadir karena undangan yang disampaikan terlalu mendadak dan masyarakat curiga terhadap agenda yang akan dibicarakan ketika bertemu dengan Bupati sudah direkayasa.

Diawal pertemuan, dua anggota DPD menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan kunjungannya ke desa Kuanoel. Dua anggota DPD ini juga menginformasikan bahwa mereka telah melakukan pertemuan dengan Bupati dan beberapa tokoh masyarakat di TTS pada hari Jum-at malam di rumah dinas Bupati untuk membicarakan kasus penolakan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi terhadap kehadiran tambang marmer di desa mereka. Untuk itu kehadiran mereka ingin membantu/ menjadi mediator antara pemerintah daerah kabupaten TTS dengan masyarakat agar bisa duduk bersama.

Pada saat sesi dialog, salah seorang anggota DPD sempat menanyakan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menyelesaikan kasus ini segera yaitu dengan cara bertemu dengan Bupati secara langsung. Untuk itu, dua anggota DPD akan memfasilitas 10 orang perwakilan masyarakat agar bisa hadir di Soe pada hari Sabtu malam (27/01/07). Namun jika tawaran ini tidak disetujui dan masyarakat masih tetap mengingkan pencabutan ijin pertambangan maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh yaitu melalui proses hukum.

Mendapat tawaran seperti itu, dengan tegas masyarakat tetap menolak. "Jika Bupati bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan kasus ini, silahkan Bupati datang dan berkunjung di lokasi. Kami tidak mau ada perwakilan tapi Kami ingin semua masyarakat bisa mendengar dan ikut dalam pembicaraan tersebut" ungkap Bpk Melky Sedek Oematan.

Trauma Masyarakat
Penolakan masyarakat untuk bertemu secara perwakilan dengan Bupati di Soe bukan tanpa alasan. Penolakan ini juga bukan berarti masyarakat tidak ingin menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Ada banyak pengalaman yang dialami masyarakat yang membuat masyarakat trauma, takut untuk bertemu dengan Bupati melalui perwakilan.

Pengalaman seperti ini pernah dialami oleh dua orang tokoh masyarakat yaitu Bpk. Melky Sedek Oematan dan Willian Oematan yang bertemu dengan Bupati pada saat masyarakat menduduki kantor Bupati (bulan November 2006). Akibat pertemuan ini pihak Bupati menyatakan bahwa dia sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan kasus dianggap telah selesai.

Disamping itu setelah pertemuan berlangsung, Bupati melalui Dinas Sosial menurunkan/ memberikan beras sebanyak 2 ton di rumah kedua orang tersebut. Pemberian beras dua ton ini membuat bingung kedua tetua adat ini karena mereka merasa tidak pernah meminta kepada Bupati dan hal ini bisa menjadi fitnah bagi keduanya. Atas kesepakatan dengan masyarakat pada akhirnya beras ini kemudian diminta untuk ditarik kembali oleh Bupati.

"Perjuangan yang Kami lakukan bukan untuk meminta beras, tapi perjuangan Kami untuk menolak tambang", kata beberapa Mama. "Kami masih bisa makan dengan hasil kebun Kami dan silahkan beras itu diambil kembali. Jangan coba menyuap masyarakat dengan pemberian beras atau apapun juga", ungkap Mama Lodia saat itu.

Alasan lain penolakan yang dilakukan masyarakat, bahwa selama ini masyarakat telah datang beberapa kali ke kantor Bupati agar bisa bertemu secara langsung. Namun yang terjadi, Bupati selalu menghindar malah mengusir masyarakat dengan menggunakan para preman. “Buat apa Kami bertemu dengan Bpk Bupati sekarang, jika Bupati mau bertemu silahkan datang ke lokasi dan berdialog langsung dengan masyarakat”, ungkap Bpk. Melky Sedek Oematan. “Kami menolak bertemu dengan Bupati di Rumah Dinas, bukan berarti Kami menolak penyelesaian kasus ini secepatnya. Kami takut jika pertemuan nanti hanya perwakilan akan dimanfaatkan Bupati untuk memaksa Kami menerima tambang”, ungkap Vicka Mael.

Atas kondisi inilah, niat baik anggota DPD untuk mempertemukan masyarakat dengan Bupati tidak berhasil untuk saat ini. Rasa trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bupati harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum diadakan pertemuan, sehingga perlu dicari jalan keluaranya kembali.

Update Mollo; Intimidasi Masih Terus Berlanjut

2007-01-22T21:50:00.000+08:00

Update Mollo
Preman Perusahaan Ancam dan Teror Aktivis OAT

Kupang, 22/01/07
Intimidasi dan teror dari pekerja/ preman tambang yang selama ini bekerja untuk PT. Tedja Sekawan Surabaya tidak hanya dilakukan kepada masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi saja. Setelah teror yang dilakukan mendapat perlawanan dari masyarakat, para preman/ pekerja tambang tersebut mencoba melakukan intimidasi kepada para aktivis yang selama ini mendampingi masyarakat.

Intimidasi kali ini harus dialami oleh Ny. Aleta Ba’un (Mak Leta) dan keluarga dimana Mak Leta merupakan koordinator Organisasi Ataimamus (OAT) yang selama ini aktiv mendampingi masyarakat bersama Pikul. Peristiwa ini terjadi di Soe (Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjarak kurang lebih 30 Km dari Fatumnasi) dan berikut informasi yang disampaikan Mak Leta melalui telephone selulernya:

14.00- 14.30 WITA
Kurang lebih pukul 14.00 WITA saat Bpk. Godlif Sanam (suami Mak Leta) pulang dari mengajar di salah satu sekolah. Pada saat perjalanan pulang tersebut Bpk Godlif tiba-tiba dicegat oleh para preman yang sedang ada disamping rumahnya. Selama ini para preman menggunakan salah satu rumah penduduk yang cukup dekat dengan rumah Mak Leta sebagai tempat tinggal para pekerja dan preman perusahaan tambang selama di Soe.

Ketika Bpk. Godlif sampai di depan rumah para preman, Pacelona kemudian berdiri dan mencoba memukulnya. Melihat kejadian seperti Bpk. Godlif mencoba menghindar dan mencoba melontarkan pertanyaan,”Ada apa ini? Kenapa kamu mau pukul Saya".

Atas pertanyan itu Pacelona kemudian menjawab sambil menggertak,"segera pulang dan masuk ke rumah, jika tidak saya lempar kamu". Mendapat ancaman seperti itu kemudian Bpk. Godlif Sanam cepat-cepat masuk ke rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

15.30 - 16.00 WITA
Teror kepada keluarga Mak Leta nampaknya belum berhenti. Kurang lebih pukul 15.30 WITA, Pacelona mencoba mendatangi rumah Mak Leta sendirian. Pada saat itu Mak Leta sedang berada di dapur (belakang rumah) sedang anak-anak ada di ruang belakang.

Dalam situasi yang sedikit mencekam karena kejadian yang dialami oleh suami sebelumnya, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu dengan sangat keras. Beberapa anak yang berada diruang tengah tidak berani membuka pintu dan mencoba memanggil Mak Leta.

Pada saat pintu di buka ternyata Pacelona sudah berada di depan pintu dan langsung mencoba memukul Mak Leta. Namun Mak Leta berhasil menghindar dari serangan Pace. Adu mulut antara Mak Leta dan Pacelona-pun tidak bisa dihindarkan. Dalam adu mulut tersebut Pace sempat mengeluarkan ancaman kepada Mak Leta bahwa ia akan mengejar dan membunuh Mak Leta dan seluruh keluarganya. Ancaman yang lebih mengerikan lagi disampaikan oleh Pace bahwa dia akan membunuh dan memakan hati Mak Leta.

Melihat situasi demikian Mak Leta kemudian mencoba menghubungi pihak Kepolisian di depan Pacelona. Mendengar bahwa Mak Leta telah menghubungi pihak Kepolisian, Pace berucap,"Bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan Kepolisian. Saya tidak takut sama sekali dengan Polisi". Dan kemudian Pacelona bergegas pulang, setelah semua orang yang ada di rumah keluar.

17.00 WITA - ..
Sebagai langkah anitisipasi, Mak Leta mencoba melaporkan kejadian ini kepada Polrest TTS. Sampai dengan informasi ini ditulis, belum diperoleh informasi hasil laporan yang telah disampaikan ke pihak Kepolisian. Sementara itu informasi yang lain menyebutkan bahwa pihak Kepolisian telah mencoba mendatangi tempat kejadian perkara dan para preman lari berhamburan menghindar. Dalam hal ini belum ada satu orang preman-pun yang ditangkap.

Langkah antisipasi yang lain beberapa anak yang ada dirumah coba diamankan sementara ke keluraga terdekat. Situasi mencekam masih dialami oleh Mak Leta dan keluarga yang setiap saat bisa diserang oleh para preman. Untuk mendampingi Mak Leta maupun beberapa masyarakat yang telah mendapat serangan para preman akan diusahakan pengacara untuk mendampinginya.

Tindakan nekat para preman yang semakin berani tersebut hanya bisa diselesaikan jika pihak Kepolisian berani bersikap tegas kepada para preman. Beberapa intimidasi yang dilakukan telah terbukti meresahkan masyarakat. Dan kita masih menunggu sikap tegas dari Kepolisan tersebut.

Up date Mollo; Situasi Paska Bentrok

2007-01-22T10:13:00.000+08:00

Empat Warga Kuanoel-Fatumnasi Dipanggil Polres TTS

Kupang, 22/01/07
Buntut penyerangan dan kerusuhan yang terjadi di desa Kuanoel-Fatumnasi beberapa hari lalu (Kamis,11/01/07 dan Selasa,16/01/07) antara pekerja tambang dan masyarakat Kuanoel-Fatumnasi, empat orang warga dipanggil Polres TTS hari ini (Senin,22/01/07). Keempat orang warga tersebut adalah; Dominggus Oematan, Yurnai Bai, Nordi Bae dan Maria Kase.

Surat panggilan yang dikeluarkan atas nama Kasatreskrim Polres TTS, IPTU Yeter Selan diterima masyarakat melalui Vika Mael pada hari Jum-at (19/01/07) di Posko pendudukan.Berdasarkan surat panggilan yang diterima, dua orang warga yaitu Dominggus Oematan dan Yurnai Bai akan dimintai keterangan oleh Polrest sebagai saksi atas kasus penyerangan yang menimpa Yosafat Toto dan pembakaran rumah yang terjadi pada hari Kamis. Sementara itu Nordi Bae dan Maria Kase akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus penyerangan yang telah melukai suaminya pada hari Selasa.

Nordi Bae dan Maria Kase adalah istri dan anak dari Bpk. Nimrod Kase (korban) yang akan menjadi saksi kunci penyerangan dari para preman. Dua orang inilah yang melihat pelaku penyerangan terhadap suaminya yang dilakukan oleh Pacelona, Nery Oematan dan Nando yang belum ditangkap sampai saat ini. Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu media lokal (Pos Kupang, 22/01/07) Polres TTS telah menetapkan 3 orang pekerja tambang sebagai tersangka yang akan segera dilimpahkan ke Pengadilan.

Beberapa orang warga dan satu orang anggota tim litigasi (Sami Sanam) akan mendampingi warga untuk menghadap Polrest TTS. Masyarakat berharap agar segera dilakukan penangkapan kepada para pelaku yang saat ini masih sering melakukan teror dan intimidasi kepada masyarakat.

Situasi Lapangan
Situasi lapangan saat ini (desa Kuanoel-Fatumnasi) masih sangat labil dan tidak menentu. Berbagai isu akan terjadi serangan dari para preman dikedua desa tersebut terus terjadi. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, akan terjadi penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari Belu pada hari Minggu (21/01) malam. Namun sampai dengan informasi ini ditulis, penyerangan tidak terjadi.

Informasi yang lain, pada hari Sabtu (20/01) malam kurang lebih pukul 19.00 WITA, telah terjadi pembakaran rumah salah seorang preman/ pekerja tambang (Nando). Ada beberapa kecurigaan dari masyarakat, bahwa pelaku pembakaran bukan dari warga tapi oleh para pekerja tambang sendiri dalam rangka menciptakan kekecauan.

Kecurigaan ini disampaikan karena pada saat itu hampir seluruh warga sedang berada/ berkumpul di salah satu rumah duka satu orang warga yang meninggal dunia. "Hampir semua orang berkumpul disini, tapi tiba-tiba kok ada kebakaran di rumah Nando", ujar Theos Nunu. "Saya minta kepada seluruh warga untuk tetap tinggal dan jangan pergi ke rumah yang terbakar agar masyarakat tidak dituduh sebagai pelaku pembakaran", tambah Theos.

Informasi lain yang diterima, sebelum terjadi kebakaran istri Nando telah masuk ke rumah dengan diantar oleh seorang tukang ojek. Pada saat ini beberapa orang masih mencari kebenaran atas informasi ini kepada tukang ojek yang telah mengantar istri Nando tersebut.
Penolakan warga desa Kuanoel, Fatumnasi dan desa lain terhadap kehadiran perusahaan PT. Tedja Sekawan Surabaya yang akan mengeksplorasi batu marmer (Fuat Lik dan Fatu Ob) telah bergeser isunya. Ketegasan aparat Kepolisian, dalam hal ini Polres TTS, untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini adalah salah satu solusi yang harus segera dilakukan agar tidak terjadi pembiasan isu yang semakin melenceng jauh dari persoalan selama ini.

Tindakan tegas dari aparat Kepolisian untuk menangkap para pelaku kekerasan juga sebagai wujud untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketentraman warga desa Kuanoel-Fatumnasi telah terganggu/ terusik sejak PT. Tedja Sekawan masuk ke desa mereka. Jika tidak segera dilakukan, korban-pun akan terus berjatuhan.

Berita dari Jakarta

2007-01-19T18:02:00.000+08:00

Advokasi Kasus Mollo
JATAM dan AMAN Desak Komnas HAM

Jakarta, 17/1/07
Setelah aksi kekerasan yang terjadi di Fatumnasi hari Selasa (16/1), keesokan harinya Jatam dan AMAN ke Komnas HAM. Kedatangan ke Komnas HAM ini bertujuan untuk "mengadukan" permasalahan aksi kekerasan dan perampasan hak-hak masyarakat yang terjadi di Fatumnasi-Kuanoel yang semakin meluas dan sistematik oleh persekongkolan korporasi dan negara yang menggunakan rakyat sipil/preman. JATAM dan AMAN mendesak Komnas untuk segera bersikap, bertindak dan menanggapi keseluruhan kejadian di wilayah Mollo, mulai dari Kasus Fatu Naususu, Naitapan sampai dengan Peristiwa di Fatumnasi.

Wakil dari Komnas HAM yang kami temui adalah MM. Billah (Komisioner Hak Politik). Pada bulan April 2006 dan Nopember 2006 yang lalu, JATAM, AMAN dan WALHI telah ke Komnas HAM dan bertemu dengan Komisioner EKOSOB. Alasan bertemu dengan M.M. Billah, karena kami mau agar isu dan penanganannya terintegralistik, tidak hanya terkait dengan soal-soal EKOSOB, tetapi juga pelanggaran hak-hak SIPOL. Kami memandang MM. Billah dibanding dengan anggota yang lain lebih plus, tetapi harapan ini sirna ketika bertemu dengan Billah dan mengatakan bahwa hanya bisa menampung dan memberikan "memo" untuk meneruskan pengaduan ini kepada Komisi lain yang berwenang.

Meskipun kami telah sampaikan serta meberi keyakinan bahwa permasalahan ini ada hubungannya pula dengan pelanggaran Hak Politik yang dibidangi Billah, tetapi dia mengelak ini kasus EKOSOB dan kekerasan. Dalam hal ini Komnas HAM tidak ada kemauan untuk melihat kasus pelanggaran HAM ini lebih luas. Memang Billah sempat berkeluh kesah dengan mekanisme di Komnas yang tidak memuaskan dan sering mengecewakan kawan-kawan. Beliau meminta kita untuk terus menerus mendesak Komnas, paling tidak ini akan memberikan impak agar komnas lebih proaktif.

Pada tanggal 18 Januari 2007, Komisioner Hak Politik (M.M. Billah) telah membuat Memorandum (No.011/SIPOL/I/07) kepada Komisioner Safrudin Bahar, Penanggungjawab Hak Komunitas Adat dan Eny Suprapto, Penanggung jawab Hak atas Rasa Aman. Sayang oleh karena tidak ada komisioner yang menemui mereka dan tidak seorangpun staf bagian pengaduan yang bersedia ditemui untuk menampung pengaduan yang bisa diteruskan kepada yang memiliki kewenangan menangani kasus yang berkaitan dengan tema Hak Masyarakat Adat dan Hak atas Rasa Aman. Oleh karena itu dengan ini saya meneruskan pengaduan itu kepada yang berwenang dan mengharapkan kasus/peristiwa ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Komnas HAM dan tatacara aturan yang berlaku.... dst.

Kawan-kawan, kami berharap seminggu setelah surat ini sudah ada jawaban tanggapan dan kami akan terus mendesak, meskipun KOMNAS sekarang lagi sibuk dengan menyelesaikan tugas terakhir dan mempersiapkan pergantian baru.

Semoga informasi ini bermanfaat

salam hangat

angky

Situasi Paska Bentrok

2007-01-19T16:23:00.000+08:00

Up date Mollo
Masyarakat Desa Kuanoel-Fatumnasi Masih Dirundung Kecemasan

Kupang, 19/1/07
Rasa was-was warga desa Kuanoel-Fatumnasi terhadap serangan yang bisa terjadi setiap saat oleh pekerja tambang dan preman terus terjadi sampai sekarang ini. Hal ini dimaklumi karena telah dua kali warga diserang secara tiba-tiba oleh para preman pada hari Kamis (11/01) dan Selasa (17/01) yang belum ada proses penyelesaian secara hukum.

Seperti informasi sebelumnya, para preman dan pekerja tambang masih melakukan teror kepada masyarakat dengan melakukan pencegatan dijalan. Dua orang warga Kuanoel-Fatumnasi hampir terkena sabetan parang dari para preman tersebut.

Untuk mengantisipasi serangan yang tiba-tiba, khususnya pada malam hari, warga saat ini membentuk kelompok (1 kelompok 5 orang) untuk melakukan jaga/ ronda. Kelompok tersebut disebar di seluruh wilayah desa Fatumnasi dan Kuanoel khususnya wilayah-wilayah yang selama ini disinyalir sebagai tempat masuk para preman dari hutan sekitar desa tersebut.

Pembentukan kelompok jaga ini didasarkan pula pada informasi yang diterima masyarakat, bahwa Pacelona dan Nery Oematan akan kembali memimpin melakukan serangan. Informasi yang Kami terima dari lapangan mengatakan bahwa pada hari Kamis kemarin (18/01), 6 orang warga eks Timor-Timur masuk ke desa Fatumnasi pukul 14.00 WITA. Mereka masuk secara bergantian dengan menggunakan jasa tukang ojek menuju rumah Nando (pekerja tambang).

"Kami takut kehadiran mereka untuk melihat dan membaca situasi lapangan guna melakukan penyerangan" , ungkap Vika Mael. Ketakutan dan kekhawatiran Mak Vika ini didasarkan pada kasus sebelumnya dimana sebelum melakukan penyerangan para preman telah berada di rumah Nerry maupun Odi Sila untuk beberapa waktu hingga terjadi penyerangan pada hari Selasa lalu.

Sampai dengan informasi ini kami tulis, masyarakat masih tetap bertekat untuk tidak menyerah dan membiarkan Faut Lik dan Fatu Ob untuk di tambang. Kami hanya ingin mempertahankan gunung batu yang telah memberi Kami maupun masyarakat NTT kehidupan, dengan sumber air-nya. "Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun Kami telah dihidupi oleh batu ini, dan bukan dari perusahaan. Kami akan tetap tolak tambang karena bagi Kami tambang tidak pernah menguntungkan sama sekali. Tambang hanya akan menguntungkan segelintir orang bukan Kami rakyat kecil ini", ungkap Mama Veronika Bay dengan nada kesal.

Sejak kehadiran perusahaan PT. Tedja Sekawan Surabaya di desa Kuanoel pada bulan Agustus 2006 memang telah membuat masyarakat resah. kehidupan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi yang selama ini tenang harus terusik dengan kedatangan alat-alat berat di desa mereka. Melihat situasi yang demikian, sudah saatnya ijin tambang memang harus dicabut karena sebagian besar rakyat telah menolaknya.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, kawan-kawan bisa menghubungi;
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/Mak Vika/Yati : 085239329345

Masyarakat Mengadu ke Polisi

2007-01-18T10:31:00.000+08:00

Up date Mollo
“Masyarakat Mengadukan Kasus Penyerangan ke Polres TTS”

Kupang,18/1/07
Buntut serangan yang dilakukan oleh para preman yang selama ini bekerja untuk tambang (PT. Tedja Sekawan Surabaya) pada hari Selasa (16/1/07) di desa Fatumnasi pukul 18.30 WITA telah diadukan ke Polres TTS hari Rabu (17/1/07) lalu. Seperti informasi sebelumnya, akibat serangan ini satu orang warga Fatumnasi yang bernama Nimrod Kase, terluka cukup parah dibagian kakinya.

Aksi para preman dan pekerja tambang tidak hanya berhenti disini. Beberapa tukang ojek yang berasal dari desa Fatumnasi, hampir terkena serangan parang ketika mereka sedang mengantar penumpang di desa Tokmenas (Satu desa di bawah Fatumnasi)."Untung saya bisa menghindar dan segera tancap gas ketika Pace mengayunkan parang kearah kaki saya", ungkap Yorim Taklale salah satu tukang ojek yang hampir menjadi korban.

Kasus yang sama hampir terjadi pada Bpk. Canor yang saat itu membawa penumpang Bpk. Sanam yang dicegat oleh Pace, Nery dan beberapa preman lain yang mengendarai 4 sepeda motor di desa Tokmenas (satu desa dekat Kuanoel). Pada saat itu Canor sedang menuju ke Kapan namun tiba-tiba sampai di desa Tokmenas dia dicegat oleh Pace dan teman-temannya.

Akibat intimidasi dan teror terus-menerus ini, sejumlah massa dari desa Fatumnasi kemudian meluapkan kemarahannya dengan melakukan pengrusakan beberapa rumah yang selama ini digunakan oleh para pekerja tambang untuk bersembunyi. Setidaknya ada empat rumah yang coba dilempari penduduk diantaranya rumah; Nerry Oematan, Nando, Apsolon Popy dan Ody Sila. Disamping pengrusakan rumah, beberapa warga melakukan sweaping terhadap para pekerja tambang dengan mendatangi rumah-rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pekerja.

Meskipun situasi sudah semakin panas dan menegangkan, aparat Kepolisian TTS belum menurunkan aparatnya. Hanya beberapa intel dari Polres TTS yang diturunkan di lokasi tanpa melakukan tindakan apapun.

Akibat kejadian ini, beberapa orang dari Fatumnasi (10 orang), termasuk dua orang korban (Yosafat Toto dan Nimrod Kase) didampingi oleh pengacara masyarakat Mursid Mudiantoro, mengadukan kasus ini ke Polres TTS. Pengaduan di terima oleh Kasat Reskrim TTS Yeter Selan yang berjanji akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Disamping itu, menurut informasi yang kami terima, beberapa jaringan yang ada di Jakarta; Jatam dan Aman telah mengadukan kasus ini ke Komnas Ham pada hari Rabu (17/01/07). Namun sampai informasi ini Kami berikan belum ada informasi dari hasil pertemuan tersebut.

Berlarut-larutnya konflik tambang yang ada di desa Kuanoel yang telah memakan korban dan membuat masyarakat terus di cekam rasa takut ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan tanggungjawab Bupati TTS Drs. Daniel Banunaek. Sampai dengan saat ini, Bupati belum pernah melakukan kunjungan maupun bertemu dengan masyarakat secara langsung di lokasi. Padahal, salah satu kunci penyelesain kasus ini ada di tangan Bupati, yang telah mengeluarkan ijin penambangan tersebut. Dan dari beberpa informasi yang Kami terima, ijin ini diduga bermasalah.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, kawan-kawan bisa menghubungi;
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/Mak Vika/Yati : 085239329345

Masyarakat Kembali Di Serang

2007-01-17T14:37:00.000+08:00

Masyarakat kembali diserang; Satu orang luka parah di bagian kakinya

Kasus intimidasi dan teror kepada masyarakat desa Fatumnasi/ Kuanoel masih terus terjadi hingga saat ini. Pada hari ini (Selasa, 16/01/07) kurang lebih pukul 18.30 WITA satu orang warga telah terkena parang hingga kakinya hampir putus. Berikut adalah informasi sementara dari lapangan;

Desa Fatumnasi, Selasa 16/01/07
16.00 - 17.00 WITA
Berdasarkan informasi yang diterima oleh masyarakat, beberapa preman dan pekerja tambang berada di salah satu rumah penduduk yang bernama Odi Sila (pekerja tambang). Atas informasi tersebut, beberapa masyarakat (kurang lebih 20 orang) mencoba mendatangi rumah Odi Sila sambil berteriak-teriak agar mereka segera keluar.

Teriakan masyarakat tersebut tidak dihiraukan oleh Odi Sila dan beberapa preman yang ada didalam rumah. Sampai pada akhirnya dua orang Mama (Vika Mael dan Mama Coster) masuk kedalam rumah dan sempat berkomunikasi dengan dua orang tersebut."Kamu disini mau apa", tanya Mak Vika. Odi Sila kemudian menjawab,"Kami mau ambil SK (Surat Keputusan) Bapak Kami".

Pada saat itu masyarakat yang ada di luar terus berteriak-teriak agar mereka semua keluar dari rumah sehingga masyarakat tahu siapa saja mereka. Tidak lama kemudian, mereka semua (berjumlah 7 orang) keluar dari rumah dan masyarakat segera mengusir mereka untuk segera pergi. Beberapa orang yang bersama Odi Sila sempat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak tahu menahu kasus ini dan mereka hanya diajak oleh Odi untuk mengambil SK Bapaknya.

Pada saat pengusiran itu, Odi Sila sempat mengeluarkan hp dan mencoba berkomunikasi dengan seseorang namun oleh masyarakat hp itu mau diminta. Odi Sila kemudian langsung mematikan dan memasukkan hp dikantong sakunya. Pada saat itu Odi Sila tidak keluar dari desa Fatumnasi namun dia dan kawan-kawannya berjalan menuju hutan. Melihat hal tersebut, beberapa masyarakat sempat memukul muka Odi Sila yang sempat mengeluarkan darah.

17.00-18.30 WITA
Setelah masyarakat mengusir Odi Sila, beberapa diantara mereka kemudian kembali ke Posko yang ada di desa Kuanoel (kurang lebih berjarak 2,5 - 3 km). Dan beberapa masyarakat dari Fatumnasi masih tetap berada di desa mereka.

18.30 -21.00 WITA
Bapak Nimrod Kase (adiknya Bpk. Melky Sedek Oematan yang selama ini terlibat cukup aktiv melakukan pendudukan) pada saat itu hendak masuk ke rumah, namun tiba-tiba mendapat serangan oleh beberapa orang secara mendadak. Para penyerang tersebut kemudian langsung melukai kaki kiri (sebelah atas mata kaki) sehingga kakinya hampir putus.

Sampai dengan pukul 21.00 Wita korban belum bisa di bawa ke puskesmas karena para preman masih terus melempari rumah beberapa warga. Baru kurang lebih pukul 21.30 WITA korban bisa dibawa ke puskesmas di Fatumnasi dan sekarang dalam perawatan. Sampai dengan informasi ini Kami sampaikan, aparat Kepolisian dari Polres TTS belum ada di lokasi dan informasi yang Kami terima mereka masih menuju lokasi.

Jumlah penyerang maupun para pelaku tidak dapat diidentifikasi masyarakat karena situasi sangat gelap. Sebuah parang yang berlumuran darah telah ditinggal oleh pelaku di lokasi. Parang tersebut diidentifikasi miliknya Nerry Oematan (salah seorang preman perusahaan) yang rumahnya selama ini digunakan oleh para preman perusahaan untuk bersembunyi. Kemarahan masyarakat kemudian dilampiaskan dengan melakukan pengrusakan rumah Ody Sila dan Nery.

Sampai dengan informasi ini ditulis, masyarakat masih terus berjaga-jaga di luar rumah baik di desa Kuanoel maupun Fatumnasi. Masyarakat masih juga mengejar para preman yang sembunyi lari di hutan. Untuk menghindari kekerasan yang lebih jauh lagi, sudah saatnya pihak Kepolisian secara serius mengusut kasus ini dan menghentikan seluruh rencana penambangan PT. Tedja Sekawan.

Demikian informasi sementara yang Kami peroleh, untuk informasi langsung dilapangan bisa menghubungi;
Mellky Sedek Oematan ; 081353743746
Mak Vika ; 085239329345

Laporan terkini perkembangan kasus di Mollo akan terus Kami informasikan mengingat situasi di lapangan yang terus berubah.

Situasi Paska Bentrokan

2007-01-16T16:22:00.000+08:00

Masyarakat Masih Tetap Setia Menjaga Batu

Masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi saat ini masih setia menduduki lokasi tambang walau telah terjadi bentrok dengan para pekerja tambang dan preman pada hari Kamis (11/01/07) lalu. Berikut informasi yang bisa kami share sesuai dengan situasi lapangan sampai dengan hari Senin, 15 Januari 2007;

1. Situasi Masyarakat
Bentrokan pada hari Kamis (11/1/07) antara pekerja/ preman PT. Tedja Sekawan Surabaya dengan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi tidak membuat masyarakat menjadi jera atau takut. Malah bentrokan tersebut semakin memperkuat komitment rakyat untuk tetap mempertahankan daerah mereka yang akan dijarah dan dirusak oleh PT. Tedja Sekawan.

Ratusan massa yang terdiri dari Bapak-Bapak, Mamak-Mamak, Anak-anak remaja laki-laki dan perempuan terus berdatangan ke posko untuk membicarakan dan mendiskusikan kejadian sebelumnya. Rasa marah dari para Mama terhadap PT. Tedja Sekawan maupun Bupati terus terlontar dalam setiap pembicaraan diantara mereka.

"Kami pikir Bupati dan Anggota DPRD (Kabupaten TTS dan Propinsi) sudah tidak peduli lagi pada nasib Kami" ujar salah seorang Mama. "Mengapa mereka membiarkan kasus ini berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan, padahal Kami sudah mencoba mendatangi mereka ke Kantor Bupati maupun kantor DPRD malah Kami diserang para preman dan di usir" tambah Mama yang lain. Atas dasar itu maka masyarakat berpikir bahwa jika Pemerintah Daerah tidak mampu menyelesaikan kasus ini maka jangan salahkan rakyat untuk menyelesaikan dengan cara mereka sendiri.

Ungkapan kekesalan, marah dan jengkel pada para pekerja juga terlontar dari masyarakat lain yang ada di Posko. "Kami akan pertahankan tanah kami sampai titik darah penghabisan" ungkap Mama Coster dengan nada geram."Masak Kami harus berdiam diri ketika ada pencuri masuk di daerah Kami" tambahnya.

Solidaritas, kebersamaan terus menerus ditunjukkan masyarakat untuk tetap mempertahankan wilayah mereka. Beberapa orang Mama mengirim sayuran-sayuran, ketela, pisang yang baru mereka petik bahkan ayam ke posko untuk bisa digunakan bersama-sama. Mereka juga sepakat untuk berbagi diri menjaga batu setiap harinya sehingga lokasi tidak kosong dan tetap ada orang. Tanda-tanda bahaya pun mulai disepakati oleh masyarakat, yaitu ketika bunyi sirine dari megaphone berbunyi maka masyarakat akan turun ke lokasi bersama-sama.

2. Isu Serangan
Pada saat ini, isu serangan balik dari para pekerja tambang terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak jelas. Rencana serangan dari masyarakat Sikam (satu desa sebelah/ tetangga desa Kuanoel) yang akan dilakukan pada hari Senin kemarin membuat masyarakat bersiap-siap. Namun sampai dengan Senin sore serangan tersebut tidak terjadi.

Tidak hanya itu, isu serangan lain terus muncul. Masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi akan diserang oleh massa dari Soe (Ibu Kota Kabupaten TTS) dan Kapan pada hari Selasa dinihari (kurang lebih pukul 02.00 WITA). Atas informasi ini ratusan massa terus berjaga-jaga hingga hari ini.

Isu-isu akan terjadinya penyerangan balik terus menerus dilakukan sehingga membuat masyarakat selalu dalam kondisi waspada dan siaga. Dengan isu seperti itu, situasi dilokasi memang sedikit mencekam dimana para bapak-bapak dan mama-mama harus selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Untuk itu sudah seharusnya pihak aparat keamanan, khususnya pihak Kepolisian di wilayah TTS harus mampu menjamin rasa aman masyarakat.

3. Proses Hukum
Pada saat ini, pihak Kepolisian masih terus memproses kejadian bentrok antara masyarakat dan para pekerja tambang. Tiga orang dari pihak masyarakat telah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian menyangkut peristiwa itu.

Beberpa informasi yang disampaikan masyarakat, pihak Kepolisan juga menanyakan orang-orang yang melakukan pengruskan maupun penyerangan kepada beberapa rumah yang selama ini dipakai oleh pihak perusahaan pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Polres TTS. Polisi juga menanyakan siap yang melakukan pelemparan terhadap excavator. Beberapa orang menjawab bahwa tidak ada seorangpun yang menyentuh/ melempar excavator pada saat itu.

Jika informasi yang Kami terima benar maka akan ada kemungkinan pihak Kepolisian akan melakukan proses penangkapan kepada masyarakat yang melakukan penyerangan/ pengrusakan rumah. Melihat situasi demikian salah seorang tetua adat menyampaikan kepada Kami bahwa sebagai tetua adat dia akan ikut mempertanggungjawabkan masalah ini. Menurut beliau, tindakan yang dilakukan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk merespon pekerja tambang yang tetap nekat bekerja, sehingga mereka harus Kita lindungi.

Sampai dengan informasi ini Kami tulis, ratusan masyarakat yang terdiri dari Bapak-bapak dan Mama-mama masih tetap setia menduduki lokasi tambang. Mereka tetap bersepekat untuk tidak meninggalkan lokasi tambang sampai dengan kasus ini diselesaikan oleh Bupati.

Up date Mollo; Paska Bentrok

2007-01-12T15:46:00.000+08:00

Up Date Mollo

"Ratusan Masyarakat Kembali Mendatangi Lokasi Tambang Paska Bentrokan"

Kawan-kawan,

Kupang, 12 Januari 2007
Berikut adalah up date terbaru setelah bentrok antar masyarakat dan pekerja tambang pada hari Kamis (11/01/07) lalu. Informasi ini kami peroleh dari lapangan (Fatumnasi dan Soe) secara langsung, dan berikut informasinya;

Setelah bentrok antar masyarakat dan para preman dan pekerja tambang hari Kamis (11/01/07) kemarin, masyarakat masih terus berdatangan dan menduduki lokasi tambang. Pada hari ini juga beberapa anggota Kepolisian telah hadir kembali di lokasi tambang dan meminta Yosefat Toto (Korban), Vika Mael dan satu orang lagi yang belum teridentifikasi namanya agar datang ke Polres Soe untuk dimintai keterangan. Ketiga orang tersebut sampai saat ini belum didampingi oleh kuasa hukum dan kita masih mengkoordinasikan dan mengkonslidasikan beberapa orang yang ada di Soe agar bisa mendampingi tiga orang tersebut.

Polisi juga membawa 1 buah truck yang mengangkut batu marmer ke Polres Soe untuk dijadikan barang bukti. Pada saat truck mau di bawa ke Soe, sempat terjadi keributan antara Polisi dan masyarakat karena ada kecurigaan masyarakat bahwa batu tersebut akan dibawa perusahaan dan tidak dikembalikan lagi. Namun pada akhirnya masyarakat merelakan truck tersebut dibawa ke Soe.

Informasi lainnya, kemaring (Kamis, 11 January 2006) pihak perusahaan sudah mengadukan kasus ini ke Kantor Polisi. Informasi detail tentang hal ini belum kita terima. Atas dasar pengaduan tersebut maka ada kemungkinan akan terjadi pengkriminalisasian terhadap masyarakat yang kemarin melakukan bentrok dengan pekerja tambang. Jika hal ini betul-betul terjadi maka kasus Naitapan akan berulang kembali dimana perusahaan pada akhirnya kembali beroperasi. Untuk itu bantuan dan dukungan kawan-kawan sangat dibutuhkan untuk membantu perjuangan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi yang saat ini menghadapi ancaman dari berbagai pihak.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, kawan-kawan bisa menghubungi;

1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Mak Vika via HP Yati : 085239329345

Surat Protes

2007-01-12T15:40:00.000+08:00

No : 05/AM-KI/ADV/I/07 Kupang, 12 January 2007
Lampiran : Kronologi Peristiwa
Perihal : Surat Protes

SURAT PROTES
“Bupati dan Kapolres Timor Tengah Selatan Harus Bertanggungjawab”

Kepada Yth;
Bapak BUPATI TTS & KAPOLRES TTS
Di Tempat

Konflik tambang yang berujung kekerasan antara masyarakat desa Fatumnasi-Kuanoel Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan para pekerja tambang PT. Tedja Sekawan Surabaya terjadi pada hari Kamis, 11 January 2007 di desa Kuanoel. Konflik ini berawal dari kedatangan para pekerja tambang (kurang lebih 20 orang) ke desa Kuanoel untuk mulai bekerja menambang batu marmer di Faut Lik dan Fatu Ob yang terletak di desa Kuanoel. Akibat kasus ini satu orang warga yang bernama Yosafat Toto terluka di bagian kakinya karena diserang salah seorang pekerja PT. Tedja Sekawan dengan menggunakan parang.

Seperti diketahui bersama, rencana PT. Tedja Sekawan Surabaya menambang batu marmer di desa Kuanoel telah ditentang oleh sebagian besar masyarakat di dua desa tersebut dan beberapa desa lainnya. Penolakan masyarakat dilakukan dengan melakukan pendudukan lokasi tambang yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 2006 lalu dan diikuti dengan aksi-aksi berikutnya (pendudukan kantor Bupati, Aksi ke DPRD Propinsi dsb). Sejak aksi pendudukan tersebut, perusahaan untuk sementara menghentikan operasinya dan tidak melakukan pekerjaan sama sekali.

Dalam situasi/ kondisi yang masih menyisakan masalah, para pekerja tambang kembali datang ke lokasi pada hari Kamis pagi tanggal 11 January 2007. Kedatangan para pekerja tersebut diikuti pula oleh kedatangan dua orang anggota polisi yang diidentifikasi berasal dari Polres TTS yang sempat berkomunikasi dengan beberapa orang warga. Masyarakat mencoba menanyakan kepada dua orang anggota Kepolisian tersebut kenapa mereka (Polisi) membiarkan para pekerja bekerja, padahal saat ini masih ada sengketa antara masyarakat Desa Fatumnasi-Kuanoel dengan perusahaan. Dalam hal ini pihak Kepolisan menjawab bahwa kedatangan mereka hanya ingin melakukan pengamanan saja.

Seperti bisa diduga, kenekatan para pekerja tambang yang tetap melanjutkan pekerjaannya, pada akhirnya memunculkan kemarahan masyarakat dengan melakukan blokade jalan (menaruh batu) untuk menghalangi laju truck yang akan membawa batu (marmer) yang sudah di bor. Perang mulut dan percekcokan yang kemudian diikuti dengan saling lempar batu antara masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi dan para pekerja tambang tidak bisa dihindarkan. Ditengah-tengah situasi seperti ini, salah seorang pekerja tambang bernama Desty Nope, datang membawa parang dan menyabetkan parang tersebut hingga melukai salah seorang warga (Yosafat Toto). Akibat serangan ini, warga menjadi marah dan mencoba melakukan pengejaran dan pelemparan batu kepada para pekerja tambang.

Berangkat dari kasus diatas, konflik dan kekerasan yang terjadi di desa Kuanoel tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Drs. Daniel Banunaek yang telah membiarkan PT. Tedja Sekawan Surabaya bekerja kembali walau masih menyisakan masalah dengan masyarakat. Disamping itu, kehadiran dua anggota Kepolisian dari Polres TTS yang bertugas melakukan pengamanan terbukti telah gagal mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang seharusnya sudah mampu diantisipasi.

Atas dasar hal tersebut , Kami memberikan surat protes kepada Bupati TTS dan Kapolres TTS untuk;
1. Menghentikan sementara, seluruh kegiatan pertambangan yang ada di desa Kuanoel sampai dengan konflik pertambangan antara masyarakat dengan Bupati TTS-PT Tedja Sekawan Surabaya selesai
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten TTS dalam hal ini Drs. Daniel Banunaek, harus bertanggungjawab terhadap terjadinya kasus ini dan segera meminta maaf kepada masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi
3. Kapala Kepolisan Resor (Kapolres) TTS harus ikut bertanggunjawab karena terbukti telah gagal mengantisipasi dan memberi rasa aman kepada masyarakat
4. Tangkap dan proses, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terhadap pekerja PT Tedja Sekawan Surabaya yang telah nyata-nyata dan terbukti melakukan tindakan kekerasan dan melukai salah seorang warga dengan senjata tajam

Kasus kekerasan yang menimpa masyarakat desa Kuanoel dan Fatumnasi yang menolak kehadiran PT. Tedja Sekawan Surabaya tidak hanya terjadi pada saat ini. Kekerasan demi kekerasan selalu dihadapi masyarakat seperti; intimidasi para preman dan pekerja tambang yang membawa parang dan senjata api untuk menghalau masyarakat pada tanggal 2 November 2006 di lokasi tambang, aksi intimidasi dan pelemparan batu oleh preman pada saat masyarakat menduduki kantor Bupati TTS pada tanggal 23 November – 7 Desember 2006, pemukulan terhadap salah seorang warga (Sefron Seka) oleh para pekerja tambang di desa Kuanoel pada tanggal 30 November 2006 dsb. Berbagai tindak kekerasan yang dialami dan diterima masyarakat tidak pernah diproses hingga sampai sekarang ini sehingga cara-cara penyelesaian masalah dengan kekerasan-pun terus terjadi. Intimidasi, teror dan penggunaan kekerasan lainnya tidak akan mampu menyurutkan masyarakat untuk tetap menolak kehadiran perusahaan tambang di desa Kuanoel. Hanya satu keinginan rakyat saat ini, Ijin Tambang Harus di Cabut Sekarang Juga.

Hormat Kami,

Kelik Ismunandar
Manager Advokasi dan
Pengembangan Isu Pikul

Tembusan
1. Gubernur NTT
2. Komisi VII DPR RI
3. Ketua DPRD Propinsi NTT
4. Ketua DPRD Kabupaten TTS
5. Kapolri di Jakarta
6. Kapolda NTT
7. Komnas HAM
8. Komnas Perempuan
9. Komisi Ombudsman NTT
10. Media Massa
11. Arsip

Up date Mollo; Bentrok dengan Preman

2007-01-11T19:07:00.000+08:00

Preman-Pekerja Tambang Bentrok dengan Masyarakat Fatumnasi-Kuanoel

Kekerasan telah terjadi di desa Kuanoel-Fatumnasi yang dilakukan oleh para preman bayaran yang telah melukai salah seorang masyarakat desa Kuanoel dengan parang yang dibawa preman. Berikut adalah informasi sementara yang Kami terima dari lapangan;

Desa Kuanoel, Kamis, 11 Januari 2007
08.30 WITA
Tiga orang intel yang diidentifikasi dari Polres Timor Tengah Selatan (TTS) telah datang ke desa Kuanoel sejak pagi. Dua orang intel ini berada tidak jauh dari lokasi tambang.

10.00 - 11.45

WITASejumlah preman dan pekerja tambang kurang lebih 20 orang yang menggunakan 2 mobil mulai berdatangan kembali ke lokasi tambang setelah sekian lama mereka tidak berada di lokasi. Para pekerja tersebut kemudian mulai bersiap-siap bekerja dengan mencabut pohon-pohon yang telah ditanam oleh masyarakat di lokasi tambang beberapa waktu yang lalu. Penanaman pohon ini merupakan satu simbol penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT. Teja Sekawan. Pada awalnya jumlah masyarakat yang menjaga batu (berada di Posko) belum banyak, hanya ada 3 orang saja.

Para pekerja mulai mempersiapkan beberapa peralatan yang akan dipakai untuk bekerja. Satu buah truck pengangkut batu yang sudah berada di rumahEnce Tong (di perbatasan desa Kuanoel dan Fatumnasi) sejak hari Minggu (7 Januari 2006) mulai masuk ke lokasi tambang. Melihat kejadian itu masyarakatmulai berdatangan hingga mencapai sejumlah 50 orang untuk berjaga-jaga di posko (Rumah Bpk. Taklale).

Bersamaan dengan kedatangan pekerja, dua orang Polisi berseragam yangdiidentifikasi dari Polres TTS juga datang ke lokasi. Melihat kedatangan polisi, beberapa orang yang berada di Posko coba bertanya, "Kenapa pekerja diijinkan bekerja walau sengketa belum selesai?? Dan kenapa Polisi membiarkan saja?" tanya mereka. Polisi kemudian menjawab bahwa kedatangan mereka hanya untuk mengamankan keadaan saja.

11.45 - 13.00 WITA

Para pekerja yang sudah mulai berdatangan pada akhirnya mulai menghidupkan excavator. Excavator tersebut ternyata dipakai untuk mengangkat batu ke atas truck yang diparkir di lokasi bekas tanaman masyarakat. Vika Mael, salah seorang organizer yang ada di lokasi mulai mengatur agar semua orang berkumpul. Panggilan dan suara mesin excavatoryang dihidupkan mampu mengundang massa yang selama ini berada di kebun maupun di rumah untuk datang menuju posko. Vika dan sekitar 50 orang warga Desa Kuanoel dan Desa Fatumnasi kemudian menaruh/ meletakkan sejumlahbatu di tengah jalan di depan Posko untuk menghadang truck yang akan mengangkut batu ke Soe (Ibu Kota Timor Tengah Selatan).

13.00-13.15 WITA

Batu yang sudah diangkat diatas truck, dibawa keluar oleh pekerja tambang secara beriringan yaitu mobil pick-up yang mengangkut beberapa pekerja ada di depan, kemudian diikuti oleh truck yang mengangkut batu dan satu truck lagi ada di belakang. Melihat jalan sudah di blokade oleh masyarakat, Pace turun dan menyingkirkan batu. Namun, batu-batu tersebut tetap dikembalikan/ diambil oleh masyarakat sehingga mobil tidak bisa lewat. Adu mulut mulai terjadi. Pace adalah orang yang pertama melemparkan batu dari arah kawanan preman. Massa kemudian balas melempar. Terjadi saling lempar batu antar masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi dan para pekerja tambang (berasal dari luar desa tersebut) selama kurang lebih 10 menit.

13.15-14.30 WITA

Melihat situasi yang mulai panas dan sudah terjadi saling lempar batu, tiba-tiba Desty Nope (salah satu pimpinan proyek dr PT.Tedja Sekawan)turun dari mobil sambil membawa parang dan mengayunkan parang tersebut hingga mengenai kaki Yosafat Toto (menantu dr Bpk.Taklale pemilik rumah yang digunakan sebagai Posko). Tindakan itu mengakibatkan luka sobek sepanjang kurang lebih 5 Cm pada bagian telapak kaki atas Yosafat Toto. Sampai informasi ini kami tulis, Yosafat Toto belum dibawa ke RS. Oleh warga dia diantar ke Puskesmas Fatumnasi, tetapi bidan sedang bertugas ke luar sehingga Yosafat Toto belum mendapat perawatan apapun.

Melihat salah seorang pekerja tambang sudah membawa parang dan telah melukai salah seorang diantara mereka, masyarakat akhirnya marah dan mulai mengejar para pekerja. Para pekerja yang ada diatas mobil kemudian turun serta berlarian menuju rumah Mama Yosina (satu rumah tepat di pinggir lokasi penambangan yang selama ini dipakai oleh para pekerja) dengan meninggalkan 1 mobil, 1 truck pengangkut batu dan 1 truck lainnya yang ada di belakang. Melihat para pekerja berada di rumah Mama Yosina, massa akhirnya mulai melempari rumah tersebut sehingga para pekerja mulai berlarian keaerah gunung batu untuk menyembunyikan diri.

14.30-......

Satu pasukan Kepolisian dari Polres TTS baru datang ke lokasi dan mulai melakukan pemeriksaan. Dua orang Polisi yaitu Yeter Selan dan Itje Duka mulai meminta keterangan kepada Yosafat Toto di lokasi dan juga akan meminta keterangan kepada Mak Vika ke Polres TTS (di Soe). Polisi jugamembolehkan dua mobil untuk kembali ke Soe sedang 1 buat truck saatini masih tertahan di lokasi.

Sampai dengan kronologis ini dibuat, Desty Nope tidak ditangkap oleh Polisi sehingga meninmbulkan protes dari masyarakat. Pada saat ini ratusan massa sudah mulai berkumpul di Posko untuk tetap berjaga-jaga dan menjaga segala kemungkinan. Demikianlah kronologi sementara yang bisa Kami tuliskan dan untuk mengetahui informasi secara langsung kawan-kawan bisa menghubungi; Mak Vika, Yati, Yosafat Toto melalui telphone; 085239329345.

Disamping itu kawan-kawan juga bisa membuat surat protes/ desakan untuk meminta pertanggunjawaban kepada; Bupati TTS dan Polrest TTS atas peristiwa tersebut. Surat desakan tersebut bisa juga ditembuskan ke;Gubernur, Kapolda, Komnas HAM dll.

Kelik Ismunandar

Divisi Advokasi dan Pengembangan Isu Pikul

Tanggapan untuk Beny Harman

2006-12-19T09:28:00.000+08:00

SIARAN PERS
“Tanggapan untuk Pernyataan Beny K Harman tentang Tambang Marmer di Desa Kuanoel - Fatumnasi”

Masyarakat desa Kuanoel, Fatumnasi dan desa yang lain saat ini masih melakukan pendudukan lokasi tambang walau telah datang musim hujan yang berarti musim tanam bagi mereka. Hampir tiga bulan lebih (pendudukan pertama dilakukan mulai tanggal 14 Oktober 2006) masyarakat masih setia menduduki lokasi tambang untuk tetap mempertahankan keberadaan gunung batu yang memiliki nilai penting tidak saja bagi masyarakat desa Kuanoel, Fatumnasi saja tapi juga bagi P. Timor secara keseluruhan.

Dalam hal ini, masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi secara tegas menolak penambangan Faut Lik dan Fatu Ob tidak seperti yang dikatakan oleh anggota DPR RI Beny K Harman di Pos Kupang (Jum-at, 15/12/06) yang menyatakan bahwa,”Warga Mollo tidak menolak kehadiran tambang marmer di wilayah mereka. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) keliru melakukan pendekatan sehingga masyarakat merasa tidak dihargai dan melakukan aksi protes dan penolakan.”

Terkait dengan pernyataan tersebut berikut adalah pandangan kami (PIKUL) yang telah melakukan pendampingan masyarakat sejak awal hingga sampai sekarang ini. Berdasarkan penuturan dari warga yang menduduki lokasi tambang menyatakan bahwa,”Sejak awal sosialisasi Kami selalu menyatakan menolak menjual tanah Kami kepada perusahaan yang akan melakukan penambangan. Jika tanah ini Kami jual bagaimana dengan anak cucu kami mendatang” ungkap Bp. Mellkysedek Oematan salah satu tokoh masyarakat. Lebih lanjut Bpk. Mell mengatakan bahwa,”Berapapun uang kompensasi yang akan Kami terima, Kami akan tetap Tolak itu tambang”.

Penolakan secara tegas oleh masyarakat ini, tidak saja didasarkan pada tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses awal dalam hal perijinan, masalah ganti rugi, terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam maupun peningkatan ekonomi seperti yang dikatakan oleh Beny K Harman. Ada beberapa alasan lain yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan fungsi ekonomis, ekologis maupun budaya tentang posisi gunung batu bagi mereka.

Secara ekonomis, daerah di sekitar gunung batu merupakan satu lahan/ kawasan yang telah dipakai oleh penduduk beratus-ratus tahun sebagai tempat tinggal, bertanam, berternak dsb. Masyarakat telah mengelola lahan di sekitar pertambangan secara turun temurun dan menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama ini. “Jika tanah ini Kami jual, mau kemana lagi Kami harus bertempat tinggal, bertanam maupun berternak?” begitu ungkapan salah seorang warga. Pernyataan lain disampaikan oleh salah seorang warga ketika Kami mendampingi mereka, “Kami hidup bukan dari perusahaan, tapi dari pertanian dan peternakan. Kami tidak merasa diuntungkan dengan adanya penambangan”

Secara ekologis, bahwa gunung batu memiliki fungsi sebagai penangkap air dan penahan longsor. Beberapa sumber air terdapat dicelah-celah batu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (mandi, mencuci dan memasak) maupun untuk mengairi ladang. Daratan Molo juga menjadi daerah hulu bagi dua sungai besar di wilayah P. Timor yaitu Benenain dan Noelmina yang membelah P. Timor. Penambangan batu marmer akan mempengaruhi ketersediaan air di Tanah Timor serta akan berakibat pada kerusakan ekologis salah satunya berupa bahaya longsor. Batu dipercaya telah menjaga keseimbangan alam di wilayah mereka tinggal.

Secara budaya, gunung batu bagi masyarakat adat memiliki nilai historis dan tradisi yang cukup penting/ kuat. Bagi masyarakat adat disekitar Molo, tidak pernah mengenal istilah marmer, mereka hanya memahami batu sebagai sumber air, bukan barang tambang. Disamping itu, batu-batu yang sering disebut Faot Kanaf memiliki hubungan langsung dengan sejarah enam belas marga masyarakat adat Molo yang tersebar di daratan pulau Timor. Hubungan inilah yang menentukan identitas masyarakat Molo. Disamping itu, ritus-ritus adat yang selalu digunakan masyarakat untuk upacara tradisional masih banyak terdapat disekitar gunung batu hingga sampai sekarang ini.

Berdasarkan pengalaman yang dilihat oleh masyarakat selama ini, pertambangan tidak pernah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pertambangan. Salah satu contoh kasus yang sangat dekat dengan mereka adalah pertambangan di Nae Tapan desa Tunua, satu desa yang tidak jauh dari Fatumnasi. Hadirnya pertambangan di wilayah mereka lebih banyak menghadirkan kesengsaraan daripada kemakmuran yang diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, masyarakat secara tegas melakukan penolakan tambang dengan alasan apapun seperti yang telah diungkapkan kepada kami. Untuk itu, pernyataan Beny K Harman yang telah dimuat di harian Pos Kupang hari Jum-at (15/12/2006) kurang memiliki dasar dan argumentasi yang jelas. Beny K Harman hanya datang sekilas dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2006 di salah satu Gereja di Fatumnasi, sehingga Beny K Harman kurang memahami/ mengerti tuntutan masyarakat saat ini.

Demikian pers release ini Kami buat, sebagai sebuah tanggapan terhadap Beny K Harman terkait dengan penambangan di Faut Lik dan Fatu Ob desa Kuanoel. Untuk melakukan klarifikasi/ konfirmasi tentang penolakan masyarakat ini bisa menghubingi:
1. Mellkysedek Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Aleta Baun : 081318967319
3. Theos/ Arit via HP Yati : 085239329345

Kupang, 18 Desember 2006

Hormat Kami,

Kelik Ismunandar
Manager Advokasi dan
Pengembangan Isu Pikul

No Kontak; 081339178762

Duduki Lokasi Tambang

2006-12-15T13:54:00.000+08:00

Rakyat Masih Menduduki Lokasi Tambang

Kupang, 14 Desember 2006
1. Situasi Terakhir per 12 Desember 2006
Meskipun masyarakat desa Kuanoel, Fatumnasi dan desa yang lain telah mengakhiri pendudukan Kantor Bupati pada tanggal 7 Desember 2006, tidak berarti perjuangan untuk melakukan penolakan tambang telah selesai. Datangnya musim hujan yang merupakan awal dari musim tanam masyarakat, menjadi salah satu alasan untuk meninggalkan kantor Bupati dan kembali ke lokasi agar tidak mengganggu jadwal tanam bagi penduduk sambil tetap menjaga batu.

Pada saat musim tanam seperti ini, hampir sebagian besar penduduk mulai mengolah lahan-lahan mereka yang ada di desa mereka maupun di wilayah/ desa yang lain. Untuk mengolah lahan yang berada di luar desa biasanya membutuhkan waktu kurang lebih dua (2) minggu.

Sebagai salah satu langkah yang diambil oleh masyarakat untuk mempercepat pengolahan lahan sehingga masyarakat bisa segera kembali menduduki lokasi pertambangan dilakukan dengan cara pembagian kelompok. Masing-masing kelompok akan bekerja di kebun-kebun yang saat
ini sedang diolah untuk mempercepat proses tanam agar lokasi pendudukan tidak kosong. Perlu diketahui juga bahwa pendudukan lokasi saat ini dilakukan di rumah salah satu warga yang tidak jauh dari lokasi tambang karena tempat yang bisanya dipakai tergenang air.

2. Provokasi
Pulangnya masyarakat ke lokasi pertambangan tidak berarti berhentinya intimidasi maupun provokasi yang terus menerus dilakukan hingga sampai sekarang ini. Satu hari setelah kepulangan masyarakat, muncul berbagai isu seperti; rencana penyerangan dari desa yang lain, penutupan/ blokade jalan bagi warga Fatumnasi/ Kuanoel, penganiayaan terhadap salah satu warga dll. Isu-isu seperti ini membuat situasi dilokasi cukup mencekam sehingga hampir sebagian besar masyarakat yang tingal di lokasi bersiap-siap untuk melakukan perlawanan atau serangan balik. Di lokasi pertambangan sendiri, untuk saat ini tidak dijaga oleh para preman
yang bisanya setia menjaga di salah satu rumah penduduk.

Provokasi lainnya yaitu, telah terjadi pelemparan salah satu rumah penduduk (Mama Lodia)* pada hari Sabtu, 8 Desember 2006 kurang lebih pukul 19.00 WITA. Pelemparan rumah Mama Lodia ini diketahui oleh beberapa tetangga sekitar yang kemudian berdatangan untuk melihat.
Malam harinya, kurang lebih pukul 24.00 WITA Mama Lodia telah didatangai oleh 4 orang yang tidak dikenal, melakukan tindak kekerasan kepada Mama Lodia (saat ini masih dalam tahap investigasi)

Tidak hanya itu beberapa kali masyarakat didatangi oleh beberapa orang berpakain preman yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Beberapa orang yang datang itu mencoba melakukan provokasi kepada masyarakat untuk melakukan pengruskan (pembakaran) excavator dan mereka ada di belakang masyarakat.

Ancaman lainnya, disampaikan oleh salah seorang (preman) yang selama ini bekerja di perusahaan kepada salah seorang Mama."Saya akan bunuh salah seorang diantara orang-orang itu dan akan saya makan hatinya" begitu ungkapnya kepada salah seorang Mama.

3. Sikap Bupati
Meskipun telah mendapat tekanan dari berbagai pihak, Bupati TTS. Drs. Daniel Banunaek tetap bersikeras untuk tidak mau bertemu dengan masyarakat secara langsung. Pihak Bupati pernah menyatakan bahwa dia hanya mau bertemu dengan masyarakat di Sonaf (Rumah Raja/ Usif) dan tidak di tempat yang lain. Sebagai langkah persiapan, orang-orang Bupati mencoba melakukan Okumama (undangan adat) kepada para tokoh-tokoh adat dari beberapa desa untuk membicarakan masalah ini. Informasi ini disampaikan dari beberapa orang yang melihat hal ini.

Penyelesain secara adat yang diinginkan Bupati mendapat penolakan/penentangan dari masyarakat yang telah menduduki lokasi. Masyarakat menganggap bahwa usaha penyelesaian secara adat merupakan akal-akalan dari Bupati untuk mendapatkan legitimasi bahwa proses perijinan telah disetujui oleh para tokoh adat. Disamping itu, pengangkatan Lambert Oematan (Camat Fatumnasi) sebagai Usif masih mendapat penentangan dari para tokoh adat sehingga pembicaraan di Sonaf (rumah raja) tidak bisa dilakukan.

Dalam hal ini masyarakat masih tetap menginginkan agar pembicaraan masalah tambang harus di bicarakan bersama-sama dengan masyarakat yang akan menerima dampak secara langsung dari pertambangan.Pembicaraan tidak bisa dilakukan hanya dengan para tokoh adat karena mereka belum tentu mewakili suara masyarakat secara umum. Ada dugaan di dalam masyarakat bahwa para tokoh adat yang akan diundang adalah tokoh ada yang dekat dengan Bupati.

Masyarakat juga melihat bahwa masalah tambang adalah masalah publik yang tidak hanya menyangkut desa Kuanoel atau Fatumnasi saja tapi juga menyangkut masyarakat di wilayah lain yang akan menerima dampak pertambangan ini. "Persoalan pertambangan adalah persoalan kebijakan Bupati, sehingga tidak bisa diselesaikan secara adat", begitu ungkap
salah seorang warga.

Sampai saat ini masyarakat masih menunggu dengan cemas tentang proses penyelesaian yang akan dilakukan oleh Bupati. Secara umum masyarakat masih tetap mengingkan untuk mencabut ijin tambang di desa Kuanoel/ Fatumnasi dan segera keluarkan excavator dari lokasi agar ketenangan dan kedamaian masyarakat tetap terjaga.

* Mama Lodia Oematan adalah salah satu tokoh perempuan dari desa fatumnasi yang selama ini menjadi salah satu pelopor/ tokoh yang telah menjadi inspirasi perlawanan masyarakat bersama Mama Lake (alm). Sebagai salah satu tokoh, Mama Lodia telah menerima beberapa kali kekerasan baik saat pendudukan di kantor Bupati (pada saat itu Mama Lodia diangkat dan dilemparkan oleh Satpol PP Kota Soe) maupun kekerasan yang lainnya (saat ini masih dilakukan investigasi dan kronologi lengkapnya bisa dibaca up date mollo berikutnya). Informasi yang lain, Mama Lodia saat ini berada di RS (sejak tanggal 13 Desember) karena di duga beliau menderita TBC akut.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, kawan-kawan bisa menghubungi;
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Arit via HP Yati : 085239329345

Pers Release

2006-12-09T18:34:00.000+08:00

PRESS RELEASE
“PROTECT AND IMMEDIATELY END THE CONFLICT OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF FATUMNASI-KUANOEL vs DISTRICT HEAD OF TTS”

On Wednesday, 6 December 2006, at about 13.30 Central Indonesia Time, eight (8) trucks delivered about 300 to the office of the TTS People’s Assembly. At the office across from the office of the District Head, these people tried to carry out an opposition action to chase away the indigenous people of Fatumnasi-Kuanoel and other villages who reject marble mining. Their sit-in had been going on for nearly two (2) weeks without them causing any damage or violence.

This happened when there were not so many at the district head’s office, only about fifty (50) and most of them women. Most of the people who had been sitting at the District Head’s office had left in order to begin planint since the rainy season has arrived. But those who remained did not tremble in the slightest. Although they were pressured to return home, those who were involved in the sit-in just remained motionless and didn’t budge from the office of the District Head. “If we must die here, then we’ll just die here and there is not one person who can scare us. In life there are only three things: Happiness, Problems and Death,” they said.

This is not the first time the people of Kuanoel-Fatumnasi Villages have spoken like this. Since they began their action to reject marble mining in their village last October until recently when they came and sat at the TTS District Head’s office, they have one resolve: to struggle so that the marble mining permit issued in August 2006 to PT. Teja Sekawan Surabaya is revoked. This company has ruined the environment by mining Fatu Ob, a sacred rock of the traditional people of Mollo. If they are now ordered to return home by their own brothers and sisters, it’s clear they won’t accept it. This struggle is very important for the people of Mollo. This is evident because not only members of Fatumnasi-Kuanoel have been carrying out this action, but people from the villages of Tune, Bonleu, Nenas, Fatukoto dan Lelobatan have also actively participated.

Nevertheless, up to now, no action whatsoever has been taken by the person in charge of the local government, in this case, the District Head of TTS, Drs. aniel Banunaek. As with his behavior on previous days, the District Head remains absent and refuses to meet with the masses gathered at his office. His behavior is highly irresponsible and can result in very big risks, namely the breakout of conflict among the two groups of people. The potential for this is high considering the number of those who have come – with very organized transport – to oppose those at the sit-in.

Provocation and attacks on the people are likely at any moment. It is still fresh in our minds the incident at Naitapan in April 2006 when thugs attacked (threw things at) opponents of the marble mining who were blocking the mining location and the police did not intervene and just let them be hit. But when the people tried to retaliate on their attackers, the police (security forces) arrested activists and local leaders.

Considering the situation, we request that:
1. the Governor of NTT immediately mediate the conflict between the people of Fatumnasi-Kuanoel Villages with the District Head of so that this problem does not drag on;
2. the provincial Chief of Police provide protection and security for the people of Fatumnasi-Kuanoel Villages who at this time are still sitting at the District Head’s office;
3. request security forces to arrest the provocateurs who are baiting the people with anarchic behavior.

The rejection by the people of Kuanoel-Fatumnasi Villages and other villages regarding the mining of Faut Lik and Fatu Ob is based on critical awareness that has been born among the people. The presence of the mining company only gives birth to ecological disaster for all the land of Timor Island and cannot ever be changed by anything. It is time we began to think how to preserve the balance of the environment for our children and grandchildren in the future.

Respectfully,

Kelik Ismunandar
Manager Advocacy and Issue Development
Pikul

Contact No: 081339178762

Sit-In at Office of TTS District Head (4)

2006-12-09T18:28:00.000+08:00

Sit-In at Office of TTS District Head (3)

Thursday 12/7/2006 10:23 AM

Wed, 6 Decemeber 2006

Soe, 23.50 Central Indonesian Time

A large mass of opponents came at noon, with eight trucks and one bus and started to bother the men and women sitting-in at the District Head’s office. The sound system they brought was turned up very loud until morning and they were drunk.

At about 23.30 Indonesian Central Time these new arrivals could no longer be controlled and began to bother and provoke the masses. The TTS Chief of Police at the site negotiated with the mean and women to sleep at the police office and in the morning (about 5.30 Indonesian they would be returned.

The Chief of Police said that the police were no longer able to handle the drunken masses and if they took action things would get chaotic. To handle security of the men and women, the Police Chief asked them to sleep at the Police station and leave all the things they had brought. He promised to guard and return their things to them the next morning. Weighing several matters, the men and women finally accepted what the Chief of Police’s bargain.

Thursday, 7 December 2006
Soe, 06.00 Central Indonesian Time
In accordance with the promise made by the Chief of Police, at about 5.00 am Central Indonesian Time, the women and men were already prepared to return to the office of the District Head. Before they returned the Chief of Police ordered them not to be baited by provocation by outsiders. The women and men had to maintain their guard so that their action would be a peaceful action.

After talking awhile with the Chief of Police, the women and men were then delivered to the site with a government truck. Upon arrival at the location several banners that had been hanging as long as the people had been sitting at the District Head’s office had completely disappeared. These banners had the following written on them:
1. Withdraw Mining Permits for the Sake of Environmental Preservation
2. Stop Mining!!! Save Water Sources for our Children and Grandchildren
3. Reject Mining, Save Water & Food on Timor Island
4. Come on, Let’s Unite to Refuse Mining
5. Stop Looting the Earth of Mollo

When they saw the women and men coming, the opposition tried to resume their provocation. They tried to surround the men and women who continued to sit calmly in the yard in front of the District Head’s office, but always on guard for their safety. Despite the provocation, the women and men still do not want to leave the District Head’s office until the mining permit has been withdrawn, FOR ALL OF US WHO HAVE BEEN BLESSED AND LIVE FROM MOLLO. At the time this news was received, the women and men were still in a threatening situation.

To know directly the situation in the fields, friends can contact:

1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Arit via Yati’s handphone : 085239329345

*According to information from the field, one bus that was carrying a mass of opposition rolled over; three people died and tens of others suffered serious injuries. The truth of this information needs to be checked.

Sit-In at Office of TTS District Head (2)

2006-12-09T18:16:00.000+08:00

Sit-In at Office of TTS District Head (2)

(First installment is Molo Update 30 Nov.)

Kupang, Wednesday, 6 December 2006
1. Situation of the Sit-in
The sit-in at the office of the TTS District Head is now in its 13th day (the entire protest has now continued for two months), nevertheless the indigenous people of Kuanoel Village, Fatumnasi and several other villages in the Mollo area are still hanging on. The Fathers and Mamas along with youth do not want to leave the sit-in until they have met with the District Head who must permanently / temporarily withdraw the mining permit.

"We will not go home before we have met with the District Head, Mr. Daniel Banunaek to see that he immediately stops the mining permit. Besides that, the auto [excavator] must also immediately be removed from the location because it makes our heads dizzy,” say the Mamas. Nevertheless, Mr. District Head who is awaited has still not yet shown his face; he’s even inclined to avoid them. Since the sit-in at the office of the District Head began, Mr. Daniel Banunaek has never gone to his office and has temporarily moved his office his home.

The District Head’s stubbornness has been met by the people by holding a sit-in / surrounding his office. On Saturday (2/12/06) and Tuesday (5/12/06) the people who usually have just sat in front of the District Head’s office began to advance to close the door of the office so that workers wanting to enter the office had to go around to the back.

"The District Head has bothered our lives all this time. During this season we should be preparing our fields for planting, but because the District Head has issued a permit for mining, it has made our lives more difficult. The closing of the door to the District Head’s office isn’t making things more difficult for Mr. District Head or his workers because they can still live from the salaries they receive. But for us who have never received a salary, leaving our fields at such a time is a threat to our lives, our future,” said Mama Lodia.

[Rains began on Monday, 4 Des.] To face the rainy season, which means the people’s planting season, they have divided themselves into several groups so that some can go home earlier to immediately prepare their fields while others will remain at the location while waiting for other people who have already planted to arrive and replace them. They are doing this so that the location (the District Head’s office) will not be left empty.

2. Attitude of the Political Elite
Although the people have been sitting-in at the District Head’s office for 13 days, the attitude of the political elite (executive and legislative) in TTS District, the province and at the national level does not yet indicate they are serious. The attitude to play behind the screen and to be unwilling/”courageous” to appear in the front is more visible from the attitudes that have been taken up to now.

Although members of both the district and provincial people’s assembly and also the national people’s assembly have visited the location, nevertheless they still make quick promises and have not yet taken any concrete actions. What is even stranger is that several members of the TTS People’s Assembly who visited the people at the sit-in at the District Head’s office not long ago said, “Sorry, misters and mamas, we are taking a recess and saw there were people sitting out here so we tried to come. Up to now we didn’t know anything about the problem all you men and women have been facing so we invite you to speak with us about this matter. And you need to know that our presence here is not on behalf of the institution, but on our own behalf as individuals,” so spoke a member of the TTS People’s Assembly who was present.

A statement such as this by a member of the assembly is very strange and doesn’t make sense; to use this shows they are not brave to give explicit support to the people. What is even stranger is that members of the District People’s Assembly have visited the location two times, so why don’t they know anything at all????

Obviously the people must persist to struggle on their own, even though they have chosen representatives who at this time sit in seats at the District/Provincial People’s Assemblies, as well as the central [National People’s Assembely] because they were elected by the people.
"If they are unable to help us, don’t blame us if in the coming election we don’t vote for them or even don’t vote at all,” said several of the people.

3. Future Plans
The people will continue to sit-in at the District Head’s office as well as at the mining site until: the District Head meets with the people, the District head withdraws the mining permit permanently/temporarily, and the auto [excavator] is removed from the location. If these three things are not met, then the people will persist in their protest.

Seeing that the District Head still does not want to meet with/heed the people, thus the struggle of the indigenous people of Kuanoel, Fatumnasi Village and other villages will continue for a long time. The failure of the people to chase away the investor from the mining site means a legitimation of other mining plans on Mollo land that is rich in natural resources, especially marble. If that happens, then environmental destruction, water pollution, poverty and hunger will haunt the people every year. Support and pressure from many parties is still very needed here to stop all mining permits in Mollo Earth that never give welfare for the people.

Soe, 13.30 Central Indonesia Time
At this moment more or less 300 people from Amanuban and Amanatun (using 8 trucks) have been delivered to the office of the People’s Assembly office (next to the office of the District Head). These masses are shouting and asking the [anti-mining demonstrators] to immediately go home and leave the location.

Although they are being pressured to immediately go home, the indigenous people of the Village of Fatumnasi and Kuanoel still refuse to be moved even a little from the office of the District Head. "If we must die here, let us just die here and there is not even one person who can scare us. In life there are only three things: happiness, difficulty and death,” said the people of Kuanoel and Fatumnasi Villages.

At this time there are not many still at the sit-in at the District Head’s, only about 50 people, mostly women. Most of the people have gone home to plant because the rainy season has arrived.

Although the people of Kuanoel-Fatumnasi Villages are being threatened by thugs, the police are trying to wash their hands and don’t want to take responsibility. They are allowing the thugs to perturb the women who remain at the location. an mencoba cuci tangan untuk tidak mau bertanggungjawab. Mereka membiarkan para preman mengusik para Mama yang tetap tinggal di lokasi. Provocation and attacks of the people could very likely occur at any moment and the police will just let it happen. This brings to mind the Naitapan case of April 2006 when thugs attacked (threw things at) those who were blockading the mining location and the police just let it happen. But when the people [protestors] tried to retaliate for that attack, the police (security forces) then arrested activists and local leaders.

While awaiting news of further developments, friends who have legal aid (lawyers) can provide back-up in this case if the people of Fatumnasi and Kuanoel Villages are arrested.

To know directly the situation in the fields, friends can contact:

1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Arit via Yati’s handphone : 085239329345

Pendudukan Kantor Bupati

2006-12-07T10:41:00.000+08:00

Aksi Tandingan

Rabu, 6 Desemeber 2006

Soe, 23.50 WITA
Masa tandingan yang datang pada pada siang hari, dengan delapan truck dan satu bis* terus melakukan aktivitas yang cukup mengganggu Mama-Mama dan Bapak-Bapak yang menduduki kantor Bupati. Sound system yang mereka bawa dibunyikan secara keras sejak pagi sambil mabuk-mabuk.

Kurang lebih pukul 23.30 WITA massa tandingan yang sudah tidak terkontrol mulai mengganggu dan memprovokasi massa. Bapak Kapolres TTS yang ada di lokasi kemudian melakukan negoisasi dengan Bapak-Bapak dan Mama-Mama untuk tidur di kantor Polres dan paginya (kurang lebih pukul 05.30 WITA) Mama-mama dan Bapak-bapak akan dikembalikan lagi.

Kapolres mengatakan bahwa, Polisi sudah tidak mampu lagi menangani massa yang mabuk-mabuk dan jika Polisi mengambil tindakan maka akan terjadi kekacauan. Untuk menjaga keamanan Bapak-Bapak dan Mama-mama Kapolres meminta mereka untuk tidur di kantor Polres dan meninggalkan semua barang yang dibawa. Beliau berjanji untuk menjaga dan akan mengembalikan Mama-Mama dan Bapak-Bapak besok pagi. Atas pertimbangan berbagai hal pada akhirnya Bapak-Bapak dan Mama-Mama bersedia menerima tawaran Kapolres.

Kamis, 7 Desember 2006
Soe, 06.00 WITA
Sesuai dengan janji yang telah disampaikan Kapolres kurang lebih pukul 05.00 WITA, Mama-mama dan Bapak-bapak sudah bersiap-siap untuk kembali ke Kantor Bupati. Sebelum massa pulang Kapolres memberi pesan agar Mama-Mama dan Bapak-Bapak tidak terpancing provokasi oleh pihak-pihak di luar mereka. Mama-mama dan Bapak-bapak harus tetap menjaga agar aksi yang dilakukan adalah aksi damai.

Setelah berbicara sebentar dengan Kapolres, kemudian Mama-mama dan Bapak-Bapak diantar satu Truck Dalmas. Setiba di lokasi beberapa spanduk yang selama ini dipasang telah hilang sama sama sekali.

Beberapa spanduk tersebut bertuliskan:
1.Cabut Ijin Tambang Demi Kelestarian Lingkungan
2.Hentikan Tambang!!!Selamatkan Sumber Air Demi Anak Cucu
3.Tolak Tambang,Selamatkan Air + Pangan di Pulau Timor
4.Mari Sama-sama Bersatu Tolak Tambang
5. Hentikan Penjarahan di Bumi Molo

Begitu melihat Mama-mama dan Bapak-Bapak datang, massa tandingan mencoba melakukan provokasi kembali. Mereka berusaha mengepung Bapak-bapak dan Mama-mama yang tetap duduk tenang di halaman Kantor Bupati dengan perasaan yang selalu was-was atas keselamatan mereka.

Namun demikian, Mama-mama dan Bapak-Bapak tetap tidak mau beranjak dari kantor Bupati sampai dengan ijin pertambangan dicabut, DEMI KITA SEMUA YANG SELAMA INI MENDAPAT BERKAH DAN HIDUP DARI MOLO. Sampai berita ini diturunkan Mama-Mama dan Bapak-bapak masih dalam situasi terancam.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, kawan-kawan bisa menghubungi;
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Arit via HP Yati : 085239329345

*Menurut informasi dari lapangan, satu bis yang membawa massa
tandingan terguling hingga mengakibatkan 3 orang tewas dan puluhan
orang mengalami luka berat. Untuk informasi tentang hal ini perlu
dicek lagi kebenarannya.

Pendudukan Kantor Bupati (3)

2006-12-06T15:25:00.000+08:00

Dihadang Para Preman

Rabu, 6 Desember 2006

Soe, 13.30 WITA
Pada saat ini kurang lebih 300 orang massa tandingan (dengan menggunakan 8 truck) yang berasal dari Amanuban dan Amanatun telah diturunkan di kantor DRPRD (bersebelahan dengan kantor Bupati). Massa tandingan berteriak-teriak dan meminta massa untuk segera pulang dan meninggalkan lokasi.

Meskipun di desak untuk segera pulang, masyarakat adat desa Fatumnasi dan Kuanoel masih tetap tidak bergeming sedikitpun dari kantor Bupati. "Jika Kami harus mati disini biarkanlah Kami mati disini saja dan tidak ada seorangpun yang bisa menakut-nakuti Kami. Dalam hidup hanya ada tiga hal; Senang, Susah dan Mati", begitu ungkap seluruh masyarakat desa Kuanoel dan Fatumnasi.

Pada saat ini jumlah massa yang bertahan di kantor Bupati memang tidak terlalu banyak, kurang lebih 50 orang yang didominasi oleh para Mama. Sebagian besar masyarakat saat ini sedang pulang kerumah untuk segera bertanam karena musim hujan sudah datang.

Meskipun masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi mendapat ancaman dari para preman, pihak aparat Kepolisian mencoba cuci tangan untuk tidak mau bertanggungjawab. Mereka membiarkan para preman mengusik para Mama yang tetap tinggal di lokasi. Provokasi dan penyerangan kepada masyarakat sangat mungkin terjadi setiap saat dan Polisi akan membiarkannya. Masih ingat kasus Naitapan yang terjadi pada bulan April 2006 ketika para preman menyerang (melempari) massa yang memblokade lokasi tambang dan Polisi membiarkannya. Tapi ketika massa mencoba membalas serangan tersebut Polisi (aparat keamanan)kemudian menangkap para aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dan Kita masih akan menunggu perkembangan berikutnya, untuk itu bagi kawan-kawan yang memiliki tenaga bantuan hukum (Lawer) bisa memback-up kasus ini jika terjadi penangkapan terhadap masyarakat desa Fatumnasi dan Kuanoel.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, kawan-kawan bisa menghubungi;
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Arit via HP Yati : 085239329345

In Memoriam

2006-12-06T13:25:00.000+08:00

Mama Lake

Monday 4 Desember 2006 3:02 PM
Dear friends:

Grief blankets the fathers and mamas who still struggle to stop marbel mining in Kuanoel Village, for the True One Who Breaks Down Barriers has called home Mama Marcelina Anone or who was usually called Mama Lake who died on Thursday, 30 November 2006 at about 17.00. She was 55 years old.

Mama Lake was a pioneer in the people's opposition PT. Teja Sekawan. She along with Mama Etty Anone were the two courageous women to block the mining excavator for the first time on 24 Agustus 2006. Without any fear at all, Mama Lake together with Mama Etty Anone bravely obstructed the mining workers who had begun to work. This opposition by Mama Lake and Mama Etty Anone was then followed by a wave of opposition by the people that has continued until now.

Mama Lake's courage was again demonstrated when she, together with two other women (Ms. Veronika and Mince Taklale) obstructed the excavator on Thursday, 2 Nov 2006 (for more complete information, read the action chronology of 2 November 2006). Mama Lake blocked a drilling maching that was being used so that her entire body (especially her face) was covered by dust. You should know that the other two women, Ms. Veronika and Mince Taklale, covered their faces, whereas Mama Lake did not so that she was they one who was most heavilty hit by dust.

Since then, Mama Lake, who was already ill, became increasingly sick so that her friends suggested she go to Soe to be examined. But Mama Lake refused and chose to remain at Kuanoel until she died last Thursday. In the moments approaching death, she still asked about the protest actions and asked for news about the sit-in at the office of the District Head (in Soe).

Safe travels, Mama ... what you did has been a source of inspiration for the struggle of the people of Mollo until now. We will continue the struggle, Mama.

Pendudukan Kantor Bupati 2

2006-12-06T09:45:00.000+08:00

Pendudukan Kantor Bupati 2

Kupang, Rabu, 6 Desember 2006
1. Situasi Pendudukan
Aksi pendudukan kantor Bupati telah berjalan 13 hari (secara keseluruhan aksi pendudukan telah berlangsung selama 2 bulan), namun masyarakat adat desa Kuanoel, Fatumnasi dan beberapa desa lain di wilayah Molo masih tetap bertahan. Bapak-Bapak, Mama-mama serta para pemuda/i tidak mau beranjak dari lokasi pendudukan sebelum bertemu dengan Bupati yang harus menghentikan selamanya/ sementara ijin pertambangan.

"Kami tidak akan pulang sebelum bertemu dengan Bapak Bupati Daniel Banunaek untuk segera menghentikan ijin tambang. Disamping itu, Oto (Excavator) juga harus segera dikeluarkan dari lokasi karena bikin kepala Kami pening", begitu ungkapan para Mama-mama. Meskipun demikian, Bpk. Bupati yang ditunggu-ditunggu juga belum menampakkan batang hidungnya, malah cenderung menghindar. Sejak pendudukan di kantor Bupati, Bpk. Daniel Banunaek tidak pernah berkantor/ berada di lokasi dan memindahkan sementara kantornya di rumah Dinas.

Sikap keras kepala dari Bupati tersebut disambut oleh masyarakat dengan melakukan pendudukan/ pengepungan kantor Bupati. Pada hari Sabtu (2/12/06) dan hari Selasa (5/12/06) masyarakat yang biasanya hanya duduk-duduk di depan kantor Bupati mulai merangsak maju menutup pintu depan kantor Bupati sehingga para pegawai yang akan masuk kantor
harus berputar.

"Bapak Bupati telah mengganggu kehidupan Kami selama ini. Seharusnya pada musim-musim seperti ini Kami sudah mempersiapkan lahan untuk segera tanam di kebun, tapi karena Bupati memberi ijin pada tambang maka membuat hidup Kami lebih susah. Penutupan pintu kantor Bupati tidaklah membikin susah Bpk Bupati maupun para pegawai karena mereka akan tetap bisa hidup dengan gaji yang mereka terima. Tapi bagi Kami yang tidak pernah menerima gaji, meninggalkan ladang di saat-saat seperti ini merupakan ancaman bagi kehidupan Kami kedepan", kata Mama Lodia.

Dalam menghadapi musim hujan yang berarti musim tanam bagi masyarakat, telah dibagi beberapa kelompok yang akan pulang terlebih dahulu untuk segera mempersiapkan lahan. Sedang yang lain masih tetap bertahan dilokasi sambil menunggu masyarakat lain yang sudah selesai bercocok tanam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan di lokasi pendudukan (kantor Bupati).

2. Sikap Elit Politik
Meskipun masyarakat telah menduduki kantor Bupati selama 13 hari, sikap elit politik (Eksekutif dan Legislatif) di Kabupaten TTS, Provinsi maupun Nasional belum menunjukkan keseriusannya. Sikap untuk bermain dibelakang dan tidak mau/"berani" tampil di depan lebih nampak dari sikap-sikap yang diambil selama ini.

Meskipun anggota DPRD baik Kabupaten maupun Provinsi dan juga anggota DPRRI telah datang dan mengunjungi lokasi namun mereka masih obral janji dan belum ada tindakan kongkrit. Hal yang lebih aneh lagi ditunjukkan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten TTS yang sempat mengunjungi masyarakat saat pendudukan kantor Bupati beberapa waktu
lalu dan mengatakan,"Maaf Bapak-Bapak dan Mama-Mama, saat ini Kami sedang reses dan melihat kok ada masyarakat duduk-duduk disini sehingga Kami mencoba untuk datang. Sampai dengan saat ini Kami tidak tahu menahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bapak-Bapak dan Mama-Mama sekalian sehingga Kami mengundang untuk bicara bersama tentang hal ini. Dan yang perlu diketahui bahwa kehadiran Kita disini bukan mengatasnamakan lembaga tapi Kami mengatasnamakan individu", begitu ungkapan salah seorang anggota DPRD Kabupaten TTS yang hadir.

Pernyataan anggota Dewan seperti ini sangat aneh dan tidak masuk akal bagi Kami yang menunjukkan bahwa mereka tidak berani secara tegas memberi dukungan kepada masyarakat. Hal yang lebih aneh lagi adalah bahwa anggota DPRD Kabupaten telah mengunjungi lokasi selama dua kali namun kenapa mereka tidak tahu sama sekali????

Nampaknya masyarakat harus tetap berjuang sendirian, walau mereka telah memilih para wakil rakyat yang saat ini telah duduk di kursi DPRD Kabupaten/ Provinsi maupun pusat karena dipilih oleh mereka. "Jika mereka tidak mampu membantu Kami, jangan salahkan Kami jika untuk pemilu mendatang Kami tidak akan memilih mereka atau bahkan tidak akan
ikut mencoblos" begitu ungkapan beberapa masyarakat.

3. Rencana Kedepan
Aksi pendudukan kantor Bupati maupun pendudukan lokasi tambang akan tetap dilakukan oleh masyarakat sampai dengan; Bupati menemui masyarakat, Bupati mengeluarkan surat ijin penghentian selamanya/ sementara dan Oto (Excavator) keluar dari lokasi. Jika tiga hal itu
tidak dipenuhi maka masyarakat akan tetap bertahan.

Melihat sikap Bupati yang masih tidak mau bertemu/ menggubris masyarakat maka perjuangan yang akan dilakukan oleh masyarakat adat desa Kuanoel, Fatumnasi dan desa yang lain masih akan panjang. Kegagalan masyarakat mengusir investor untuk keluar dari lokasi tambang berarti akan melegalkan dan memuluskan rencana pertambangan lainnya di tanah Mollo yang kaya akan sumber daya alam khususnya marmer. Jika itu terjadi maka kerusakan lingkungan, pencemaran air, kemiskinan, kelaparan akan selalu menghantui masyarakat setiap tahunnya. Dukungan dan tekanan dari banyak pihak masih sangat dibutuhkan disini untuk menghentikan seluruh ijin pertambangan di Bumi Mollo yang tidak akan pernah memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui secara langsung situasi lapangan, kawan-kawan bisa menghubungi;
1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Arit via HP Yati : 085239329345

Berita Duka

2006-12-06T09:40:00.000+08:00

Berpulangnya Sang Pendobrak

Berita duka menyelimuti Bapak-Bapak dan Mama-Mama yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk menghentikan tambang marmer di desa Kuanoel yaitu telah dipanggilnya Sang Pendobrak Sejati yaitu Mama Marcelina Anone atau biasa dipanggil Mama Lake. Beliau meninggal pada hari Kamis, 30 November 2006 kurang lebih pukul 17.00 WITA dalam usia 55 tahun.

Mama Lake adalah salah satu pelopor perlawanan rakyat yang melakukan penentangan terhadap PT. Teja Sekawan. Untuk pertamakalinya, beliau dengan Mama Etty Anone adalah dua orang perempuan pemberani yang menghadang excavator untuk pertamakalinya pada tanggal 24 Agustus 2006. Tanpa rasa takut sedikitpun Mama Lake bersama Mama Etty Anone berani menghadang para pekerja yang sudah mulai bekerja. Perlawanan dari Mama Lake dan
Mama Etty Anone inilah kemudian diikuti oleh gelombang penentangan/ perlawanan yang dilakukan oleh rakyat sampai dengan saat ini.

Keberanian Mama Lake kembali ditunjukkan ketika beliau bersama dengan dua orang perempuan lain (Ny. Veronika dan Mince Taklale) menghadang excavator pada aksi hari Kamis 2 Nov 2006 (untuk lebih lengkapnya bisa dibaca dalam kronologi aksi 2 November 2006). Keberanian Mama Lake ditunjukkan dengan penghadangan terhadap mesin bor yang sedang bekerja sehingga hampir seluruh tubuh (khususnya bagian muka Mama Lake) tertutup oleh debu. Perlu diketahui bahwa dua perempuan yang lain yaitu Ny. Veronika dan Mince Taklale memakai kain penutup sedangkan Mama Lake tidak menggunakannya sehingga beliau paling parah terkena debu.

Sejak saat itu, tubuh Mama Lake yang sudah sakit-sakitan semakin parah sehingga ada usul dari kawan-kawan agar Mama Lake ikut ke Soe untuk diperiksakan. Namun beliaunya menolak dan memilih tinggal di lokasi (Kuanoel) sampai dengan meninggalnya pada hari Kamis lalu. Saat-saat terakhir menjelang meninggal, beliau masih sempat menanyakan tentang aksi yang dilakukan dan menanyakan kabar pendudukan kantor Bupati.

Selamat jalan Mama..........apa yang telah Mama lakukan telah memberi inspirasi terhadap perjuangan masyarakat Mollo hingga sampai saat ini. Kami akan teruskan perjuangan Mama.

Pengiriman Surat Permintaan Klarifikasi PIKUL kepada Bupati TTS

2006-12-04T15:29:00.000+08:00

Release

Pengiriman Surat Permintaan Klarifikasi PIKUL kepada Bupati TTS

Atas Berita di Rote Ndao Pos pada Tanggal 22 November 2006

Saat ini aksi pendudukan tambang di Kecamatan Fatumansi, Molo Utara, sudah mendekati hari ke 52, dan telah satu minggu lebih masyarakat menginap di halaman kantor Bupati TTS untuk bertemu dengan Bupati agar segera mencabut ijin yang telah diberikan kepada PT. Tedja Sekawan. Dukungan dari berbagai pihak kepada masyarakat Mollo pun semakin banyak mengalir, tidak saja dari kalangan LSM tetapi juga dari organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, politisi dsb. Namun, pemerintah Daerah TTS dalam hal ini Bupati Timor Tengah Selatan, Daniel Banunaek, tetap saja tidak mau mencabut ijin tambang yang telah diberikan kepada PT Teja Sekawan. Malahan beredar berita di Rote Ndao Pos yang memuat ucapan Bupati TTS dan dikutip oleh dua anggota DPRD TTS, mengenai keterlibatan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal) dan OAT (Organisasi Ataimamus) sebagai LSM yang sejak awal mendampingi Masyarakat Mollo, bahwa PIKUL dan OAT telah menjual seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah Mollo kepada investor asing senilai 3 Trilliun.

Untuk menanggapi pernyataan tersebut Yayasan PIKUL telah melayangkan surat permintaan klarifikasi dan/atau konferensi Pers, kepada Bupati TTS yang telah dikirim pada tanggal 29 November 2006. Sebab jelas, apa yang diucapkan Bupati TTS, Daniel Banunaek, sama sekali tidak benar dan mengindikasikan keinginan untuk mengalihkan berita mengenai perlawanan terhadap penambangan marmer yang sedang dilakukan oleh Masyarakat Mollo. Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat klarifikasi ini diterima oleh Bupati TTS, dan permintaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Bupati TTS, maka PIKUL akan melakukan upaya hukum baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

Kupang, 4 Desember 2006

Divisi Advokasi dan Pengembangan Isu

Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL)

Kupang-NTT

Undangan Bersolidaritas Versi Inggris

2006-12-04T15:26:00.000+08:00

Dear Friends,

Tuesday, 21 November 2006

Today at 10.00 am, the masses, totaling more or less 200 people, who have been sitting at the mining location blocked the road when the car of the Vice District Head (Peter Loba) and his entourage were passing on their way to officiate at a ceremony to honor a new road in Nuapin Village. The people had received word of the event the day before so that they did not leave the site and waited for the arrival of the Vice District Head’s car.

When they heard the Vice District Head’s car coming, they moved up and stood along the side of the road. Then the Vice District Head and those with him got out of their car and tried to have a dialogue with the people.

The dialogue was opened by Aleta Baun (Mak Leta) who explained the situation of the problem and the reasons the people were involved in a demonstration. Mak Leta said that for more than one month the people had been sitting at the mining location because they reject the permit that allows mining in their village as well as in other villages in Mollo.

Mr. Melly Oematan also expressed his opinion, stressing what had been said by Mak Leta. Mr. Mel said that, “in the socialization carried out by both the mining company and the government, the people had emphatically rejected the mining plan. The people have rejected the mining by sitting at the mining location for almost 1.5 months. This indicates the determination of the people throughout Kuanoel and Fatumnasi Villages to reject the mining”.

"Based on the people’s rejection up to now, we therefore request the District Head to withdraw the mining permit, not just temporarilty,” said Mr. Polly who furthered Mr. Mel’s position. A total withdrawal of mining permis, not only issued to the company mining in Kuanoel but also other permits as well as other plans to mine in Mollo. The struggle of the people of Kuanoel-Fatumnasi Village and other villages aims to reject all mining permits in Mollo. “For the people, mining is only a source of disaster and never makes us happy/prosper.”

Another person to speak was one of the women (Mama) who was present (Senam Oematan) who said that the mining had caused women to suffer in relation to availability of water and crop harvests. “We (women/mama-mama) must walk even further to obtain water because the water around the location is now polluted while among us now there are pregnant women. The same is true with our crop harvests that will surely be diminished since we can no longer plant on our land that is at the mining site. This condition will certainly cause us women here to suffer more and more so that we are all determined to obstruct the excavator so that it will not ruin our fields, water and rock that have kept us alive all this time.

Hearing the demands and explanations presented by the men and women, the Vice District Head shed tears. He told the people that up to now he was not in agreement with Mr. District Head. Mr. Vice District Head promised to facilitate a meeting of the people with Mr. District Head on Thursday, 24 November 2006 since the people planned to hold a sit-in at the District Head’s office beginning on (that) Thursday.

After that, Mr. Vice District Head left the men and women who were still sitting at the mining location to protect the rock so that it would not be mined. Were the tears shed by the Vice District Head a sign of his commitment to side with the people or…. We wait for further news.

Intimidasi Preman dan Camat Fatumnasi

2006-11-30T20:05:00.000+08:00

Camat dan Preman Terus Intimidasi Rakyat

Fatumnasi 30 November 2006
17.30 WITA
Pada saat itu Sefron Seka (korban) berdiri di dekat rumahnya untuk istirahat dan mobil Camat meluncur dari Fatumnasi (atas). Tidak lama kemudian mobil Camat berhenti tidak jauh dari lokasi Sefron Seka berdiri untuk menemui beberapa preman yang selama ini bekerja di tambang. Bpk Camat meminta kepada; Nery, Patje dan anak Ence Tony untuk cari Sefron.

17.40 WITA
Kemudian ketiga orang tersebut berusaha mencari Sefron di rumahnya (tempat dia berdiri) tapi tidak menemukannya. Kemudian ketiga orang tersebut terus mencari yang akhirnya menemukan Sefron di rumah Bpk RT (Junus Anone). Begitu mendapatkan Sefron ketiga orang
tersebut langsung memukulinya secara membabi buta hingga terjadi pendarahan di muka dan leher. "Kita sudah dapat begini, lebih baik di kasih mati saja", begitu kata salah seorang diantara mereka.Pada saat pemukulan itu Bpk. Camat berdiri di dekat rumah Bpk. RT.

17.45 WITA
Mendengar ada keributan, Mama Petronela Sole (Istri) datang dan mencoba menghentikan pemukulan. Kemudian terjadi pembicaraan diatara mereka;
Petronela Sole (Istri) ; Kenapa beribut dan pukul dia???
Nery                             : Dia mau lempar itu Oto Camat
Petronela Sole             : Mana buktinya kalau dia melempar oto (mobil) Camat?
Patje                             : Ini buktinya (sambil mengangkat batu)

Kemudian Mama Petronela Sole membawa Sefron pergi dari situ untuk dibawa ke lokasi pendudukan. Namun massa disitu tidak banyak sehingga Mama Petronela membawa ke
rumah Bpk. Mel. Menurut Bpk. Mel ini hanya alasan preman dan Camat saja untuk mengintimidasi rakyat yang menolak tambang.

Pada saat ini kita menyarankan untuk membawa kasus ini ke kantor Kepolisian agar segera di proses, tapi sampai dengan kronologi ini kita tulis apakah sudah mengadukan ke kantor Polisi atau belum.

Tolong ini bisa disebarluaskan ke jaringan kawan-kawan untuk memberi tekanan kepada Camat, para preman dan juga agar Polisi secara tegas meneruskan kasus ini. Proses intimidasi seperti ini selalu dilakukan oleh pihak perusahaan untuk melakukan provokasi kepada masyarakat yang telah terbukti mampu melakukan aksi tanpa kekerasan.

Pendudukan Kantor Bupati (1)

2006-11-30T09:57:00.000+08:00

Pendudukan Kantor Bupati (1)

Kupang, Kamis, 30 November 2006

1. Situasi Pendudukan
Aksi pendudukan kantor Bupati TTS oleh masyarakat Fatumnasi,Kuanoel dan desa yang lain masih berlangsung hingga saat ini. Aksi pendudukan itu sendiri dimulai sejak hari Kamis, 23 November 2006 yang diikuti oleh kurang lebih 180 massa yang terdiri dari Bapak-bapak, Mama-mama dan pemuda/i Desa Kuanoel-Fatumnasi dengan menggunakan 2 truck.

Meskipun mengalami kesulitan untuk bisa masuk di Kota Soe karena dihadang oleh para preman di tengah jalan namun masyarakat tetap bisa masuk karena kegigihan/ keyakinan yang mereka miliki. Hanya ada satu kata bagi masyarakat yaitu cabut ijin pertambangan di desa mereka dan seluruh daratan Molo karena nyata-nyata tidak akan menguntungkan mereka.

Kegigihan para Mama2, Bapak2 dan para pemuda desa Kuanoel, Fatumnasi dan desa yang lain dibuktikan kembali ketika pada saat pendudukan hari 1-2 diserang oleh para preman. Serangan tidak hanya intimidasi yang berupa teriakan-teriakan untuk mencari para tokoh yang menjadi
pimpinan aksi tapi juga pelemparan batu yang terjadi beberapa kali.

Ketegangan, ketakutan, shock berat memang dialami oleh beberapa mama2 yang malam itu sedang istirahat (serangan biasa dimulai pukul 01.00 - 03.00 WITA). Akibat serangan ini ada beberapa mama2 dan bapak2 mengalami shock yang luar biasa (sampai terkencing dicelana, jatuh sakit, memutuskan untuk pulang dll) namun sebagian besar dari mereka masih tetap bertahan di lokasi.

Meskipun demikian berbagai bentuk intimidasi, serangan, teror tidak menyurutkan langkah masyarakat untuk tetap bertahan di kantor Bupati. Massa tambahan dari desa-desa yang lain malah justru bertambah dimana pada hari Selasa, 28 November 2006 telah datang 1 truck (kurang lebih 40 orang) dari desa Fatumnasi, Kuanoel, Tune dan Bonleu bergabung dengan masyarakat yang telah menduduki sebelumnya. Ratusan massa dari desa yang lain (Tune, Bonleu, Ajobaki dll) tinggal menunggu komando untuk datang dan bergabung di lokasi.

2. Sikap Bupati
Meskipun massa telah menduduki kantor Bupati selama kurang lebih 1 minggu, Bupati Daniel Banunaek tetap bersikukuh tidak mau menemui masyarakat. Alasan yang disampaikan Bupati, bahwa dia telah bertemu dengan wakil masyarakat (Melky Sedek Oematan dan Willian Oematan) pada hari Senin, 27 November 2006 di kantor Sekda. Disamping itu Bupati juga menyatakan bahwa untuk mencabut ijin tambang perlu proses sehingga masyarakat diminta untuk pulang dan menunggu proses tersebut.

Sikap dan pernyataan Bupati tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap bertahan. Kepercayaan masyarakat terhadap Bupati sudah diambang titik nol dan mereka sudah tidak percaya lagi terhadap Bupati. "Dalam memberikan ijin tambang saja Bupati tidak/ tanpa proses, kenapa ketika mencabut Bupati memerlukan proses" ujar Ny.Lodia Oematan. Keyakinan sementara dari masyarakat, jika mereka mengikuti himbauan dari Bupati maka masyarakat akan tertipu kembali dengan janji-janji yang telah diberikan, untuk itu masyarakat bertekat untuk tetap bertahan.

Meskipun tidak bisa ketemu Bupati, masyarakat telah bertemu dengan wakil Bupati sebanyak dua kali (Sabtu, 25/11/06 dan Senin, 27/11/06). Dalam dua kali pertemuan Wakil Bupati menjanjikan untuk mempertemukan masyarakat dengan Bupati namun sampai dengan saat ini ternyata Wakil Bupati juga tidak mampu mempertemukan. Dalam hal ini terkesan Wakil Bupati juga tidak berani secara tegas untuk mendukung gerakan masyarakat.

Sikap kurang tegas juga ditunjukkan oleh anggota DPRD Kabupaten TTS yang juga belum menunjukkan komitment mereka secara sungguh-sungguh. Beberapa kali pertemuan dengan anggota DPRD tidak menghasilkan apapun sampai dengan saat ini. Hal yang lebih aneh lagi, yaitu ketika pada hari Senin (27/11/06) tiga anggota DPRD mendatangi massa dan mereka bilang bahwa mereka tidak tahu apapun tentang peristiwa ini dan meminta ketemu dengan masyarakat bukan dalam kapasitas sebagai anggota Dewan (aneh sekali) namun sebagi individu.

3. Rencana Kedepan
Aksi pendudukan kantor Bupati maupun lokasi tambang di desa Kuanoel masih akan terus dilakukan oleh masyarakat sampai dengan Bupati mau menemui masyarakat dan mencabut ijin tambang. Mobilisasi massa dari desa-desa yang lain direncanakan akan dilakukan dalam minggu-minggu depan (masih dalam pembicaraan, terkait dengan kekuatan logistik) sehingga diperkirakan massa bisa mencapai 500-600 orang.

Rencana yang lain massa juga akan turun ke Kantor Gubernur agar Gubernur segera memberi peringatan kepada Bupati. Desakan kepada Gubernur ini juga masih dalam tahap pembicaraan di tim untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Disamping beberapa rencana diatas, pada saat ini tim litigasi telah melayangkan surat klarifikasi ke Bupati terkait dengan ijin pertambangan. Surat klarifikasi tersebut telah dikirimkan pada hari Selasa, 28 Novemberr 2006 ke Bupati dan akan kita tunggu bagaimana jawaban yang akan diberikan ke Bupati atas surat klarifikasi tersebut.

Disamping itu beberapa altrenatif lain proses litigasi telah didiskusikan oleh tim untuk memperkuat gerakan masyarakat diantaranya adalah; Judicial Review, PTUN, Clas Action dll yang akan kita putuskan kemudian.

Masukan, dukungan dan support kawan-kawan untuk membantu perjuangan masyarakat desa Kuanoel, Fatumnasi dan desa lainnya masih sangat dibutuhkan. Kawan-kawan bisa juga menghubungi langsung dilapangan untuk mengetahui situasi lapangan di nomor;

1. Melly Oematan/ Pak Mel : 081353743746
2. Mak Leta : 081318967319
3. Theos/ Arit via HP Yati : 085239329345

Call for Action

2006-11-20T13:33:00.000+08:00

CALL for ACTION

DEMAND THAT HEAD of SOUTH CENTRAL TIMOR DISTRICT WITHDRAW ALL MINING PERMITS
in the MOUNTAINS of MOLLO

The indigenous people of Mollo in South Central Timor District (TTS) again took action to defend the sustainability of the sources of their life from damage by the marble mining industry. This time, the PT Teja Sekawan company (Surabaya) wanted to split the Fatu Ob/Fatu Lik rock in Kuanoel Village, Fatumnasi Sub-district of TTS to cut it into blocks of marble for international export.

With perserverance in opposing the intimidation of armed thugs, the indigenous people of Mollo succeeded in forcing PT Teja Sekawan to stop its operations for the time being after a one month sit-in at the mining site. The people also demand that the Head of South Central Timor District withdraw PT Teja Sekawan’s mining permit. However, the District Head has only been willing to freeze the company’s permit for awhile and will form an Independent Team to evaluate the suitability of mining efforts in the mountains of Mollo.

Formation of an Independent Team is often used as a tool to deceive people when, in the end, the exploitation of nature still continues with the excuse that there has been scientific research. Therefore, in order to realize the safety and welfare of the people in the mountains of Mollo the Total Cessation of All Kinds of Mining Efforts must be executed.

We invite the participation of friends to give support to the Mollo indigenous people’s struggle by sending a letter to the Head of South Central Timor District so he will withdraw all permits for mining in the mountains of Mollo.

Send your letters to the following fax numbers:
South Central Timor (TTS) District Head 0388-21137

South Central Timor (TTS) District People’s Assembly 0388-21365

South Central Timor (TTS) District Chief of Police 0388-21400

Copies:

Governor of East Nusa Tenggara (NTT) Province 0380-821520

East Nusa Tenggara (NTT) Provincial People’s Assembly 0380-829453

East Nusa Tenggara (NTT) Provincial Chief of Police 0380-821544

Ombudsman Commission of East Nusa Tenggara (NTT) Province 0380-839367
National Commission for Human Rights (Komnas HAM) 021-3925227

Attached is a sample protest letter you can edit. You can access the latest news about the actions of the people of Mollo at http://rakyatmollo.blogspot.com/. Please distribute this CALL to ACTION to members of your network/s.

By sending a letter, you can prevent damage to the mountains of Mollo that are important as repositories for water and help the people to defend their rights. You can see the mountain rock that has been turned into chunks of marble at http://www.teja-marble.com/product.html

Salam for Eternal Justice,

Adi Widyanto
---------------
Campaigner
Mining Advocacy Network (Jaringan Advokasi Tambang, JATAM)
Jl. Mampang Prapatan II/30 Jakarta 12790
Indonesia
Telp/Fax 021-7941559

OPEN LETTER

Re : Demand to Withdraw Mining Permits in the Mountainous Region of Mollo

To:
1. Head of South Central Timor District
2. South Central Timor District Chief of Police
3. South Central Timor District People’s Assembly Chair

Copies:
1. Governor of East Nusa Tenggara Province
2. East Nusa Tenggara (NTT) Provincial People’s Assembly Chair
3. East Nusa Tenggara (NTT) Provincial Chief of Police
4. Ombudsman Commission of East Nusa Tenggara (NTT) Province
5. National Commission for Human Rights (Komnas HAM)

With respect,

Through this letter we wish to express our regret for the drawnout conflict of the indigenous people of Mollo with PT Teja Sekawan. As you know, this conflict began with permission to mine the Fatu Ob/Faut Lik rock in Kuanoel Village, Fatumnasi Sub-district that was issued to PT Teja Sekawan by the South Central Timor District Head without consultation or considering the interests and safety of the people. The granting of permits in this manner injures the enthusiasm for democracy that should be upheld by government authorities from the central to the regional levels.

The indigenous peoples of Mollo have long lived and depended on local preservation of nature such as water sources, farmland and forests that are the source of their life and income. Several previous experiences indicate that the mining of rock brings damage to nature and finally is a loss for those who live around it.

The following impacts have already been caused by previous mining of a rock, namely Mt. Naetapan, Tunua Village, Fatumnasi Sub-district:
1. According to villagers in and around Tunua, the presence of the marble mining company has not given them any benefits. Besides the company not employing one single local villager, promises to build a health facility and a church were never fulfilled.

2. Cutting the rock has caused the earth to easily erode. Besides threatening the safety of villagers, the erosion also has eroded their farmland.
3. Pollution of water source has resulted from marble dust that pollutes the river when, in fact, this river is used for various needs from bathing to washing clothes.
4. Drought. This mountain rock is in a region that holds water for local water sources. The disappearance of the mountain rock due to mining results in drought during the dry season.
5. Disturbance of Crops. Mining bans people from using their farmland. As much as 25 hectares of agricultural fields have been snatched by the marble company. As a result the production of crops has been reduced and so also the acquisition of money. Several kinds of annual crops such as oranges have withered and died because they were flooded by water that had been used to drill/rinse the marble rocks.

We warn Mr. District Head that marble mining in the region of the Mollo mountains is an act of mass suicide. This region is an area that catches water that feeds into two large riverbeds on Timor Island, Benanain and Noelmina. Hunders of springs in Mollo and surrounding the feet of Mollo mountains greatly depend on the existence of limestone/marble mountains in Mollo.

The mining of the rock also causes people to be torn apart by horizontal conflicts as well as experience intimidation and violence, both from police as well as armed thugs who threaten their safety. We can surmise it is unwise for a government decision when it does not insure welfare but rather the suffering of the people.

Therefore we urge:
1. The Head of South Central Timor District to immediately withdraw all Written Permits for Mining in the Region of Mollo Mountains;
2. The Chief of Police of South Central Timor District to order his forces to stop mining activities as well as stop their own acts of intimidation and terror of the people and their supporters;
3. The Chair of the South Central Timor District People’s Assembly to be pro-active in handling this case and to admonish all state authorities who abuse their authority.

Thus is this letter we send to be followed up as needed.

Jakarta, 14 November 2006

Respectfully,

Name, Institution

Membangun Kolektivitas

2006-11-20T13:23:00.000+08:00

Up date Situasi Lapangan

Jum-at, 17 November 2006

"Membangun Kolektivitas"

Pada saat ini masyarakat Desa Kuanoel dan Fatumnasi serta beberapa masyarakat desa tetangga masih tetap bertahan menduduki lokasi tambang walau musim tanam telah tiba. Masyarakat; Mamak-mamak,Bapak-bapak, para pemuda/i, anak-anak tidak mauberanjak/ meninggalkan sedikitpun lokasi tambang walau sudah berjalan satu bulan lebih.Udara yang cukup dingin dengan angin yang berhembus cukup kencangpada waktu malam hari, jadwal makan yang tidak menentu yang kadang hanya makan ubi saja dan air minum yang kadang berwarna kecoklatan tidak menyurutkan masyarakat untuk menghentikan pendudukan.

Untuk menghilangkan rasa jenuh, para mamak-mamak membawa kapas untuk dijadikan benang serta membawa alat pemintal mereka untuk membuat kain tenun yang akan mereka jual/ berikan ketika ada orang yang membutuhkan.Meninggalkan lokasi berarti telah memberi ijin kepada pihak perusahaan untuk melanjutkan kerja. Meninggalkan lokasi berarti telah meninggalkan batu sendirian untuk menghadapi para pekerja dan preman bayaran dan itu tidak dikehendaki masyarakat."Kita akan tetap bertahan disini walau berapa orang-pun, walau hujan datang dll untuk menunjukkan penolakan Kita terhadap perusahaan sehingga biar Bupati tahu", begitu kata Mama-mama dan Bapak-Bapak disana. Para Mama-mama ini akan segera berlari menghadang excavator jika mesin berbunyi dan itu sudah ditunjukkan beberapa kali oleh mereka walau resikonya sangat tinggi (Baca kronologi Semi Lengkap dari Lapangan Aksi Tolak Tambang Ds.Kuanoel tanggal 2 November).

Kebersamaan dan kolektivitas terus dibangun oleh masyarakat untuk melakukan perlawanan. Para mama-mama dan Bapak-bapak membawa sayur-mayur,ubi-ubian, pisang, kayu bakar yang diambil dari kebun untuk makan selama pendudukan. Beras sering mereka ambil terlebih dahulu dari toko(berhutang) dan baru mereka bayar ketika sudah dapat dana. Anak-anakmuda (laki dan perempuan) pergi ambil air yang harus berjalan kurang lebih 2 kilometer karena air di sekitar lokasi sudah tidak dapat mereka pakai karena sudah tercemar.

Keteguhan masyarakat desa Kuanoel dan Fatumnasi untuk menjaga batu bisa dilihat pula pada saat mereka melakukan pengusiran terhadap Tim dari Kabupaten yang datang ke lokasi pada hari Selasa,13 November 2006.Alasan pengusiran oleh masyarakat yaitu; bahwa mereka tidak membutuhkan dan tidak mau bertemu dengan Tim dari Kabupaten maupun yang lain karena tidak ada manfaatnya. Mereka hanya mau bertemu dengan BUPATI yang harus segera mencabut ijin pertambangan di seluruh wilayah Molo. Bagi masyarakat sudah tidak ada alasan lagi bagi Bupati untuk tidak mencabut ijin pertambangan dan masyarakat sudah tidak maudibodohi oleh siapapun.

Alasan lain pengusiran Tim dari Kabupaten adalah mereka mencoba mengintimidasi dan mencari-cari informasi keterlibatan orang-orang luar (PIKUL dan OAT) agar segera keluar dari lokasi. Mereka menuduh orang-orang luar sebagai provokator, penghasut masyarakat yang harus keluar dari Fatumnasi.Kasus serupa pernah terjadi pada awal aksi ketika Kapolsek (YahyaSehlan) datang ke lokasi dan meminta KTP orang-orang luar namunKita tolak sehingga Kapolsek menginstruksikan untuk menangkap Kita.Atas dua alasan tersebut kemudian Mama-mama mengusir dan mengantar TIM untuk masuk ke mobil dan segera meninggalkan lokasi.

Sebagai langkah perjuangan selanjutnya, masyarakat berencana untuk melakukan pendudukan kantor Bupati yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini (waktu belum ditentukan karena masih terus kita bahas danlihat perkembangan). Pendudukan ke kantor Bupati ini merupakan aksi perlawanan langsung yang ingin ditunjukkan masyarakat kepada Bupati bahwa seluruh masyarakat menolak pertambangan dengan alasan apapun.Bupati atau siapapun tidak memiliki hak untuk memberikan ijin pertambangan sehingga SELURUH PERTAMBANGAN DI MOLO HARUS DIHENTIKAN.

Kebersamaan, kolektifitas dan komitment kembali ditunjukkan masyarakat untuk mempersiapkan pendudukan. Pada saat ini telah dibangun sebuah tim/ kelompok untuk melakukan penggalian dana. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah setiap kelompok/tim akan bekerja mengolah lahan milik masyarakat dengan mendapat upah/ imbalan sebesar Rp. 20.000 untuk setiap are tanah yang mereka garap. Ada beberapa kelompok dan lahan yang mereka garap sekarang ini dan uang yang mereka dapat segera dikumpulkan kepada Tim yang telah dibentuk. Dari usaha ini masyarakat telah mampu mengumpulkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (sampai dengan tulisan ini dibuat) dan masih akan terus bertambah untuk persiapan aksi pendudukan yang memang butuh banyak biaya. Dan selama bekerja tersebut, lokasi tambang tetap tidak ditinggalkan.

Kegigihan, keteguhan hati, komitment para Mama-mama, Bapak-Bapak,dan Anak-anak muda disana harus terus menerus kita support dan Kita jaga. Bentuk dukungan sekecil apapun dari Kita akan menambah keyakinan atas perjuangan yang mereka lakukan. Desakan ke Bupati, kampanye dimedia, mengunjungi lapangan atau bahkan support logistik akan mampu memberi semangat dan kesadaran kepada mereka bahwa, MEREKA TIDAK SENDIRIAN. Masih banyak KAWAN yang mendukung perjuangan ini.

Seruan Desakan untuk Bupati TTS

2006-11-20T13:13:00.000+08:00

Tambang Bencana atau Bencana Tambang?
Tambang dan Produksi Resiko Atas Aset Penghidupan Rakyat Mollo[1]
Oleh Jonatan Lassa[2]

1. Pendahuluan: Dialektika Tambang dan Bencana
Entah sejak kapan dimulai, kegiatan pertambangan selalu akrap dengan premanisme. Mulai dari premanisme dalam pengertian preman-preman secara harfiah, hingga pada bentuk “teror pembangunan” terhadap keberlanjutan penghidupan rakyat. Kualitas air, tanah dan penghidupan disekitar areal pertambangan sering menurun bahkan memamtikan. Perusahaan tambang kelas dunia pun, sadar akan peran mereka (sadar ataupun tidak sadar) bahwa tambang bisa menjadi suatu bentuk “terorist” pembangunan yakni berpotensi “memproduksi” bencana dan kerentanan penduduk sekitar, yang telah berabad-abad menggantungkan penghidupan mereka.

Sudah berabad-abad rakyat Mollo hidup. Rakyat Mollo sudah ada sebelum Indonesia sebagai negara lahir. Dan akan tetap hidup bila sumber daya alamnya tidak dirampas oleh kegiatan bernama pembangunan. Artinya, rakyat Mollo bisa hidup tanpa tambang. Usia tambang sangat pendek, bisa dihitung hari. Sedangkan rakyat Mollo membutuhkan sumber penghidupan yang menjamin anak cucu mereka beratus-ribu tahun.

2. Tambang, Bencana dan Konflik
Collier & Hoeffler (2000) lewat teorinya yang sangat terkenal yakni Greed and Grievance (kerakusaan dan kenestapaan) dalam kejadian-kejadian perang sipil terbukti bisa dipakai untuk secara menjelaskan kepentingan stakeholders konflik sumber daya alam di berbagai belahan bumi Nusantara, termasuk di Mollo.

Bagi penulis mengutip Collier and Hoffler, konflik (dan bencana) lebih dikemudikan oleh faktor kerakusan di satu sisi dan di sisi lain, kenestapaan dan keterpinggiran (grieviance) yang terus berkajang (persist). Seperti yang pernah diungkapkan Collier (1999): ”If economic agendas are driving conflict, then it is likely that some groups are benefiting from conflict and that these groups, therefore, have some interest in initiating and sustaining it”[3]. Konsep Greed (rakus) and Grieviance (nestapa) menjadi menarik untuk dipakai dalam menjelaskan Mollo saat ini.

3. Aliran Keutungan – Siapa Untung Siapa Buntung?
Tambang, konflik dan bencana bukanlah suatu hal yang baru. Profesor kawakan dari UCLA, Michael Ross (2003) dengan mempelajari konflik hot-spot di belasan negara di dunia, dan berujung pada kesimpulan bahwa banyak tragedi kemanusiaan (konflik dan perang) kerap berelasi dengan sumber daya alam (tambang), terutama dalam dua dekade terakhir. (Lihat juga paper terbarunya berjudul: ”A Closer Look At Oil, Diamonds, and Civil War” AR REVIEWS IN ADVANCE : 2006. 9:265–300).

Pada setting dan konteks yang lain, belajar dari Buyat, rakyat Mollo juga perlu ingat luka sosial dan fisik serta kematian yang menganga tanpa jawaban dari wajah-wajah tak berpengharapan dari Buyat?. Beberapa anak meregang nyawah, sebagian lainnya meratapi kenestapaan mereka karena ”realitas” memaksa mereka percaya pada misterius yang dipaksakan. Tingginya misteriusasi sebab penyakit yang melanda Buyat, merupakan salah satu cerita kelam relasi tambang dan bencana di Indonesia. Perdebatan berakhir dilevel metodologis. Extrapolasi kasus pun menemui jalan buntu. Ketidakpastian membuat kenestapaan merayakan kemenangannya, sekali lagi.

Tambang kerap dipercaya sebagai praktek pembangunan yang berkontribusi pada ekonomi nasional setidaknya di level makro dan meso. Contoh yang sering dipakai perusahaan tambang adalah peningkatan tenaga kerja, merupakan contoh positif selain profit dan pajak yang dibayarkan ke pemerintah pusat. Walaupun di level mikro (baca: akar rumput) bisa saja terjadi sebaliknya yakni pemiskinan, nestapa serta peminggiran dan penyangkalan terhadap hak-hak dasar rakyat lokal serta hak pengelolaan sumber daya alam rakyat lokal. Di level meso, para penjaga keamanan swasta (baca: preman) maupun negeri dan penguasa lokal berupaya keras melindungi investasi-investasi yang dianggap vital tersebut. Kuatnya sikap protektif pada sumber daya tambang dan industri tambang, membuat pelanggaran hak rakyat kecil menjadi kelaziman dan bukan kezaliman. Zero sum game merupaka takdir. Suatu kelaziman yang diciptakan dan berkajang di daerah-daerah tambang di Indonesia.

Konflik sumber daya alam dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)[4] yang terjadi diberbagai tempat di Indonesia, dari Papua, Timor, Buyat, hingga Aceh, banyak berelasi dengan tambang. Tambang pada titik ini menjadi sumber hazard (ancaman) tetapi juga mampu memproduksikan bencana buatan manusia (konflik berdarah), di mana harga nyawa manusia menjadi taruhan diberbagai tempat yang kaya akan sumber daya tambang.

Kaum positivis berlogika bahwa bukan tambangnya yang harus dihilangkan, tetapi resikonya yang harus dihilangkan. Logika memberikan jawaban tegas ”YA” untuk hal ini tetapi sebaliknya management resiko bisa berubah menjadi mitologi modern tentang management resiko, tetapi pada saat yang sama bisa menjadi sebuah kepatutan karena tuntutan pembangunan industri demikian adanya.

Dialektika tambang dan bencana sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu ketika pengenalan manusia akan sumber daya tambang, sejak ribuan tahun sebelum masehi. Cerita dan fakta-fakta horor sepanjang 5000 km dari Aceh hingga Papua menjadi pelengkap cerita bahwa tambang tidak serta-merta merupakan kegiatan pembangunan, tetapi sebaliknya anti pembangunan.

Konsep resiko, yang oleh Giddens merupakan salah satu dari 5 faktor penting globalisasi, dianggap sebagai dewa penyelamat kaum pro tambang. Singkatnya, bukan tambangnya yang harus dihilangkan, tetapi resikonya yang harus dihilangkan. Betapa logisnya hal ini. Resiko bisa dikelolah. Namun buat para negative thinkers, yang kerap dituduh anti pembangunan, tambang bisa dianggap sebagai mitologi modern atas management resiko. Takdir mungkin harus menang bahwa tambang dan kemelaratan serta degradasi lingkungan pada saat yang sama bisa menjadi sebuah kepatutan.

4. Tambang: Technological Hazards VS Strategi Global
Data technological hazards Indonesia sejak tahun 1942 hingga 31 January 2006, menunjukan sedikitnya 8,050 orang meninggal akibat kecelakaan transportasi, tambang, kebakaran dan ledakan. Sedangkan sekitar 76,000 orang terkena dampaknya. (Lihat CRED 2006). Data yang disodorkan CRED tidaklah memperhitungkan peristiwa-peristiwa “silent emergency” disekitar tambang yang mana hak-hak korban dikhianati oleh industri tambang.

Sayangnya, data quantitative yang dimiliki oleh Center for Research of Epidemiological Disasters (CRED) ini tidak banyak membicarakan tentan tambang. Banyak kasus-kasus kecil yang tidak terdata. Wacana tambang dan bencanapun merupakan penemuan modern, walaupun faktanya sudahlah seusia penemuan manusia atas tambang.

Peristiwa bencana teknologi masih belum dilihat sebagai sebuah tantatangan dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs), dengan asumsi yang tidak sepenuh benar bahwa industri tambang hanyalah mengeksploitasi tapak ekologis yang kecil, dan memberikan kesempatan yang besar bagi pembangunan. Uang hasil tambang bisa menjadi “enabling conditions” bagi pembangunan lokal demi peng-sejarah-an kemiskinan (make poverty history).
Beberapa tahun sebelumnya, ahli bencana terkemuka dari Cambridge/Colorado University seperti Ilan Kelman dan Ben Wisner dari LSE & Orbelin College memulai wacana tentang perlunya sebuah lembaga internasional yang bernama Intergovernmental Panel on Disasters, sebuah kopian dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), terdiri dari para ahli bencana dunia, yang dimandatkan untuk mendisain scenario global pengurangan resiko bencana.

Lahirnya Hyogo Framework merupakan momentum yang baik, karena beberapa hal penting terungkap secara eksplisit mengenai dialektika bencana dan pembangunan, bahwa di satu sisi, pembangunan berkontribusi pada bencana serta dalam realitas yang lain, bencana merusak pembangunan.

Hyogo framework, dilukiskan oleh Ben Wisner dan Peter Walker (Beyond Kobe - A Proactive Look at the World Conference on Disaster Reduction. 18-22 January 2005, Kobe, Japan), bukan ibarat sebuah “ad-hoc wish-list”, alias bukan air di daun talas. Hal penting yang diangkat adalah (1) Bencana berkaitan erat dengan pembangunan. Bahwa bencana dan pembangunan memiliki hubungan dialektis. Pada suatu saat, bencana merusak pembangunan dan membuat kemelaratan, dan pada saat yang lain pembangunan memproduksi bencana. (2) Pembangunan yang baik mereduksi bencana, pembangunan yang buruk menyebabkan bencana. (3) Pengetahuan yang baik dibarengi dengan data yang cukup merupakan dasar yang baik bagi perencanaan reduksi bencana yang effektif.

Framework Hyogo membuka jalan bagi lembaga PBB ISDR (International Strategy on Disaster Reduction) memfasilitasi dan menstimulasi target-target bersama di level internasional dan nasional menuju pengurangan resiko bencana sehingga jalan menuju visi bersama antara negara yang tertuang dalam MDGs tidak tertunda. Sungguh melegakan karena adanya komitmen bersama dunia untuk mencegah sebagian orang terjebak dalam kemiskinan dan kemelaratan yang berkajang akibat bencana, termasuk bencana yang bersumber dari tambang.

Kofi Anan pernah membuat pernyataan menarik ditengah keraguan banyak pihak atas investasi untuk mitigasi bencana yakni bahwa keutungannya yang paling nyata adalah ”disasters that never happend” di daerah rawan bencana. Pernyataan ini harus diperluas hingga meliputi daerah tambang.

Pesimisme kebencanaan Indonesia tentunya tidak bisa dibiarkan tumbuh liar hingga anak-anak ibu pertiwi terbunuh oleh musuh tak bernyawah yang harusnya bisa dicegah, asalkan saja, komitmen penguasa masih berpihak pada mereka yang lemah, rentan dan bahkan rapuh khususnya di daerah-daerah rawan bencana dan daerah tambang.

5. Mitos-Mitos Tambang
Menolak tambang secara radikal merupakan utopis, atau bahkan bentuk anomali logika manusia. Tambang tidak selalu buruk dan berdosa. Tambang tidak bisa dilihat dari kaca mata kaum fundamentalis extrimis yang melihat dunia secara hitam putih. Tambang merupakan bentuk livelihood manusia yang sudah sangat tua. Sebagai misal, kebudayaan emas dan perak sudah berusia sangat tua. Sejarah penjajahan dan penaklukan bangsa-bangsa sejak jaman sejarah bermuara pada penguasaan atas emas, salah satu jenis sumber daya tambang yang sudah sangat tua.

Bahwa ada praktek penghisapan dan pemiskinan dan bencana akibat penambangan mineral yang dibutuhkan manusia, adalah sebuah realitas yang perlu dicari jalan keluarnya.

Akan tetapi Joan Kuyek, National Co-ordinator, MiningWatch Canada mengungkapkan beberapa mitos-mitos pertambangan yang layak dicatat. Mitos pertama, adalah bahwa “pertambangan adalah tentang esktraksi mineral semata”. Pertambangan bukan sekedar ekstraksi mineral bumi tetapi lebih dari itu industri tambang hanya tertarik dengan keuntungan (profit) jangka pendek. Pembangunan berkelanjutan bukanlah agenda utama. Betapa tidak, direktur-direktur tambang MNCs biasanya digaji 200,000 – 300,000 US$. Sedangkan dibanyak tempat, penduduk-penduduk asli yang telah mendiami tambang hidup dibawah 1 US$ per hari.

Mitos kedua, mitos bahwa pertambangan hanya membutuhkan tapak ekologis yang kecil. Kenyataannya lubang-lubang raksasa akibat tambang bukan sesuatu yang gampang di bersihkan atau diurug kembali. Disamping tailings yang mengandung toxic yang selanjutnya bisa meracuni alam. Dampak ekohidlogisnya besar, hingga ke pada pencemaran air tanah.

Mitos ketiga, adalah bahwa ”komunitas senang dengan tambang”. Kenyataan: tambang tidak diterima oleh setiap orang di komunitas. Beberapa orang dari komunitas diuntungkan sedangkan sebagian lainnya termarjinalkan. Dari pengalaman di Nusa Tenggara Timur, seperti di Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para tuan tanah dan tua adat (land lords) buatan Penjajah Belanda dan Pemerintah menjual tanah adatnya dengan gampang tanpa mempedulikan bahwa ada mayoritas masyarakat lokal yang akan berhadapan dengan penurunan muka air tanah yang berkontribusi pada penurunan produksi, polusi udara yang meningkatkan penyakit ISPA akut, polusi air tanah yang menurunkan status kesehatan, konversi lahan hutan menjadi tambang, dan secara langsung memarginalkan bahkan mengeliminasi secara total komoditas-komoditas Non-Timer Forest Products (NTFP) atau hasil-hasil hutan non kayu seperti sangkar Burung Layang-Layang, hewan-hewan hutan kaya protein hewani yang gratis buat masyarakat miskin di sana, sejak ratusan tahun lalu.

Mitos ke empat yang sangat berelasi dengan Indonesia adalah bahwa “pemerintah adalah pelindung rakyat dan aturan hukum yang mengaturnya”. Kuyek mengatakan bahwa “Kenyataanya walaupun aturan ada, tapi “the devil is always in the details”. Kejahatan terletak pada detail dari aturan-aturannya, yang mana kontradiksi dan multi-interpretative, dan merupakan jalan toll menuju mal-praktek tambang.

AMDAL/EIA (Analisa mengenai dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment) ataupun yang lebih holistik yakni ESIA (environmental and social impact assessment) kerap dijadikan pintu masuk bagi kerusakan ekologis ketimbang melakukan mitigasi. Di titik ini, orang dapat terjebak melakukan the end justify the means (tujuan menghalalkan cara). Jadi entah AMDAL atau EIA ataupun ESIA kerap merupakan means yang akan secara sistimatis melakukan spiral kekerasan, sejak awalnya. Toh, dalam prakteknya di Timor, modal menggunakan pihak pemegang senapan untuk memulai intimidasi sejak awal.

Kelima, mitos Tambang dan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam banyak argumentasi, ekonomi tambang menjadi pembenaran atas degradasi lingungan. Industri tambang hampir tidak mendambakan komunitas yang kritis dan kuat. Yang diinginkan adalah sebaliknya. Embel-embel pembangungan komunitas (community development) sebagai bentuk Corporate Social Responsibility adalah bagian sistimatis pembodohan komunitas. Perubahan paksa dari masyarakat substiten dan semi-hunter-gatherer (meramu) seperti di Papua menjadi cash economy adalah sebuah kebersalahan (do harm approach).

Keenam, mitos bahwa “kita butuh raw minerals baru”. Banyak dari kebutuhan akan mineral kita bisa dilakukan dengan konservasi, recycling and menggunakan kembali. Properti dari logam memberikan keuntungan bagi penggunaan kembali (reuse). Tidak seperti material daur ulang lainnya seperti plastic dan kertas, logam lebih unggul dan secara berulang bisa daur ulang tanpa terjadi degradasi propertinya. Logam dari sumber sekunder sama baiknya dengan yang baru. Keuntungan ekologis dari daur ulang luar biasa besar. Sebagai misal, penghematan energy dengan daur ulang logam adalah sebagai berikut: Zn – 60%, Baja– 74%, Cu –85%, Alumunium – 95%. Untuk daur ulang Baja keuntungan yang diperoleh adalah bahwa dengan 90% penghematan material akan berkontribusi pada 86% reduksi emisi carbon, 40% reduksi sampah, 76% reduksi polusi air, dan 97% tailings.

Rasio Cost and Benefit Analyis menjadi lebih besar secara significant. Juga, tidak perlu dengan biaya urugan (landfilling) yang semakin besar. Kesempatan kerja untuk industri daur ulang juga lebih besar ketimbang kerja-kerja urugan dan buangan sampah industri (waste disposal).

Ke tujuh, “tambang di dunia ketiga lebih baik ketimbang di dunia pertama”. Joan Kuyek menyanggah mengingatkan relasi tambang di Tropis dan perubahan iklim. Untuk Indonesia, contoh ini telak karena tambang telah menyentuh daerah-daerah hutan konservasi. Dengan penurunan luasan hutan tropis karena tambang, maka daftar dosa tambang semakin banyak yakni dengan berkontribusi pada perubahan iklim dunia karena memperkecil carbon sequestration.

Jikalau Kuyek benar, maka dialektika tambang dan pembangunan tidak bisa menghasilkan kondisi ideal (first best) yakni bahwa tambang mereduksi kemiskinan, memaksimalkan ekonomi dan merupakan “enabling conditions” bagi komunitas pada berbagai level dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Ekonomi nasional pun tertolong, negara dan rakyat pun sejahtera.

Bila Kuyek benar, maka pilihan bagi rakyat sangat kecil yakni bahwa hanya akan terjadi Second Best atau Third Best. Selalu ada yang diperkaya, diuntungkan. Selalu ada yang dirugikan, dimiskinkan bahwa disingkirkan. Negara bahkan tak berdaya menerima takdir ini. Bila ini benar, maka Ross dan Collier, harus menerima nobel bidang social politik karena mereka telah meramalkan bencana, konflik, perang sipil di daerah-daerah kaya mineral.

6. Tambang dan Gender
Dampak tambang adalah bencana dalam banyak wajah. Sebagian korban berwajah peremuan. Ingrid Macdonald pernah membuat daftar dosa tambang terhadap gender, khususnya perempuan. Pertama, perusahaan tambang kerap bernegosiasi seputar benefit dan kompensasi dengan laki-laki, hal ini terjadi Bahkan dalam komunitas matrilineal dimana perempuan secara tradisional menjadi tuan tanah. Kedua, tambang tidak mengenali relasi saling tergantung antara agama dan kerohanian dengan perempuan asli dengan lingkungan mereka, manakala mereka menjadi pengungsi internal (IDPs).

Ketiga, perempuan memiliki sangat sedikit kontrol dan akses atas keuntungan-keuntungan (jangka pendek maupun jangka panjang) khususnya yang berkaitan dengan uang dan kesempatan kerja. Di lain pihak, perempuan tidak lagi memiliki akses atas penghidupan (livelihood) yang berbasis sumber daya alam. Peran dan tanggung jawab perempuan dipinggirkan. Beban kerja perempuan bertambah yang tercipta karena laki-laki bekerja pada tambang sedangkan perempuan harus bergantung pada tanggungan ekonomi rumah tangga dan penyediaan makanan dengan cara tradisional. Hal ini diperparah dengan degradasi lingkungan, tanah dan air. Perempuan masyarakat meramu (semi hunter gatherer) harus berjalan lebih jauh dari biasanya kerena sumber-sumber pangan semakin hari semakin jauh.

Bagi perempuan kepala keluarga, mereka semakin banyak beban. Dalam segala aspek kemanusian seorang perempuan, mereka termarginalkan. Belum terhitung kekerasan domestik yang kerap dialami mereka. Kehadiran industri tambang membuka kesempatan pada perkembangan HIV/AIDS dan ini menambah daftar kerentanan perempuan. Bisa disimpulkan, bencana tambang kerap berwajah perempuan dan merampas hak-hak perempuan.

7. PENUTUP
Perusahaan tambang harus sejujurnya mengakui bahwa tambang tidak netral. Industri tambang memiliki pada dirinya sendiri evil (kejahatan) dan devil (keiblisan). Perubahan paksa yang terjadi atas segala dimensi kehidupan dan penghidupan rakyat lokal sekitar tambang memiliki resiko-resiko yang tidak gampang dikelolah oleh pemerintah maupun perusahaan tambang demi kemaslahatan masyarakat lokal.

Alih-alih membangun lewat tambang, yang terjadi justru pemiskinan. Wajah ramah industri tambang masih merupakan kemewahan.

Mitigasi dampak haruslah didasarkan pada kalkulasi hak-hak dasar manusia. Bahwasanya tambanglah yang membawa berbagai bencana baru, mulai dari yang sifatnya ekologis, hingga yang sosiologis dan endemic seperti HIV/AIDs. Sehingga keliru besar ketika napsu untuk profit maximizing menafikan kewajiban modal alias industri tambang dan negara yang diuntungkan untuk membayar dan memenuhi hak-hak rakyat, terutama perempuan, yang termarjinalkan dalam segala hal.

Semoga Ross (1999) tidak benar ketika kembali menanyakan dan merefleksikan bahwa mungkin saja kekayaan tambang kita di Indonesia merupakan sumber daya kutukan (resource curse). Untuk membuktikan ramalan Ross salah, maka orang harus melakukan secara total management resiko dan mitigasi, yang di dasarkan pada kesadaran akan hak-hak rakyat daerah tambang.

Asumsi dasar dari modal dan extractive industri (termasuk tambang) dunia adalah profit maximizing, dan komitmen pada pembangunan masyarakat adalah artisifial semata penuh kesemuan adalah keniscayaan. Coba tilik kasus Mollo saat ini, mengapa kalau pertambangan itu baik, selalu melibatkan preman-preman lokal? Ini tentunya bertujuan agar ada konflik horisontal antara yang pro dan kontra.

Tulisan ini tidak memberikan rekomendasi muluk-muluk. Hanyalah satu hal bahwa resiko-resiko tambang akan dipikul seluruh masyarakat sedangkan aliran keuntungan dan uang tidak akan dimiliki oleh rakyat.

Kedengaran radikal? Mungkin. Tetapi radikalisme pembangunan dalam wajah tambang sudah banyak menelan nyawah manusia. (lihat Macdonald (2003) ‘Mining, Human Rights and Gender Equality’ Mining for whom?)

Dalam konteks yang lain ada yang mengatakan bahwa “sumber daya perang (resource wars)” sebagian disebabkan oleh perusahaan logging atau tambang yang ‘merampok lingkungan’ dan mengeluarkan orang yang sudah lama mendiami tanahnya atau menghilangkan segala penghidupan mereka yang bergantung pada tanah tradisional mereka.

Dalam konteks Mollo, Usif-Usif dan Fetor sudah sejak lama hidup dari rakyat. Rakyat yang menghidupi mereka bukan sebaliknya. Bila tidak ada rakyat, maka Usif kehilangan relevansinya. Wong, usif-usif yang ada sekarang pun adalah usif warisan penjajah belanda. Jadi kalau ada usif yang sok kuasa, jangan lagi didengar suaranya, karena sejak jaman Belanda, mereka adalah antek-antek penjajah yang kejam dan kerjanya memeras rakyat kecil (sadar atau tidak sadar). Bila mereka yang Usif dan aparat yang juga suka ber-gereja, tetapi tidak pro rakyat kecil, mereka adalah utusan-utusan setan alias serigala berbulu domba.

Kalau usif dan pemerintah lebih pentingkan kepentingan jangka pendek, maka rakyat yang baik harus berusaha mengingatkan mereka secara serius. Dalam hal ini, penulis setuju atas penolakan tambang di TTS, bukan hanya kasus Mollo. Tambang di Mollo adalah agenda strategis untuk merusak Mollo yang selama ini menjadi pasokan buah-buahan bagi TTS dan Kupang.

8. Referensi
Collier, P., and A. Hoeffler. 2000. “Greed and Grievance in Civil War.” World Bank Policy Research Working Paper 2355. Washington D.C.: World Bank.

DTE 39:6, Nov/98; DTE 47; Development Agression, Observations on Human Rights Conditions in the PT Freeport Indonesia Contract of Work Areas With Recommendations.
Gedicks, Al (2001), Resource Rebels: Native Challenges to Oil and Mining Corporations. Boston: Southend Press.

Kuyek, Joan (2004) Mining Myths. A presentation to the Citizen’s Mining Advisory Group1 MiningWatch Canada.

Macdonald, Ingrid (2003) ‘Mining, Human Rights and Gender Equality’ Mining for whom? Papua New Guinea mine affected communities conference
Motupore Island Mining Ombudsman, OCAA.

OCAA (2004) Mining Ombudsman Report 2004.

Ross, Michael (1999) “The political economy of the resource curse”. World Politics 51 pp. 297-322.

Ross, Michael (2003:2) “How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from 13 Cases”. Department of Political Science, UCLA. Prepared for the Yale-World Bank project on “The Economics of Political Violence.”

Ross, Michael (2003) Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia. Department of Political Science UCLA Prepared for the Yale-World Bank project on “The Economics of Political Violence.”

Ross, Michael (2003) A Closer Look At Oil, Diamonds and Civil War. Annu. Rev. Polit. Sci. 2006. 9:265–300.

[1] Paper ini bukanlah paper ilmiah. Dibuat untuk mendukung masyarakat Mollo dalam upaya mitigasi bencana di Mollo, dengan cara tidak memberikan gunung-2 mereka ditambang untuk kepentingan sesaat.
[2] Penulis adalah pengamat Bencana Nasional, tamat S2 dari Inggris, sering menulis di Kompas dan Jakarta Post tentang Bencana. Juga adalah putra Mollo yang menganut prinsip bahwa ke-Mollo-an seseorang tidak bisa diklaim berdasarkan fam atau marga, melainkan kepedulian terhadap Mollo, dalam berbagai sektor. Bila ada yang berkeberatan dengan isi tulisan ini, maka prinsip ”pena melawan pena” seharusnya diterapkan dan bukan kekerasan ataupun premanisme yang kerap dipakai para pengusaha tambang dan pemerintah yang keji. Semoga, Bupati dan DPRD TTS sebagai orang-orang yang beragama, betul betul menerapkan prinsip ”kasihilah rakyat Mollo” seperti dirimu sendiri dan janganlah menjual rakyat Mollo dengan tambang yang membawa bencana penghidupan rakyat Mollo. Email: tanlas@telkom.net
[3] Paul Collier, The World Bank, April 10, 1999; Doing Well Out of War.
[4] Down to Earth Nr. 59 November 2003

Solidaritas Perjuangan untuk Rakyat Mollo -english version

2006-11-14T16:43:00.000+08:00

SOLIDARITY STRUGGLE for the PEOPLE of MOLLO
LMND EW NTT-PIKUL-DPK SRMK-SINODE-Rumah Perempuan-Cis Timor-PMPB-KURSOR
Sekber : Jln. Arjuna No.9 Kota Baru Kupang Tlp. 0380-830218 Fax. 833257

POSITION STATEMENT

SAVE THE PEOPLE’S FIELDS!!
SAVE THE WATER ON TIMOR ISLAND!!
REJECT MARBLE MINING!!

The people’s rejection of marble mining activities on Timor Island is nothing new. Various attitudes of rejection appear among the people, from writing reader’s letters to newspapers, sending delegations to dialog with the government, regional people’s assembly and mining companies, to mass si-down and blockade actions against mining activities that have recently led to the arrest and jailing of some people. Now the people of Soe’s South Central District are restless and struggling to reject mining activities. They are the people of Mollo, Fatumnasi Sub-district in South Central Timor District.

In general, rejection by the people is based on their enthusiasm to defend the well-being of nature and sovereignty of the fields that are the source of their livlihood, both of which relate to food production.

Unfortunately the people’s response has not changed the attitudes or the ways of thinking of policy-makers either from the level of the central government to the District Head, or in the legislature from the central to district levels.

FOUNDATION FOR POSITION

Marble mining activities certainly bring more suffering to the people than profits. The profits are only for the investors and those in the government aligned with them.

Those living around the mining site experience several forms of suffering:

1. the disappearance of agricultural fields due to confiscation by the mining company to build facitilities to support the mining or because the land is located on marble that is being mined;

2. the loss of people’s access to water, both water needed for daily living as well as water needed to water their crops. This is caused by the damage done to springs (in general many springs and underground rivers are found among marble hills), as well as to water pollution because of mining wastes;

3. various illnesses, especially skin diseases and stomach problems due to polluted water;

4. damage done to the culture of customs of the local people (in general for the people of the Island of Timor, marble hills are recognized as sacred and the place to carry out traditional rituals);

5. there is potential to experience human rights violations such as intimidation and repressive actions by police, the army and/or thugs protecting the interests of the capitalists;

6. for the people of Timor Island, marble mining operations, particularly in the areas of Mutis Peak (South Central Timor District) and Timau Peak (Amfoang District), threatens the availability of water and crop production. Several riverbeds that run through Timor have their headwaters in Timau and Mutis which are rich in marble.

Marble mining is also not an important matter for the people. Marble is not a basic necessity for people’s consumption (compared to water and food). Marble also is not basic material needed for the continuation of the economic system and the progress of human life (compared to the mining of oil, gas, coal, iron ore and aluminum). The greatest part of marble production only ends up as décor in the homes of rich people.

Only a very small portion of the profits produced by marble mining activities go to the government and used to serve the interests of the people. The majority of the profits from marble mining go to the company that takes away chunks of marble from Timor and processes it in other places to become a product whose value is far greated than the raw chunks. The investor enjoys his profits from the sale of marble, whose value has increased many times over, in the place from which he originates.

Can the mining of marble produce employment on Timor Island? Yes, but very little because the industry to process the marble is not located on Timor, whereas the loss experienced by the people is too great to count.

The attitude that should be taken in regard to marble mining is to SHUT IT DOWN.

Marble mining is different than mining oil and natural gas, coal or minerals that are needed as basic materials to produce various necessities. REGARDING THE MINING OF OIL AND NATURAL GAS, COAL OR MINERALS SUCH AS IRON ORE, COPPER AND ALUMINUM, besides the obligation to observe preservation of the environment, the position the government should take is NATIONALISATION OF THE MINING INDUSTRY, so that the profits that for all this time have been enjoyed by foreign capitalists can be transferred into the hands of the state to be improve and preserve the environment, and make available and serve various needs of the people.
DEVELOPMENT OF THE MINING PROBLEM IN FATUMNASI, MOLLO, SOUTH CENTRAL DISTRICT

1. Kuanoel, Fatumnasi, South Central Timor
- FautLik (a rock hill) that stands proudly in Kuanoel Village, (Fatumnasi Sub-district, South Central Timor District) is threatened by heavy equipment owned by PT. Teja Sekawan Surabaya, a marble mining company. FautLik is the next victim after Fatu Naitapan in Tunua, a neighboring village not far from Kuanoel, was mined in such a messy way. This was especially a mess after the resistance of the people in Naitapan was stopped by repression when protestors engaged in a blockade were arrested and detained by police and thugs who were hired by the company.

- Friends from PIKUL, LMND (Buce Brikmar) and others who visited Kuanoel Village on 6-8 November to monitor the situation noted an excavator, a large truck (Fuso) and various mining implements were still in Kuanoel Village, Fatumnasi Sub-district.

- Mining activities have been unable to procede smoothly due to opposition by women from Kuanoel and Fatumnasi who stood in the front to obstruct the excavator.

- Repressive forces (the military, police and paid thugs) always are guards for each of the capitalist’s interests. They carry weapons, approach the people and intimidate them so they will not demonstrate and will reject those from outside Mollo who come to give solidarity for the people’s resistance.

This is how things stood most recently from 6-8 November according to the observations of Colleague Buce Brikmar.

- Also, head of the division for Development Systems in South Central Timor (Maksi Oematan) played an important role in support for the mining and pressured the people on Tuesday, 7 November 2006 at 3.00 or 4.00 in the afternoon. He invited the people to the office of the Fatumnasi Sub-district Head (Camat), saying it was an official meeting of the South Central Timor District government. This was why the men and women were invited because he said he had observed the people carrying out their activities and that they were being coordinated by Mrs. Aleta Baun. If he was not mistaken, this woman’s organization, up to now, was still illegal. Therefore, the next morning Aleta Baun had to bring all attributes of her organization to his office. He also demonstrated discrimination towards the people. He asked them, “All of you have received cash subsidies [from the government] to help pay for increased fuel costs, haven’t you?” The people responded that they had. “You have all received rice aid for the poor, haven’t you?” The people responded that they had. This was followed by one sub-district civil servant who said: “They have sir, they have already received rice and that is what they are eating at the site of their demonstration.” Then Maksi Oematan responded, “Great, later you will all get more, ya?!” His cynical words directed at the people invited a harsh reaction because there is no relationship of the Bureau for Development Systems, the mining problem and organizations. It seems from the attitude of this man from Development Systems that he was present in his institutional capacity. In our judgment he has violated civil-political human rights, so we demand of the NTT Provincial People’s Assembly to immediately order the police (the police force of South Central Timor) to detain MAKSI OEMATAN for the period of 1 week.

2. The above problem led to restlessness of the people of Mollo in the Fatumnasi Sub-district so that on Wednesday, 8 November, the people of Fatumnasi carried out a protest action in Soe [the capital of South Central Timor District] in order to meet with the Head of South Central Timor District and to pressure him to immediately withdraw the mining permit. Nevertheless, this action apparently did not produce results.

ISSUES BEING WEIGHED

The people of Fatumnasi definitely reject the mining because:

- their fields are damaged and seized by mining activities;

- a spring is being tapped for mining interests and the muddied water threatens health and will in the end disappear once the rock has been mined;

- there is restlessness due to police and military going back and forth in their village;

- the wind that gusts down from the peak of Mt. Mutis will be many times more severe and will attack their homes and plants because Fautlik that protects them from the wind will be shaved away;

- a simbol of Mollo culture will be smashed (Fautkanaf – the people are guards of the rock and Oekanaf – guard of the water)

- the destruction of fields and the loss of available water will have an impact, namely reduced food production that will end in poverty and hunger;

- for the rocks around Mt. Mutis to be mined spells danger for the preservation of riverbeds throughout the island of Timor;

- this means the mining of Fautlik and other rock hills = Timor drought in the future = greater destruction in terms of food security = death for the children-grandchildren of all who live on Timor Island.

DEMANDS

Based on the issues above, we demand:

1. Of the NTT Provincial People’s Assembly

- to immediately visit the location of the mining conflict in Mollo, South Central Timor, and not simply listen to the complaints of the people while sitting behind a desk;

- to issue a political statement pressuring the NTT Governor to give an honest explanation regarding the situation of permission granted for marble mining that was once issued and to withdraw that permission if it is one of the basis that allows district heads throughout Timor to permit mining.

2. Of the Head of South Central Timor District

- to listen to the complaints and demands of the people

- to give attention to saving the ecology and food security on the island of Timor

by means of:

- withdrawing permission to mine in the region of Fatumnasi Sub-district in Mollo, South Central Timor District that has been given to marble mining companies;

- demanding that companies that have already operated or that are currently operating be held accountable for rehabilitating the environment that has been damaged as a result of their mining activities.

SAVE THE PEOPLE’S FIELDS!!
SAVE THE WATER ON TIMOR ISLAND!!
REJECT MARBLE MINING!!

Kupang, 08 November 2006

Signed

GREGORIUS DALLA
FIELD COORDINATOR

Surat Terbuka

2006-11-14T16:27:00.000+08:00

Silahkan di Copy and Paste ke halaman anda....

SURAT TERBUKA

Hal : Tuntutan Pencabutan Ijin Penambangan di Kawasan Pegunungan Mollo

Kepada :

1. Bupati Timor Tengah Selatan

2. Kapolres Timor Tengah Selatan

3. Ketua DPRD Timor Tengah Selatan

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur

2. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur

3. Kapolda Nusa Tenggara Timur

4. Komisi Ombudsman Nusa Tenggara Timur

5. Komnas HAM

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan penyesalan atas berlarut-larutnya konflik masyarakat adat Mollo dengan PT Teja Sekawan. Seperti diketahui, konflik ini bermula dari perijinan penambangan batu Fatu Ob/Faut Lik di Desa Kuanoel Kecamatan Fatumnasi yang diberikan oleh Bupati Timor Tengah Selatan kepada PT Teja Sekawan tanpa berkonsultasi dan mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan warganya. Pemberian ijin dengan cara seperti ini telah mencederai semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung para aparatur pemerintahan, dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Masyarakat adat Mollo telah sangat lama hidup dan bergantung pada kelestarian alam setempat yang menjadi sumber penghidupan dan mata pencaharian mereka seperti sumber-sumber air, tanah pertanian, dan hutan. Berbagai pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batu membawa kerusakan bagi alam dan akhirnya merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Setidaknya, dampak-dampak berikut telah terjadi akibat penambangan batu di lokasi sebelumnya, yaitu di Gunung Naetapan, Desa Tunua, Kecamatan Fatumnasi;

1. Menurut warga Desa Tunua dan sekitarnya, kehadiran perusahaan tambang marmer tidak memberi manfaat bagi mereka. Disamping tak satupun warga setempat yang dipekerjakan oleh perusahaan, janji-janji membangun fasilitas kesehatan dan gereja juga tidak pernah dipenuhi.

2. Pemotongan Gunung Batu menyebabkan tanah mudah longsor. Selain mengancam keselamatan warga, longsor juga menggerus lahan pertanian mereka.

3. Pencemaran sumber air. Terjadi akibat limbah serbuk batu marmer dibuang ke sungai. Padahal, sungai tersebut dipakai berbagai keperluan warga mulai mandi hingga mencuci.

4. Kekeringan. Gunung batu adalah wilayah tangkapan air yang memasok sumber-sumber air setempat. Hilangnya gunung batu akibat penambangan menyebabkan kekeringan di musim kemarau.

5. Rawan Pangan. Penambangan menggusur lahan-lahan pertanian masyarakat. Seluas 25 hektar lahan telah dicaplok pengusaha batu marmer. Akibatnya produksi pangan menurun, pemasukan keuangan pun kurang. Beberapa tanaman tahunan seperti jeruk menderita mati layu karena tergenang air bekas pencucian batu marmer.

Kami mengingatkan kepada Bapak Bupati bahwa penambangan marmer di kawasan pegunungan Molo adalah tindakan bunuh diri massal. Kawasan tersebut merupakan kawasan tangkapan air yang mengaliri dua Sungai terbesar di Pulau Timor, Benanain dan Noelmina. Ratusan mata air di Molo dan daerah kaki pegunungan Molo, amat bergantung pada keberadaaan kawasan pegunungan kapur/marmer di kawasan Molo.

Penambangan gunung batu juga menyebabkan masyarakat tercabik-cabik dalam konflik horizontal serta mengalami intimidasi dan kekerasan baik dari aparat kepolisian maupun preman bersenjata yang dapat mengancam keselamatan mereka. Kiranya tidak bijak jika keputusan pemerintah bukannya mendatangkan kesejahteraan tetapi malah menyengsarakan rakyatnya.

Oleh karena itu kami mendesak kepada :

1. Bupati Timor Tengah Selatan untuk segera mencabut semua Surat Ijin Penambangan di Kawasan Pegunungan Mollo

2. Kapolres Timor Tengah Selatan agar memerintahkan jajarannya untuk menghentikan kegiatan perusahaan serta tidak melakukan intimidasi dan teror kepada masyarakat dan pendampingnya.

3. Ketua DPRD Timor Tengah Selatan agar pro-aktif menangani kasus ini dan memberikan teguran kepada aparatur negara yang menyalahgunakan wewenangnya.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 November 2006

Hormat Kami,

Nama, Lembaga

2006-11-14T16:23:00.000+08:00

SERUAN AKSI

TUNTUT BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN CABUT SEMUA IJIN PENAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MOLO

Masyarakat Adat Mollo di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali bergerak mempertahankan kelangsungan sumber-sumber penghidupan mereka dari pengrusakan oleh industri tambang marmer. Kali ini PT Teja Sekawan (Surabaya) hendak membelah gunung batu Fatu Ob/Faut Lik di Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, TTS guna dijadikan potongan-potongan marmer untuk diekspor ke manca negara.

Dengan kegigihannya melawan intimidasi para preman yang bersenjata, masyarakat adat Mollo berhasil memaksa PT Teja Sekawan menghentikan operasinya untuk sementara setelah lebih dari sebulan melakukan pendudukan di lokasi tambang. Warga juga menuntut Bupati Timor Tengah Selatan untuk mencabut ijin penambangan bagi PT Teja Sekawan. Namun Bupati hanya bersedia membekukan sementara ijin perusahaan dan akan membentuk Tim Independen untuk menilai kelayakan usaha penambangan di pegunungan Mollo.

Pembentukan Tim Independen sering dijadikan alat untuk mengelabuhi rakyat lalu akhirnya eksploitasi alam tetap dilanjutkan dengan dalih telah ada kajian ilmiah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Pegunungan Mollo harus dilakukan Penghentian Total segala jenis Usaha Pertambangan.

Kami mengundang partisipasi kawan-kawan untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat mollo dengan mengirim surat ke Bupati Timor Tengah Selatan agar mencabut seluruh perijinan pertambangan di Pegunungan Mollo.

Kirimkan Surat Anda ke nomor-nomor fax berikut ini:

Bupati TTS 0388-21137
DPRD TTS 0388-21365
Kapolres TTS 0388-21400

Tembusan:

Gubernur NTT 0380-821520
DPRD NTT 0380-829453
Kapolda NTT 0380-821544
Komisi Ombudsman NTT 0380-839367

Komnas HAM 021-3925227

Terlampir contoh surat protes. Anda dapat mengakses berita terbaru tentang aksi warga Molo di http://rakyatmollo.blogspot.com/. Sebarkan SERUAN AKSI ini kepada mitra jaringan anda.

Lewat sepucuk surat, anda dapat mencegah pengrusakan Pegunungan Molo dan membantu masyarakat mempertahankan hak-haknya. Anda dapat menyaksikan gunung batu yang telah berubah menjadi potongan marmer di http://www.teja-marble.com/product.html

Salam Lestari,

Adi Widyanto

---------------

Campaigner

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Jl. Mampang Prapatan II/30 Jakarta 12790

Telp/Fax 021-7941559

www.jatam.org

Siaran Pers 10 November 2006

2006-11-13T17:46:00.000+08:00

Siaran Pers 10 November 2006

JATAM AMAN WALHI

KONFLIK TAMBANG MARMER MEMANAS,

BUPATI ENGGAN CABUT IJIN PENAMBANGAN

Jakarta. Demi mempertahankan kelestarian kawasan pegunungan Mollo dan keberlanjutan penghidupan, para perempuan masyarakat adat Mollo tidak gentar menghadapi ancaman preman bersenjata sewaan perusahaan tambang marmer PT Teja Sekawan. Perusahaan ini masih ngotot ingin menguasai dan membelah batu-batu besar di pegunungan Molo meski terus mendapat perlawanan dari masyarakat adat Mollo. Setelah pada Agustus lalu perusahaan menggusur kebun warga dengan Ekskavator untuk membuat jalan, pada 2 November baru-baru ini PT Teja Sekawan mulai memotongi gunung batu.

Guna memuluskan niatnya untuk segera memindahkan gunung batu ke pabrik dan diolah menjadi potongan marmer, perusahaan menyewa beberapa preman yang ditugasi menakut-nakuti warga. Preman-preman ini harus berhadapan dengan para perempuan adat Mollo. Para preman bersenjata parang, pisau, dan bahkan pistol mengancam akan membunuh para perempuan itu jika mereka masih tetap duduk di atas batu. Bahkan ketika para perempuan tetap menduduki batu-batu, karyawan Teja Sekawan mulai memotongi batu. Akibatnya, tubuh tiga orang perempuan, yaitu mama Veronika, mama Mince dan mama Marselina diselimuti debu dari batu yang dibor.

Para perempuan adat Mollo mati-matian mempertahankan gunung batu dari eksploitasi oleh perusahaan. Mereka berani menghadapi ancaman preman yang disewa perusahaan karena jika gunung batu musnah, maka bencana akan datang. Mulai dari krisis air, tanah longsor, dan serangan hama tanaman. Gunung batu secara alamiah telah membentuk kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi hidrologis dan pengendali longsor di kawasan pegunungan tersebut.

Situasi di Molo menjadi makin kritis karena tidak ada ketegasan aparat keamanan mengatasi situasi yang kian memanas. Bahkan ketika para preman diketahui membawa berbagai macam senjata, aparat hanya diam dan mengawasi, dan bukannya menangkap mereka. Setiap saat, keselamatan warga terancam oleh tindak kekerasan oleh para preman. Bahkan, sempat terjadi seorang preman hendak menyerang salah seorang perempuan tersebut, namun dapat dihalau oleh mama-mama yang lain serta para laki-laki Mollo.

Pejabat setempat, terutama Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), sama sekali tidak peduli atas konflik yang kian mengeras akibat ijin yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan keselamatan warga. Ketika masyarakat mencoba bertemu di kantornya Bupati tidak pernah ada seraya menolak mencabut ijin penambangan yang kontroversial tersebut. Warga yang kemudian menduduki kantor Bupati tidak juga diterima untuk menyampaikan sikapnya. Bupati memilih menghindar daripada bertemu dengan rakyatnya.

Pemerintah seharusnya bertindak arif dalam memandang persoalan investasi. Sudah terlalu banyak contoh dan pengalaman rakyat menjadi korban demi investasi dan kenyamanan bisnis pengusaha. Dalam kasus ini nampak sekali bagaimana pemerintah daerah yang mengeluarkan ijin penambangan bertindak sangat tidak bertanggungjawab, bersembunyi ketika konflik pecah. Masyarakat dibiarkan menghadapi preman bersenjata, sementara Bupati yang mengeluarkan ijin penambangan dan menjadi akar masalah justru pura-pura tidak tahu.***

Kontak Media

Adi Widianto (JATAM) 021-79181683, 081511655911

Solidaritas Perjuangan untuk Rakyat Mollo

2006-11-09T14:07:00.000+08:00

SOLIDARITAS PERJUANGAN untuk RAKYAT MOLLO

LMND EW NTT-PIKUL- DPK SRMK-SINODE-Rumah Perempuan-Cis Timor-PMPB-KURSOR

Sekber : Jln. Arjuna No.9 kota baru kupang Tlp. 0380-830218 Fax. 833257

________________________________________________________

PERNYATAAN SIKAP

SELAMATKAN LAHAN PANGAN RAKYAT !!

SELAMATKAN AIR DI PULAU TIMOR !!

TOLAK PERTAMBANGAN MARMER !!

Penolakan rakyat umumnya dilandasi oleh semangat mempertahankan keselamatan alam dan kedaulatannya atas lahan mata pencaharian, dimana keduanya berhubungan dengan produksi pangan.

Sayangnya respon yang ditunjukan rakyat tidak kunjung mengubah sikap dan cara berpikir para penghasil kebijakan, baik itu Pemerintah pusat hingga Bupati, maupun jajaran legislatif dari pusat sampai kabupaten.

LANDASAN SIKAP

Aktivitas Pertambangan Marmer memang lebih banyak mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat, dari pada keuntungan. Keuntungan hanya menjadi milik pengusaha/investor dan pemerintah yang bersekutu dengannya.

Bagi rakyat di sekitar pertambangan, kesengsaraan yang dialami berupa:

1. Hilangnya lahan pertanian akibat dirampas oleh perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pendukung pertambangan maupun oleh karena letak lahan mereka di atas gugusan marmer yang ditambang

2. Hilangnya akses rakyat terhadap air, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, maupun untuk mengairi lahan pertaniannya. Hal ini disebabkan oleh rusaknya sumber mata air (umumnya bukit marmer terdapat banyak mata air dan aliran sungai bawah tanah), maupun oleh pencemaran air karena limbah pertambangan

3. Berbagai macam penyakit, terutama penyakit kulit dan perut karena pencemaran air.

4. Rusaknya budaya dan istiadat masyarakat setempat (umumnya bagi rakyat di Pulau Timor, bukit marmer adalah tempat yang disakralkan untuk melakukan upacara adat)

5. Potensial mengalami kekerasan HAM berupa intimidasi dan tindakan represif dari aparat kepolisian, tentara maupun preman yang melindungi kepentingan pemodal.

6. Bagi Rakyat di Pulau Timor, operasi tambang Marmer, terutama di Kawasan Pegunungan Mutis dan Timau, merupakan ancaman bagi ketersedian air dan produksi pangan. Berbagai macam DAS yang mengaliri daratan Timor bersumber dari Timau dan Mutis yang kaya dengan cadangan Marmer.

Tambang Marmer juga bukan hal yang penting bagi masyarakat. Marmer bukanlah kebutuhan pokok konsumsi rakyat (dibandingkan dengan air dan pangan). Marmer juga bukanlah bahan baku bagi kelangsungan sistem ekonomi dan kemajuan kehidupan umat manusia (bandingkan dengan tambang minyak, gas, batu bara serta biji besi dan aluminium). Sebesar-besarnya produksi marmer hanya berakhir sebagai pajangan penghias rumah orang-orang kaya.

Keuntungan yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan Marmer juga hanya bagian yang sangat kecil jatuh ke tengan pemerintah dan digunakan untuk melayani kepentingan rakyat. Paling besar keuntungan pertambangan Marmer jatuh ke tangan pengusaha yang membawa keluar bongkahan Marmer dari Timor dan mengolahnya di tempat lain menjadi produk yang bernilai jauh lebih tinggi dari pada bongkahannya. Di tempat asalnya, si investor menikmati keuntungan dari penjualan marmer yang nilainya sudah bertambah berkaki-kali lipat.

Apakah penambangan Marmer bisa membuka lapangan kerja di Pulau Timor? Ya, tetapi sangat sedikit karena industri pengolahannya tidak terletak di Timor. Sementara kerugian yang dirasakan rakyat, tidak terhitung besarnya.

Sikap yang seharusnya diambil bagi pertambangan marmer adalah PENUTUPAN.

Hal ini berbeda dengan penambangan Minyak dan Gas Bumi, Batu Bara ataukah logam yang memang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku dan bahan bakar produksi berbagai macam kebutuhan. BAGI TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI, BATU BARA ATAUKAH LOGAM SEPERTI BIJI BESI, TEMBAGA DAN ALUMINIUM, selain wajib memperhatikan keselamatan lingkungan, sikap yang seharusnnya diambil pemerintah adalah

MENASIONALISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN,

agar keuntungan yang selama ini dinikmati pemodal asing bisa beralih ke tangan negara untuk digunakan bagi perbaikan dan pelestarian lingkunganl, menyediakan dan melayani berbagai macam kebutuhan rakyat.

Perkembangan Persoalan Tambang Marmer di Mollo, Fatumanasi Kab. TTS

1. Kuanoel, Fatumnasi, TTS

- FautLik (bukit batu) yang berdiri gagah di Desa Kuanoel, (Kecamaten Fatumnasi, Kabupaten TTS) sedang berada di bawah ancaman alat berat milik PT. Teja Sekawan Surabaya, perusahan tambang Marmer. FautLik akan menjadi korban berikut, setelah Fatu Naitapan di Tunua, desa tetangga yang tidak jauh dari Kuanoel porak-poranda ditambang. Terutama setelah terhentinya perlawanan rakyat di Naitapan oleh represi, penangkapann dan penahanan puluhan peserta aksi blokade oleh aparat polisi dan preman yang menjadi centeng perusahaan.

- Pantauan kawan-kawan PIKUL, LMND (Buce Brikmar) dan yang mengunjungi Desa Kuanoel 6-7-8 Nopember, tampak excavator, truk besar (FUSO) dan berbagai peralatan dan perlengkapan tambang masih berada di desa Kuanoel kec. Fatumnasi

- Aktivitas penambangan belum berjalan lancar oleh perlawanan Kaum Perempuan Kuanoel dan Fatumnasi yang berdiri paling depan menghadang Excavator.

- Tetapi aparat represif (tentara dan polisi) dan preman bayaran selalu menjadi pengawal setiap kepentingan pemodal, menenteng senjata mendatangi rakyat dan mengintimidasi rakyat untuk tidak mmelakan aksi unjuk rasa dan menolak kedatangan oragan-orang dari luar Mollo yang memberi solidaritas terhadap perlawanan rakyat.

Situasi terakhir tanggal, 6-7-8 Nopember 06 atas pantauan Kawan Buce Brikmar.

- Demikian pula kabag TATAPEM TTS (Maksi Oematan) memainkan peran penting mendukung penambangan dan menekan rakyat pada hari selasa tanggal, 7 Nopember 2006 tepatnya jam 16.00 wit atau jam 3 sore

- Mengundang rakyat untuk hadir di kantor Camat fatumnasi dan mengatakan bahwa ini adalah rapat resmi pemda TTS. Karena itu saya mengundang bapak-ibu untuk menghadiri rapat ini, karena sejauh ini kami memantau rakyat melakukan aktifitas aksi dan yang mengkoordinir tentu saja ibu aleta baun karena, tidak salah ibu punya organisasi yang hingga saat ini masih illegal, karena itu kepada Aleta Baun agar, besok pagi segera membawa seluruh atribut organisasi ke kantor saya. Kemudian Sikap diskriminatif terhadap rakyat dengan mengatakan, kalian sudah terima uang BBM ?, rakyat menjawab, sudah- kalian sudah terima raskin kan? Rakyat menjawab sudah, dan dikatakan lanjut oleh salah satu oknum pegawai kecamatan sebagai berikut: sudah semua bapak, mereka sudah terima beras dan itu yang dipakai makan di tempat aksi, lalu maksi oematan menjawab bagus nanti kalian dapat lagi ya!! Dengan kata yang sinis terhadap rakyat, inilah yang kemudian mengundang reaksi keras, karena tidak ada hubungannya Dinas TATAPEM dengan masalah pertambangan dan Organisasi. Karena itu dari sikap Oknum TATAPEM yang hadir secara kelembagaan. Kami menilai telah melanggar HAM Sipil Politik dan dengan demikian kami menuntut kepada, DRPD Propinsi NTT untuk segera memerintahkan Pihak Kepolisian (POLRES TTS) untuk menahan MAKSI OEMATAN dari jangka waktu 1 minggu.

2. Dari persoalan diatas menjadi keresahan rakyat Mollo Kec. Fatumnasi maka pada hari/tanggal : rabu, 08 Nopember masyarakat fatumnasi melakukan aksi ke soe untuk menemui Bupati TTS dan mendesak segera mencabut ijin pertambangan. Namun aksi tersebut ternyata tidak membuahkan hasil.

Hal-hal yang dinilai:

- Rakyat Fatumnasi tentu saja menolak tambang, karena itu berarti:

- Lahan pertanian rusak dan terampas oleh aktivitas tambang

- Sumber air disedot untuk kepentingan penambangan, air keruh mengancam kesehatan dan pada akhirnya sumber air akan hilang ketika batu ditambang.

- Keresahan akibat aparat polisi dan tentara yang mondar-mandir di desa mereka

- Angin yang turun kencang dari Puncak gunung Mutis akan semakin berlipat-lipat kencang menerpa rumah rakyat dan tanamannya karena Fautlik yang berdiri menghadang angin akan dipangkas.

- Hancurnya simbol budaya Mollo (Fautkanaf—masyarakat penjaga batu, dan Oekanaf—penjaga air)

- Kerusakan lahan pertanian dan penurunan ketersediaan air berdampak pada turunnya produksi pangan, yang berujung pada kemiskinan rakyat dan kelaparan.

- Batu-batu di sekeliling Mutis di tambang berarti membahayakan keberlangsungan aliran air di DAS-DAS di seluruh pulau Timor.

- Itu berati penambangan Fautlik dan bukit-bukit batu lainnya = kekeringan Timor di masa depan = kehancuran lebih dalam ketahanan pangan = kematiann bagi anak-cucu setiap manusia yang hidup di atas Pulau Timor.

Tuntutan :

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menuntut:

1. Kepada DPRD NTT untuk segera turun ke lokasi konflik pertambangan MOLLO TTS, dan tidak hanya mendengar keluhan rakyat di belakang meja. Serta

- Mengeluarkan sikap politik mendesak Gubernur NTT memberi keterangan yang jujur tentang posisi izin prinsip penambangan marmer yang pernah dikeluarkan dan mencabutnya jika izin tersebut masih menjadi salah satu landasan pemberian izin penambangan oleh bupati-bupati di Timor.

2. Bupati TTS, kami menuntut:

- Mendengarkan keluhan dan tututan rakyat

- Memperhatikan keselamatan ekologis dan ketahanan pangan pulau Timor

Dengan cara:

- Segera mencabut izin penambangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang Marmer di wilayah mollo kec. Fatumnasi TTS

- Menuntut Perusahaan yang telah atau sedang beroperasi bertanggungjawab merehabilitasi kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas penambangan yang dijalankan.

SELAMATKAN LAHAN PANGAN RAKYAT !!

SELAMATKAN AIR DI PULAU TIMOR !

TOLAK PERTAMBANGAN MARMER !

Kupang, 08 Nopember 2006

Mengetahui

GREGORIUS DALLA

KORLAP

Statemen Solidaritas PRP

2006-11-06T19:10:00.000+08:00

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP PRP)

Jl. Dr.Saharjo No. 115B Ungu

Telp:(021)829-4858 Email:prp_pusat@yahoo.com

============================

Statement Solidaritas

Tutup Perusahaan Tambang Marmer di Pegunungan Mutis !!!

Hentikan Intimidasi, Represi dan Pemaksaan terhadap Warga !!!

Salam Rakyat Pekerja,

Sejak Sabtu tanggal 14 Oktober 2006, rakyat Mollo kembali melancarkan aksi penutupan penambangan marmer di pegunungan Mutis. Penambangan marmer tersebut dilakukan oleh PT Teja Sekawan Surabaya. Penambangan marmer tersebut dilakukan di FautLik (Bukit Batu), di Desa Kuanole, Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Fautlik menjadi korban selanjutnya setelah FatuNaitapan di Tunua yang tidak jauh dari Kuanoel hancur oleh penambangan marmer. Pengalaman tambang marmer yang merusak lingkungan FatuNaitapan di Tunua, tidak jauh dari lokasi saat ini, membuat warga melakukan penolakan terhadap penambangan marmer.

Hal ini dilakukan karena akibat penambangan tersebut akan berdampak pada sulitnya rakyat mengakses air, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun mengairi lahan. Dengan begitu, dampak dari penambangan marmer juga akan mengakibatkan pada kemampuan menghasilkan pangan bagi masyarakat di pegunungan Mollo. Karena sebenarnya Mollo sangat kaya akan mata air dan sungai bawah tanah serta menjadi sumber hampir sebagian besar sungai di Pulau Timor. Jika penambangan marmer dibiarkan beroperasi, maka yang akan terkena dampaknya bukan hanya rakyat Mollo saja, namun juga hampir seluruh rakyat di Pulau Timor. Dan jelas itu merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Hal yang lain adalah pegunungan Mollo memiliki arti penting tidak hanya untuk masyarakat Mollo tetapi juga masyarakat di Nusa Tenggara Timur (khususnya Pulau Timor). Secara budaya bukit marmer adalah tempat yang disakralkan untuk melakukan upacara adat bagi masyarakat Timor. Dengan adanya penambangan marmer, maka kesempatan rakyat untuk melakukan upacara adat menjadi terhambat, dan lagi-lagi ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap rakyat yang akan menjalankan keyakinannya.

Selain itu, berbagai pemaksaan, represi serta intimidasi terhadap rakyat selama penambangan marmer itu berlangsung sering diterima oleh rakyat Mollo. Hal itu dilakukan kepada rakyat yang menolak adanya penambangan marmer. Bahkan pemaksaan dan intimidasi bukan hanya dilakukan oleh pihak perusahaan, namun juga dilakukan oleh preman yang dibayar oleh perusahaan sebagai centeng perusahaan dan pihak aparat keamanan.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Mollo dan menyatakan sikap :

Tutup segera perusahaan penambangan marmer di pegunungan Mutis karena akan berakibat pada rusaknya lingkungan dan hilangnya akses rakyat terhadap air serta kemampuan rakyat untuk menghasilkan pangan.
Hentikan segera pemaksaan, represi dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan aparat keamanan terhadap rakyat Mollo karena jelas melanggar Hak Asasi Manusia.
Agar pemerintah daerah dapat segera meninjau ulang ijin operasi PT Teja Sekawan Suarabaya, karena pertambangan tersebut bukan hanya akan merugikan rakyat Mollo, tetapi juga akan merugikan rakyat Pulau Timor.

Kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) juga menyerukan kepada seluruh lembaga, organisasi, elemen masyarakat serta individu yang bersimpati kepada persoalan ini untuk mengirimkan SURAT PENOLAKAN PENAMBANGAN MARMER kepada:

Bupati TTS, No Fax. 0388-21137

DPRD TTS No. Fax 0388-21365

Kapolres TTS No Fax0388-21400

PT Teja Sekawan (Marmer Division) No. Fax 031 5664692

Tembusan ditujukan pada:

Gubernur NTT No Fax. 0380-821520

DPRD NTT No Fax. 0380-829453

Kapolda NTT No Fax 0380-821544

Ombudsman NTT No Fax .0380-839367

Salam Solidaritas

Jakarta, 6 November 2006

Sekertaris Jenderal

Irwansyah

Up date Kronologi Perlawanan Rakyat Mollo

2006-11-06T17:49:00.000+08:00

UPDATE!!

Kronologi Semi Lengkap dari Lapangan

Aksi Tolak Tambang Ds.Kuanoel, Kec.Fatumnasi, TTS

Kronologi sebelumnya merupakan versi wawancara dari telpon dan sms, sehingga kurang detil. Sebagai pembanding disini diberikan kronologi yang lebih lengkap untuk beberapa bagian terutama untuk peristiwa tanggal 2 November 2006.

Kamis 2 Nov 2006: Perempuan-perempuan Pemberani, yang tidak gentar menghadapi PISTOL, PARANG dan PISAU dari Para Preman Penjaga Modal

Pukul 10:00-11:30 WITA

Sembilan orang perempuan sedang menduduki batu di lokasi tambang: Martha Anin, Veronika Bai, Afliana Sau, Vince Oematan, Elma Delasfeto, Mince Taklale, Rince Taklale, Halena Anin dan Maria Taklale. Vince sedang menenun di bawah terpal, sedang yang lainnya duduk di atas batu dan menyanyi. Tiba-tiba muncul Patje Lona (preman lokal yang bekerja sebagai Pimpro PT.Teja Sekawan di Kuanoel) bersama Neri Oematan (salah satu preman lokal yang bekerja), Sam Oematan, Ody Sila, Edi Nifu dan orang-orang Jawa yang menjadi pekerja PT yang sudah mengenakan seragam kerja lengkap, termasuk helm proyek dan masker. Mula-mula mereka isi BBM di mesin bor, tarik selang dari pompa air. Lalu Ody Sila meminta permisi pada mama-mama yang duduk di batu karena mereka mau mulai kerja,”Tolong buka terpal, kami mau kerja.” Tapi mama-mama tidak jawab. Mereka tetap tarik selang ke atas batu, pasang dua aliran: ke arah batu yang diduduki mama-mama dan batu yang diduduki Veronika Bai. Mereka mulai bongkar terpal sendiri, saat tarik bambu yang jadi penyanggah terpal hampir bambu itu mengenai mama-mama yang duduk di situ. Terpal-terpal tersebut pun terobek. Kemudian, mereka juga bongkar patok-patok tenun. Mama-mama tetap diam. Setelah itu dua orang pekerja (Neri Oematan dan Okran Mnune) mulai kerja di batu yang diduduki Veronika. Veronika tetap tidak bergerak. Mereka langsung pasang bor dan kerja di batu itu. Sedangkan preman yang bawa parang dan Patje berkeliling sambil mengancam dengan kata-kata dan gerakan yang seakan-akan hendak mengeluarkan parangnya. Sedangkan yang lainnya hanya duduk-duduk di atas batu.

Pukul 11:30-12:00 WITA

Aleta Baun tiba di lokasi. Patje yang sedang berkeliling mengeluarkan pistolnya dan menyuruh pekerja untuk tetap bekerja,”Kerja! Ini hari mau mati, mati! Karena kita sudah punya senjata.” Aleta melihat bahwa 3 orang mama: Veronika, Mince dan Marselina, sudah dipenuhi debu dari pengerjaan bor batu. Aleta menegur pekerja untuk berhenti bekerja sebab mama-mama itu sama sekali tak terlindung dari debu. Tapi Patje menyuruh pekerja untuk tetap kerja sambil menghardik Aleta,”Kau punya hak apa di sini?” Para pekerja dengar komando Patje dan tetap kerja. Aleta coba menarik tangan Okran, Patje datang dan mulai mengancam untuk memukul Aleta. Katanya,”Untung kamu perempuan!” dan mengepalkan tangan ke muka Aleta, mengancam untuk pukul. Tanpa disadari Aleta, salah seorang preman berdiri di belakang Aleta dan hendak mencabut parangnya. Serentak semua perempuan yang ada di situ berteriak dan menyerbu preman tersebut. Preman yang berasal dari Amanatun itu lari dan sejak saat itu ia menghindar dari lokasi. Sam Oematan ganti mengancam Aleta dan hampir memukul Aleta. Pada saat itu laki-laki mulai berdatangan.

Pukul 12:00-15:00 WITA

Oleh jumlah massa yang terus bertambah banyak, keadaan mulai kacau. Pekerja menghentikan pengeboran. Ety Anone yang datang dan melihat Patje menegurnya,”Patje, kenapa kamu kerja hari ini?” tapi Patje mengusirnya. Ety kemudian mendatangi Neri Oematan,”Neri, mulai hari ini saya tidak lihat kau kerja tanah di belakang sini. Saya atoin amaf berhak!” tapi Neri membantah dan menghina Ety sebagai perempuan yang tidak punya hak. Mereka bertengkar hingga Neri meninggalkan Ety. Ety lalu bertemu Ody Sila dan Patje yang bertanya tentang Aleta. Ety mencari Aleta untuk bersama-sama menghadapi Ody dan Patje. Pada saat bertemu Aleta, Ety mengajaknya menemui Patje tapi Aleta menolak. Bersama perangkat aksi yang lain menenangkan massa. Saat itu, para perempuan yang ada di lokasi mulai melancarkan protes keras hingga mengeluarkan payudara mereka berhadapan dengan alat tajam dan pistol yang ditunjukkan oleh para preman dan pekerja. Anggota Linmas bekerja keras dan pada akhirnya berhasil meredakan situasi. Pada saat reda itulah Atri Oematan dan Nathan Taklale (Koordinator Linmas) datang dan mengajak Aleta menemui para pekerja dengan mengatakan bahwa para pekerja ingin berdiskusi baik-baik dengan Aleta. Menurut Linmas, Patje berkeinginan untuk menghentikan kerja tambang sementara sampai senin berikut, sambil menunggu keputusan bupati. Belum sempat Aleta diberitahu, Lodia Oematan menyela dan membatalkan pemberitahuan itu. Belakangan diketahui bahwa sebenarnya Patje pada saat itu sedang bersiap untuk langsung menangkap, mengikat dan mencelakakan Aleta. Sebab tanpa Aleta massa dengan sendirinya akan pulang. Sehingga Aleta memilih untuk kembali ke tenda.

Deki Bai yang kebetulan duduk di atas batu besar dan melihat Aleta, ikut diancam. Patje mengancam akan memukulnya. Selain Aleta dan Deki, Veronika Bai yang tetap duduk di atas batu yang sedang dibor juga mendapat ancaman. Patje bahkan menunjukkan pistol padanya sambil mengatakan,”.....” (red-belum dilengkapi). Mama Mince yang duduk di batu yang lain juga ikut diancam. Kepadanya ditunjukkan parang.

Pukul 15:30-17:00 WITA

Kondisi tenang hanya berlangsung sebentar. Pukul 15:30 semua mesin mulai dihidupkan kembali. Excavator, bor dan pompa air dibunyikan serempak. Massa menegur mereka untuk berhenti, tapi tidak diindahkan. Mama-mama mendekati para pekerja dan menegur mereka untuk berhenti, tapi mereka tidak berhenti kerja. Pada saat itu polisi datang. Pekerja terus bekerja sedangkan preman mondar-mandir tapi tidak lagi menunjukkan alat tajam maupun pistol mereka. Lodia sempat terkena alat bor yang diangkat oleh Okran saat ia berusaha menegur Okran untuk berhenti. Akibatnya bibir Lodia terluka.

Di luar lokasi, Dominggus Soares (suami Veronika Bai) meninggalkan kerumunan dengan maksud membeli rokok di dekat Gereja Tailkoti. Ia bertemu Ody Sila di tengah jalan yang kemudian mengancamnya,”.....” (-Red Belum lengkap)

Polisi kemudian menghentikan pekerjaan bor batu dan meminta semua orang untuk berkumpul di lokasi tenda. Tapi para pekerja dan preman tidak mau turun. Mereka tetap di base camp mereka. Sedangkan Kasat.Reskrim Polres TTS, Yeter Selan, mulai memimpin pembicaraan dengan massa aksi. Sejak saat itu tidak ada lagi proses kerja dilakukan oleh para pekerja.

Pukul 17:00-17:30 WITA

Setelah selesai pembicaraan di lokasi tenda, polisi meninggalkan Kuanoel kembali ke Soe. Dari pihak pekerja, hanya Patje Lona yang kembali ke Soe, sedangkan pekerja dan preman lainnya (kurang lebih 19 orang) tetap berada di base camp.

Kupang, 6 November 2006

Divisi Advokasi dan Pengembangan Isu

PIKUL Kupang

Surat Pernyataan Camat Fatumnasi

2006-11-06T17:33:00.000+08:00

Surat Pernyataan Camat Fatumnasi 03 November 2006

2006-11-03T16:26:00.000+08:00

SURAT PERNYATAAN

Pada Hari ini Jumat, 3 November 2006, Camat Fatumnasi Menyatakan:

Menolak Penambangan yang dilakukan oleh PT Teja Sekawan di Desa Kuan Noel , Kecamatan Fatumnasi dan Meminta Bapak Bupati Timor Tengah Selatan Supaya Segera Mencabut Surat Ijin Penambangan PT Teja Sekawan

Fatumnasi, 03 Nomber 2006

Yang membuat pernyataan,

Ttd

Lambertus Oematan DA

NIP: 010222751

Yang mewakili Tokoh dan Masyarakat Adat

ttd

Melkisedek Oematan

2006-11-03T16:07:00.000+08:00

Up Date 1-3 November 2006

Kronologis Aksi Perlawanan Masyarakat Fatumnasi

Menolak Penambangan Marmer

Rabu, 1 November 2006: Pertemuan dengan Bupati TTS

Untuk mendukung pendudukan areal tambang di Kecamatan Fatumnasi yang telah di lakukan masyarakat kecamatan Fatumnasi kurang lebih selama tiga minggu, sekitar 20 orang masyarakat Kecamatan Fatumnasi mendatangi kantor Bupati TTS, untuk menemui Bupati TTS, Daniel A Banunaek.

Target dari aksi delegasi tersebut adalah pertama, untuk mendapatkan dokumen hukum SIPD atas wilayah mereka, karena selama ini dokumen hukum tersebut tidak pernah didapatkan atau diinformasikan kepada masyarakat. Target perolehan dokumen SIPD ini bertujuan untuk melakukan perlawanan hukum atas status wilayah tambang di daerah masuyarakat Desa Kuan Noel; kedua, untuk menegaskan dan atau menyampaikan pesan kepada DPRD atau Bupati, bahwa masyarakat Desa Kuan Noel menolak dengan tegas keberadaan SIPD yang diberikan kepada PT Teja Sekawan; ketiga, memberikan pesan kepada publik atas keberadaan SIPD yang diperuntukan bagi wilayah di sekitar Mollo akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kelestarian lingkungan.

Namun, Bupati sedang tidak ada di kantor, dan delegasi masyarakat di terima oleh sekretaris daerah TTS, Alfred Kase, Yusuf Halla (Kepala Kesatuan Bangsa), Soleman Kabu (Kasat Pol PP), dan Tonce Sakan (Humas). Masyarakat meminta agar Bupati segera mencabut ijin penambangan marmer di Fautlik, Desa Kuanoel. Jika tambang marmer berjalan efeknya akan banyak merugikan masyarakat;

1. Sebab lokasi tersebut merupakan sumber air yang tidak hanya menjadi sumber kebutuhan masyarakat setempat dan tetapi juga masyarakat Timor. Masyarakat khawatir penambangan akan merusak sumber air, dan menyebabkan sumber air bagi pulau Timor punah.

2. Areal sekitar tambang, tanah milik 103 KK, yang menjadi sumber lahan pencaharian kebutuhan pokok masyarakat telah di klaim oleh perusahaan tambang.

Masyarakat menolak menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan tambang, karena itu sama saja dengan membunuh anak cucu mereka. Mereka memberikan Bupati deadline satu minggu untuk melakukan pencabutan ijin, dan mengeluarkan eskavator milik perusahaan tambang yang ada di lahan masyarakat, jika tidak masyarakat akan membakar eskavator tersebut.

Sekretaris Daerah mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengambil keputusan atas apa yang disampaikan oleh masyarakat dan akan meneruskan aspirasi ke Bupati Banunaek.

Setelah dari Kantor Bupati, masyarakat menuju kantor DPRD TTS di ruang sidang dan menyampaikan aspirasi yang sama. Mereka di terima oleh Daniel A Taneo (Ketua Komisi A), Matheos A Haning (wakil ketua komisi B), Arfaksat Tlonaen (anggota Komisi C), Gotlif Nenabu (Anggota Komisi C), dan Adolfina Wakelulu (Anggota Komisi C). Hasil dari pertemuan tersebut sama saja, anggota DPRD yang menemui mengatakan akan meneruskan apa yang masyarakat sampaikan ke pimpinan dan wakil pimpinan DPRD TTS karena ketua dan wakil ketua DPRD sedang keluar daerah.

Kamis, 2 November 2006: Perempuan-perempuan tangguh di Garis Depan Perlawanan

Pukul 09.00 WITA, sekitar 4 orang pekerja tambang mulai bekerja di kawasan tambang batu fautlik, dengan dijagai oleh sekitar 20 orang preman yang bersenjata lengkap (pistol, parang dan ketapel lempar –senjata tajam yang bisa dilemparkan jarak jauh). Mereka masuk ketika masyarakat yang bertahan di sekitar tambang hanya tinggal sekitar 30-an orang saja, setelah bertahan lebih dari 2 minggu di kawasan tambang batu fautlik dan kuanoel.

Pukul 12.00 WITA, 3 orang pekerja mulai mem-bor batu yang di duduki oleh 3 orang perempuan. Para perempuan tetap menduduki batu tersebut sambil bernyanyi, sementara debu-debu yang keluar dari proses pem-bor-an telah menutupi tubuh dan muka mereka, bahkan ada satu Mama yang matanya kemasukan debu. Melihat kondisi itu, Mama Aleta Baun tidak tahan, dia ikut naik di atas batu dan meminta para pekerja menghentikan pem-bor-an batu. Tetapi para pekerja tambang masih terus bekerja, dan tidak memperdulikan teriakan dari Aleta Baun. Karena, kesal Aleta Baun meminta megaphone kepada seorang temannya. Dengan menggunakan megaphone dia meminta sekali lagi kepada para pekerja untuk menghentikan pekerjaan tambang, tapi tetap diindahkan permintaannya itu. Lalu Mak Leta turun dari batu dan mendekati pimpinan proyek, meminta agar pimpinan proyek menyuruh para pekerja untuk berhenti bekerja karena mama-mama yang duduk di atas batu, tubuhnya sudah di penuhi debu. Tapi pimpinan proyek itu justru mengata-atai mak leta, dan mengatakan “jika bertemu di jalan, maka Mak Leta akan dibunuh”.

Melihat kondisi itu masyarakat semakin marah. Para pekerja dan preman-preman yang dibayar perusahaan juga mulai terlihat marah. Para perempuan yang duduk di atas batu mulai berteriak agar pimpro tidak bertindak kasar kepada Mak Leta. Seorang perempuan kemudian mendekati pekerja tambang, dan sempat menampar seorang preman. Pekerja tambang kemudian “mem-pantat-i” masyarakat. Melihat itu Mama-mama juga sempat “mem-pantat-i” masyarakat, bahkan sampai ada yang membuka bajunya. Pekerjaan tambang sempat terhenti selama dua jam.

Pukul 15.00 WITA Kasat Reskrim, Bapak Y. Selan, datang. Dia mengatakan bahwa pekerja tambang tidak boleh ribut dengan masyarakat, karena jumlah mereka hanya sedikit (20 orang) sementara massa berjumlah 300 orang. Dia mengatakan bahwa lebih baik massa bertahan di sana, karena tanah ini adalah milik mereka jadi harus dipertahankan. Kasat Reskrim kemudian meminta investor menghentikan kerjanya. Kemudian Kasat reskrim kembali ke Soe, dan pekerja tambang menghentikan pekerjaannya. Masyarakat terus berdatangan ke areal tambang. Hingga kronologis ini dibuat pada pukul 18.00 Wita sudah ada 350 orang yang menduduki tambang.

Jumat, 03 November 2006

Ratusan masyarakat Fatumnasi melakukan aksi ke kantor camat Fatumnasi. Masyarakat meminta agar Camat Fatumnasi memberikan pernyataan mengenai penolakan terhadap tambang, mendesak Bupati untuk mencabut ijin penambangan, dan meminta camat turun ke lokasi penambangan untuk bergabung bersama masyarakat.

Camat Fatumnasi, Lambert Oematan DA, akhirnya membuat surat pernyataan yang isinya menolak penambangan dan meminta kepada Bupati TTS untuk mencabut ijin penambangan bagi PT Teja Sekawan di Fatumnasi.

Kupang, 03 November 2006

Divisi Advokasi PIKUL Kupang-NTT

Pernyataan Sikap FRAPERNAS Atas Kasus Tambang di Molo dan Belu

2006-09-29T09:44:00.000+08:00

FRONT PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL
(FRAPERNAS)
KOTA KUPANG
• LMND • SRMK • SEPARATIK • IMATOR • FORSDEM
__________________________________________________________________

Pernyataan Sikap
AKSI SOLIDARITAS TERHADAP
PERJUANGAN RAKYAT MOLLO, TTS dan RAKYAT LIDAK, BELU
MENOLAK PERTAMBANGAN MARMER DI DAERAHNYA

SELAMATKAN LAHAN PANGAN RAKYAT !!

SELAMATKAN AIR DI PULAU TIMOR !
TOLAK PERTAMBANGAN MARMER !!!

Penolakan rakyat terhadap aktivitas penambangan Marmer di Pulau Timor bukan lagi hal yang baru. Berbagai macam bentuk sikap penolakan tampak dalam tindakan rakyat, mulai dari menulis di surat pembaca media massa, mengirim delegasi untuk berdiaolog dengan pemerintah, DPRD dan pengusaha, hingga aksi massa pendudukan dan blokade areal dan aktivitas pertambangan yanng beberapa kali berakhir dengan penangkapan dan pemenjaraan rakyat. Kni rakyat di dua kabupaten yang berbeda di Pulau Timor sedang resah dan berjuang untuk menolak aktivitas pertambangan. Mereka adalah rakyat Fatumnasi, di Kabupaten TTS dan Rakyat Lidak, di Kabupaten Belu.

Penolakan rakyat umumnya dilandasi oleh semangat mempertahankan keselamatan alam dan kedaulatannya atas lahan mata pencaharian, dimana keduanya berhubungan dengan produksi pangan.

Sayangnya respon yang ditunjukan rakyat tidak kunjung mengubah sikap dan cara berpikir para penghasil kebijakan, baik itu Pemerintah pusat hingga Bupati, maupun jajaran legislatif dari pusat sampai kabupaten.

LANDASAN SIKAP
Aktivitas Pertambangan Marmer memang lebih banyak mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat, dari pada keuntungan. Keuntuan hanya menjadi milik pengusaha/investor dan pemerintah yang bersekutu dengannya.

Bagi rakyat di sekitar pertambangan, kesengsaraan yang dialami berupa:

1. Hilangnya lahan pertanian akibat dirampas oleh perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pendukung pertambangan maupun oleh karena letak lahan mereka di atas gugusan marmer yang ditambang

2. Hilangnya akses rakyat terhadap air, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, maupun untuk mengairi lahan pertaniannya. Hal ini disebabkan oleh rusaknya sumber mata air (umumnya bukit marmer terdapat banyak mata air dan aliran sungai bawah tanah), maupun oleh pencemaran air karena limbah pertambangan

3. Berbagai macam penyakit, terutama penyakit kulit dan perut karena pencemaran air.

4. Rusaknya budaya dan istiadat masyarakat setempat (umumnya bagi rakyat di Pulau Timor, bukit marmer adalah tempat yang disakralkan untuk melakukan upacara adat)

5. Potensial mengalami kekerasan HAM berupa intimidasi dan tindakan represif dari aparat kepolisian, tentara maupun preman yang melindungi kepentingan pemodal.

6. Bagi Rakyat di Pulau Timor, operasi tambang Marmer, terutama di Kawasan Pegunungan Mutis dan Timau, merupakan ancaman bagi ketersedian air dan produksi pangan. Berbagai macam DAS yang mengaliri daratan Timor bersumber dari Timau dan Mutis yang kaya dengan cadangan Marmer.

Tambang Marmer juga bukan hal yang penting bagi masyarakat. Marmer bukanlah kebutuhan pokok konsumsi rakyat (dibandingkan dengan air dan pangan). Marmer juga bukanlah bahan baku bagi kelangsungan sistem ekonomi dan kemajuan kehidupan umat manusia (bandingkan dengan tambang minyak, gas, batu bara serta biji besi dan aluminium). Sebesar-besarnya produksi marmer hanya berakhir sebagai pajangan penghias rumah orang-orang kaya.

Keuntungan yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan Marmer juga hanya bagian yang sangat kecil jatuh ke tengan pemerintah dan digunakan untuk melayani kepentingan rakyat. Paling besar keuntungan pertambangan Marmer jatuh ke tangan pengusaha yang membawa keluar bongkahan Marmer dari Timor dan mengolahnya di tempat lain menjadi produk yang bernilai jauh lebih tinggi dari pada bongkahannya. Di tempat asalnya, si investor menikmati keuntungan dari penjualan marmer yang nilainya sudah bertambah berkaki-kali lipat.

Apakah penambangan Marmer bisa membuka lapangan kerja di Pulau Timor? Ya, tetapi sangat sedikit karena industri pengolahannya tidak terletak di Timor. Sementara kerugian yang dirasakan rakyat, tidak terhitung besarnya.

Sikap yang seharusnya diambil bagi pertambangan marmer adalah PENUTUPAN.

Hal ini berbeda dengan penambangan Minyak dan Gas Bumi, Batu Bara ataukah logam yang memang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku dan bahan bakar produksi berbagai macam kebutuhan. BAGI TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI, BATU BARA ATAUKAH LOGAM SEPERTI BIJI BESI, TEMBAGA DAN ALUMINIUM, selain wajib memperhatikan keselamatan lingkungan, sikap yang seharusnnya diambil pemerintah adalah

MENASIONALISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN,

agar keuntungan yanng selama ini dinikmati pemodal asing bisa beralih ke tangan negara untuk digunakan bagi perbaikan dan pelestarian lingkunganl, menyediakan dan melayani berbagai macam kebutuhan rakyat.

Perkembangan Persoalan Tambang Marmer di Mollo, Fatumanasi Kab. TTS dan Lidak, BELU

1. Lidak, Belu

- Lidak adalah kawasan yang meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Tasbar dan Kecamatan Kakuluk Mesak

- Perbukitan Lidak memiliki cadangan Marmer menurut pemetaan PT SIPON MULTI AKTIF (SMA) adalah 20 buah batu, terbentang pada kawasan seluas 9000 Ha yang meliputi Kelurahan Umanen (kecamatan Kota Atambua), Desa Tukuneno Kecamatan Tasbar, Desa Fatuketi, Desa Dualaus, Desa Jenilu dan Desa Kenebibi, Kec. Kakuluk Mesak

- Mayoritas rakyat di kawasan perbukitan Lidak bekerja sebagai petani dan peternak. Pekerjaan ini dijalankan dengan teknik dan teknologi yang sederhana.

- Oleh masyarakat setempat, bukit-bukit Batu Lidak merupakan tempat melaksanakan upacara adat, terutama upacara meminta hujan dan menolak curang hujang yang terlalu tinggi

- PT SMA mengklaim memiliki hak mengeksploitasi cadangan Marmer Lidak berdasarkan:

a) Keputusan Bupati Belu bernomor: Distamben.540/BP.PP/06/V/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian C (Marmer) kepada PT Sipon Multi Aktif

b) Undangan Wagub NTT, Frans Leburaya

- Pada tanggal 25 Agustus, bertempat di Aula Gereja Katolik setempat diadakan sosialisasi rencana kerja eksploitasi Marmer oleh PT SMA didampingi Kadistamben Kabupaten Belu, Kepala desa di sekitar Perbukitan Lidak dan camat dari 3 kecamatan.

Saat pertemuan tersebut, PT SMA dan Pemerintah tidak memberikan jawaban memuaskan atas pertanyaan rakyat.

Bahkan Camat Kota Atambua mengusir salah seorang peserta (Yoseph Seran) karena mengajukan pertanyaan tentang dampak pertambangan, AMDAL, dan kompensasi bagi rakyat

- Pada tanggal 28 Agusutus diadakan lagi sosialisasi rencana pertambangan. Kegiatan ini dibuka Bupati Belu, dan dihadiri oleh kalangan pengusaha, pejabat TNI, Polri, LSM. Sementara itu undangan terhadap rakyat diskriminatif didominasi bagi kelompok kecil yang pro pertambangan. Demikian juga rakyat yang hanya mengenakan kain (umumnya kaun tani) tidak diizinkan masuk.

- Sosialisasi ini juga tidak memuaskan rakyat, tertuama persoalan kejelasan penggunaan lahan 9000 Ha yang dicemaskan agar menggusur rakyat dan mengubah fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi areal pertambangan.

- Dalam kegiatan sosialisasi ini ditemukan penipuan oleh kepala desa Tukuneno yang memanipulasi pernyataan sikap rakyat menolak pertambangan yang ditandatangani 15 orang perwakilan rakayt menjadi pernyataan mendukung pertambangan.

- Pada tanggal 17 September, pertemuan di Kantor Kelurahan Umanen, yang juga dihadiri aktivis LMND (Donatus Djo) dan pengurus KP PAPERNAS Kabupaten Belu (David Seran), pihak dinas pertambangan, dan pengusaha, berakhir tanpa titik temu ketika upaya pihak pengusaha-pemerintah menandatangani MoU yang isinya berat sebelah dibelokan rakyat menjadi forum gugatan pemberian izin penambangan yang tidak demokratis dan upaya sosialisasi yang manipulatif.

- Setelah dua kali pertemuan pada tanggal 19 dan 20 September di Paroki Umanen, antara rakyat, LMND NTT dan KP PAPERNAS Kabupaten Belu disepakati terbentuknya Front Persatuan Masyarakat Lidak-Umanen (FPMLU) sebagai wadah perjuangan menolak kehadiran penambangan Marmer di Lidak. Pertemuan juga menghasilkan dokumen pernyataan sikap penolakan penambangan.

- Pada pertemuan tanggal 21 September antara 40-an oranng utusan rakyat dan pemerintah yang difasilitasi Lurah Umanen, rakyat menolak agenda pembahasan isi MoU dan menggantinya dengan pembacaan pernyataan sikap penolakan Hasil Sosialisasi Penambangan Marmer di Lidak yang memanipulasi penolakan rakyat menjadi kesepakatan.

2. Kuanoel, Fatumnasi, TTS

- FautLik (bukit batu) yang berdiri gagah di Desa Kuanole, Kecamaten Fatumnasi, Kabupaten TTS)sedang berada di bawah ancaman alat berat milik PT. Teja Sekawan Surabaya, perusahan tambang Marmer. FautLik akan menjadi korban berikut, setelah FatuNaitapan di Tunua, desa tetangga yang tidak jauh dari Kuanoel porak-poranda ditambang. Terutama setelah terhentinya perlawanan rakyat di Naitapan oleh represi, penangkapann dan penahanan puluhan peserta aksi blokade oleh aparat polisi dan preman yang menjadi centeng perusahaan.

- Pantauan kawan-kawan PIKUL, LMND (Buce Brikmar) dan LBH Timor yang mengunjungi Desa Kuanoel 9-10 September, tampak excavator, truk besar (FUSO) dan berbagai peralatan dan perlengkapan tambang terus masuk ke Kuanoel.

- Aktivitas penambangan belum berjalan lancar oleh perlawanan Kaum Perempuan Kuanoel dan Fatumnasi yang berdiri paling depan menghadanng Excavator.

- Tetapi aparat represif (tentara dan polisi) dan preman bayaran selalu menjadi pengawal setiap kepentingan pemodal, menenteng senjata mendatangi rakyat dan mengintimidasi rakyat untuk tidak mmelakan aksi unjuk rasa dan menolak kedatangan oragan-orang dari luar Mollo yang memberi solidaritas terhadap perlawanan rakyat.

- Demikian pula Camat memainkan peran penting mendukung penambangann dan menekan rakyat.

- Bahkan, menurut pengakuan rakyat (Bapak Yohannes Almet), Kantor Catatan Sipil ikut-ikutan memainkan peran, bertindak diskriminatif terhadap rakyat penolak tambang yang mengurus surat-surat dan perizinan. Pernah kejadian, pada saat yang sama, dua orang warga Fatumnasi yang berbeda sikap politik terhadap penambangan datang ke catatan Sipil mengurus izin perkawinan. Rakyat yang menolak tambang tidak dilayani dengan alasan si pejabat akan segera berangkat ke Jakarta, sementara rakyat yang setuju penambangan mendapatkan surat izin dengan mudahnya.

- Rakyat Fatumnasi tentu saja menolak tambang, karena itu berarti:

- Lahan pertanian rusak dan terampas oleh aktivitas tambang

- Sumber air disedot untuk kepentingan penambangan, air keruh mengancam kesehatan dan pada akhirnya sumber air akan hilang ketika batu ditambang.

- Keresahan akibat aparat polisi dan tentara yang mondar-mandir di desa mereka

- Angin yang turun kencang dari Puncak gunung Mutis akan semakin berlipat-lipat kencang menerpa rumah rakyat dan tanamannya karena Fautlik yang berdiri menghadang angin akan dipangkas.

- Hancurnya simbol budaya Mollo (Fautkanaf—masyarakat penjaga batu, dan Oekanaf—penjaga air)

- Kerusakan lahan pertanian dan penurunan ketersediaan air berdampak pada turunnya produksi pangan, yang berujung pada kemiskinan rakyat dan kelaparan.

- Batu-batu di sekeliling Mutis di tambang berarti membahayakan keberlangsungan aliran air di DAS-DAS di seluruh pulau Timor.

- Itu berati penambangan Fautlik dan bukit-bukit batu lainnya = kekeringan Timor di masa depan = kehancuran lebih dalam ketahanan pangan = kematiann bagi anak-cucu setiap manusia yang hidup di atas Pulau Timor.

Tuntutan:

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menuntut:

1. Kepada DPRD NTT untuk sedikit membuka hati dan pikirannya agar:
- Mengeluarkan sikap politik mendesak Bupati TTS dan Bupati Belu menghentikann aktivitas maupun rencana penambangan di Mollo dan Lidak.

- Mengeluarkan sikap politik mendesak Gubernur NTT memberi keterangan yang jujur tentang posisi izin prinsip penambangan marmer yang pernah dikeluarkan dan mencabutnya jika izin tersebut masih menjadi salah satu landasan pemberian izin penambangan oleh bupati-bupati di Timor.

- Mengeluarkan sikap politik mendesa pimpinan TNI dan POLRI untuk menarik kembali personilnnya yang bekeliaran di Fatumnasi agar tidak meresahkan rakyat dan berpotensi melanggar Hak Asasi Sipil Politik Rakyat.

2. Kepada Kapolda NTT, kami menuntut:
- Menindak tegas kapolres TTS, dan Kapolsek Fatumnasi jika terdapat indikasi intimidasi terhadap rakyat oleh pasukannya.

3. Bupati TTS dan Bupati Belu, kami menuntut:
- Mendengarkan keluhan dan tututan rakyat

- Memperhatikan keselamatan ekologis dan ketahanan pangan pulau Timor

Dengan cara:

- Segera mencabut izin penambangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang Marmer di wilayah masing-masing

- Menuntut Perusahaan yang telah atau sedang beroperasi bertanggungjawab merehabilitasi kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitasnya.

SELAMATKAN LAHAN PANGAN RAKYAT !!
SELAMATKAN AIR DI PULAU TIMOR !
TOLAK PERTAMBANGAN MARMER !!!

Kupang, 28 September 2006

koordinator

Aksi Solidaritas untuk Rakyat Mollo dan Lidak

Front Persatuan Pembebasan Nasional \FROPERNAS)

Y. B. Tolok

Siaran Pers Jatam, 21 September 2006

2006-09-28T16:23:00.000+08:00

Kamis 21 September 2006 16:34:33

WIB Tambang Marmer di Timor, Langgar Hak Warga

MinergyNews.Com, Jakarta - Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan mengenai penambangan marmer di kawasan Pegunungan Molo, menuai konflik antar masyarakat. (release JATAM, 20/9)Perusahaan tambang marmer, PT Teja Sekawan yang mengantongi surat dari Bupati telah secara semena-mena menggusur tanah milik warga untuk pembuatan jalan ke lokasi penambangan di gunung batu Faut Lik dan Fatu Ob, Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, tanpa negosiasi terlebih dahulu.

Pada tanggal 24 Agustus 2006, PT Teja Sekawan telah menggunakan alat berat membongkar paksa pagar kebun milik keluarga Eti Anone untuk dijadikan jalan menuju gunung batu yang hendak ditambang. Aksi sepihak perusahaan yang menginjak-injak hak dan kepemilikan orang lain ini sempat dihentikan oleh warga. Namun kemudian, perusahaan memecah belah warga dengan membayar sebagian orang agar mendukung tambang.

Ironisnya, aparat Polri, PNS, dan TNI yang hadir di sana justru membenarkan tindakan perusahaan tersebut. Mereka yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat justru telah mengorbankan rakyat demi kepentingan pengusaha.

Peristiwa serupa telah sering terjadi. Yang terkahir pada Maret 2006, terjadi konflik antara masyarakat dengan PT Sumber Alam Marmer (SAM) yang juga mendapat ijin Bupati untuk menggali dan memotong bukit batu di Desa Tunua, Kecamatan Fatumnasi.

Pemotongan gunung-gunung batu di sana menyebabkan rusaknya tata air sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pemotongan gunung batu juga menyebabkan tanah longsor hingga menggerus lahan pertanian.

Tindakan Bupati mengijinkan penambangan batu marmer sangat tidak logis, mengingat gunung batu memiliki fungsi hidrologi yang sangat vital sebagai resapan air. Hilangnya gunung batu menyebabkan krisis air bagi warga setempat dan resiko tanah longsor.

Hampir seluruh pulau Timor dinaungi jajaran pegunungan batu yang secara evolutif merupakan bentukan alam yang paling sesuai untuk ekosistem setempat. Tindakan Bupati yang tanpa didasari analisis ilmiah mendalam akan memusnahkan gunung-gunung batu tersebut. Sudah pasti keseimbangan alam yang terbentuk lewat proses evolutif ribuan tahun akan terganggu dan akan beresiko menimbulkan bencana. Pada akhirnya, rakyat yang bermukim di sekitar lokasi tambang akan menanggung kesengsaraan, bukan Bupati, Kapolres, apalagi pengusaha.

Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa pertambangan skala besar dan pemerintah kerap menggunakan cara-cara kotor untuk memaksakan pertambangan beroperasi, sehingga memicu konflik horisontal.

JATAM mengecam tindakan Bupati TTS yang mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan yang memicu konflik sosial dan beresiko tinggi bagi keselamatan rakyat dan lingkungan. JATAM menuntut aparat pemerintah dan keamanan berhenti melindungi perusahaan dan segera memperhatikan masalah warga.

Kabupaten TTS terbukti tidak menegakkan citra pemerintah yang bersih (Good governance) sehingga tak hanya beresiko bagi keselamatan rakyat setempat tetapi juga terhadap keamanan investasi. Pendekatan kekerasan di semua lokasi pertambangan skala besar terbukti menghasilkan konflik sosial berkepanjangan dan mengakibatkan biaya sosial yang tinggi bagi perusahaan. (MNC-8)

Siaran Pers JATAM

2006-09-25T17:09:00.000+08:00

Siaran Pers JATAM, 20 September 2006
Bupati Timur Tengah Selatan Lagi-lagi Memicu Konflik

Jakarta. Sekali lagi, perampasan hak milik rakyat oleh perusahaan tambang terjadi di kawasan Pegunungan Molo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Perusahaan tambang marmer PT Teja Sekawan semena-mena menggusur tanah milik warga tanpa negosiasi untuk membuka jalan penambangan ke gunung batu Faut Lik dan Fatu Ob, Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor TengahSelatan (TTS). Meskipun ditolak warga, perusahaan nekat menggusur tanah warga dengan dalih telah memegang SK Penambangan dari Bupati TTS dan dibekingi sejumlah aparat keamanan.

Pada tanggal 24 Agustus 2006, PT Teja Sekawan telah menggunakan alat berat membongkar paksa pagar kebun milik keluarga Eti Anone untuk dijadikan jalan menuju gunung batu yang hendak ditambang. Aksi sepihak perusahaan yang menginjak-injak hak dan kepemilikan orang lain ini sempat dihentikan oleh warga. Namun kemudian, perusahaan memecah belah warga dengan membayar sebagian orang agar mendukung tambang. Ironisnya, aparat Polri, PNS, danTNI yang hadir di sana justru membenarkan tindakan perusahaan tersebut.Mereka yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat justru telah mengorbankan rakyat demi kepentingan pengusaha.

Peristiwa serupa telah sering terjadi. Yang terkahir pada Maret 2006,terjadi konflik antara masyarakat dengan PT Sumber Alam Marmer (SAM) yang juga mendapat ijin Bupati untuk menggali dan memotong bukit batu di DesaTunua, Kecamatan Fatumnasi. Pemotongan gunung-gunung batu di sanamenyebabkan rusaknya tata air sehingga warga kesulitan mendapatkan airbersih. Pemotongan gunung batu juga menyebabkan tanah longsor hingga menggerus lahan pertanian.

Tindakan Bupati mengijinkan penambangan batu marmer sangat tidak logis, mengingat gunung batu memiliki fungsi hidrologi yang sangat vital sebagai resapan air. Hilangnya gunung batu menyebabkan krisis air bagi wargasetempat dan resiko tanah longsor. Hampir seluruh pulau Timor dinaungi jajaran pegunungan batu yang secara evolutif merupakan bentukan alam yangpaling sesuai untuk ekosistem setempat. Tindakan Bupati yang tanpa didasari analisis ilmiah mendalam akan memusnahkan gunung-gunung batu tersebut. Sudah pasti keseimbangan alam yang terbentuk lewat proses evolutif ribuan tahun akan terganggu dan akan beresiko menimbulkan bencana. Pada akhirnya, rakyat yang bermukim di sekitar lokasi tambangakan menanggung kesengsaraan, bukan Bupati, Kapolres, apalagi pengusaha.

Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa pertambangan skala besar dan pemerintah kerap menggunakan cara-cara kotor untuk memaksakan pertambangan beroperasi, sehingga memicu konflik horisontal. JATAM mengecam tindakan Bupati TTS mengeluarkan banyak ijin Kuasa Pertambangan yang memicu konfliksosial dan beresiko tinggi bagi keselamatan rakyat dan lingkungan. JATAM menuntut aparat pemerintah dan keamanan berhenti melindungi perusahaan dan segera memperhatikan masalah warga. Kabupaten TTS terbukti tidak menegakkan citra pemerintah yang bersih (Good governance) sehingga tak hanya beresiko bagi keselamatan rakyat setempat tetapi juga terhadap keamanan investasi. Pendekatan kekerasan di semua lokasi pertambangan skala besar terbukti menghasilkan konflik sosial berkepanjangan dan mengakibatkan biaya sosial yang tinggi bagi perusahaan.

Catatan :Alamat PT Teja Sekawan (Marmer Division): Showroom di JL. Indragiri 52Surabaya - Jawa Timur, Telp. 031 5614172 - 5673388, Fax : 031 5664692.Pabrik di Jl. Raya Tropodo 126C Tropodo - Waru - Sidoarjo - Jawa Timur,Telp. 031 8665801 8665802.
Kontak Media: Luluk Uliyah (o-manager@jatam.org, 021-7941559, 08159480246)

2006-09-25T15:51:00.000+08:00

Membaca Kritis Konflik Tambang
Oleh; Kelik Ismunandar[1]

Pengantar
Rencana PT Teja Sekawan Surabaya melakukan penambangan batu marmer di Faut Lik dan Fatu Ob Desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Agustus 2006 mendapat penolakan dari masyarakat adat Desa Kuanoel. Ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi penolakan warga tersebut diantaranya; terkait dengan masalah administrative (ijin penambangan dari Pemerintah Daerah), ekonomis (persoalan jual beli tanah), politis (tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam rencana penambangan), hak masyarakat (akses terhadap air, pangan, kesehatan), ekologis (keruskan lingkungan) sampai dengan masalah adat (pandangan masyarakat).

Kasus (baca; konflik) antara masyarakat adat dengan pemerintah dan pengusaha terkait dengan masalah pertambangan telah terjadi berulang kali di daerah ini. Konflik yang terus menerus muncul ini berawal dari rencana Pemerintah Daerah yang akan melakukan usaha pertambangan (khususnya batu marmer) di Molo yang memiliki kandungan marmer cukup besar. Dari berbagai catatan yang ada, telah terjadi kurang lebih 12 kasus di wilayah ini terkait dengan usaha penambangan.

Rencana Pemerintah Daerah melakukan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari paradigma pertumbuhan ekonomi yang selama ini dianut oleh Pemerintah. Dengan paradigma ini Pemerintah berpandangan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dipandang sebagai modal yang akan menambah pendapatan negara/ daerah.

Disisi yang lain, rakyat berpandangan bahwa berbagai pertambangan yang dilakukan, tidak cukup memberi kontribusi yang signifikan terhadap perubahan nasib rakyat. Berbagai dampak negative dari usaha-usaha pertambangan lebih dominant diterima/ dirasakan oleh rakyat seperti; kemiskinan yang tetap saja terjadi, kerusakan lingkungan yang berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem sampai dengan terancamnya hak-hak rakyat atas air, pangan dan kesehatan.

Berangkat dari dua pandangan inilah konflik antara rakyat vs Pemerintah-Pengusaha terus saja terjadi dalam berbagai bentuknya. Rakyat selalu dalam pihak yang kalah atau dikalahkan ketika berhadapan dengan pengusaha (pemilik modal) dengan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan penentangan. Penangkapan, pemenjaraan adalah satu hal yang biasa terjadi dalam kasus-kasus tambang.

Awal Konflik
Kasus yang saat ini sedang dialami oleh warga desa Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan mirip (memiliki ciri yang sama) dengan beberapa kasus pertambangan yang selama ini terjadi. Mirip maksud penulis disini terkait dengan cara-cara Pemerintah dan pengusaha untuk memperlancar usaha pertambangan ketika harus berhadapan dengan rakyat. Proses penyerobotan tanah, intimidasi/ terror, kriminilasasi, penggunaan aparat keamanan, pemberian janji-janji kepada masyarakat adalah beberapa contoh yang penulis maksud.

Dalam kasus yang terjadi di wilayah ini, penolakan warga diawali dari pengakuan pihak perusahaan yang telah melakukan proses ganti rugi kepada para pemilik tanah melalui Amaf. Disisi yang lain, warga yang memiliki tanah disekitar pertambangan (kurang lebih 103 Kepala Keluarga) tidak pernah merasa menjual tanahnya kepada siapapun.

Alasan lain yang digunakan oleh perusahaan adalah telah dimilikinya ijin penambangan dari Bupati, berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Timor Tengah Selatan yang telah memberi ijin kepada perusahaan untuk melakukan penambangan. Pemberian ijin ini setidaknya disampaikan oleh perusahaan ketika menghadapi penolakan warga beberapa waktu lalu.

Jika kita lihat lebih jauh lagi, penolakan warga terhadap usaha-usahan pertambangan yang dilakukan di wilayah itu tidak hanya disebabkan oleh dua hal tersebut diatas. Ada kesadaran kritis yang dimiliki oleh warga dalam melihat efek dari usaha pertambangan yang akan dilakukan terhadap proses keseimbangan alam. Bagi masyarakat di wilayah Molo, batu (marmer) memiliki nilai yang sangat tinggi dalam menjamin kelangsungan hidup untuk ketersediaan air, tidak saja bagi masyarakat di wilayah itu namun juga untuk masyarakat di NTT secara keseluruhan.

Secara ekologis, posisi/ letak batu yang berada di puncak gunung merupakan salah satu wilayah tangkapan dan tendon air yang baik disamping hutan. Sebagai wilayah tangkapan air, Batu di wilayah Molo meruapakan sumber air (hulu) bagi sungai besar di Provinsi NTT yaitu Benenain dan Noelmina yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat. Jika batu ini ditambang/ dirusak maka keseimbangan ekologis, khususnya dalam ketersediaan air bagi masyarakat akan sangat terganggu apalagi wilayah NTT merupakan salah satu daerah yang selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya.

Disamping alasan yang bersifat ekologis ada pula alasan yang didasarkan pada kultur/ kebudayaan masyarakat setempat. Batu yang sering mereka sebut Faot Kanaf memiliki hubungan langsung dengan sejarah enam belas marga masyarakat Molo yang tersebar di daratan pulau Timor. Hal inilah yang menentukan identitas masyarakat Molo, sehingga masyarakat tidak pernah mengenal istilah marmer untuk ditambang namun masyarakat mengenal batu yang telah menghidupi masyarakat selama ini.

Atas dasar beberapa alasan tersebut, konflik yang saat ini terjadi di Desa Kuanoel menemukan muaranya. Penolakan keras yang dilakukan masyarakat adat tidak hanya menyangkut nasib yang akan mereka alami secara langsung berupa penggusuran namun masyarakat adat telah memikirkan keselamatan dan kelangsungan hidup yang lebih besar yaitu masyarakat NTT.

Membangun Solidaritas
Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, respon masyarakat di luar desa Kuanoe terhadap kasus ini masih sangat rendah. Belum nampak dukungan yang dilakukan masyarakat (pihak luar) untuk melakukan penolakan tambang, padahal seperti kita ketahui bersama penolakan warga didasarkan pada keselamatan banyak pihak (masyarakat Provinsi NTT) terkait dengan ketersediaan air.

Kegagalan masyarakat desa Kuanoe menghentikan pertambangan akan berakibat sangat besar bagi masyarakat NTT secara keseluruhan. Tidak saja terkait dengan masalah ketersediaan air, tapi juga proses kerusakan alam (lingkungan), bahaya banjir, kekeringan, kekurangan pangan dsb yang akan dialami oleh masyarakat dengan melihat fungsi ekologis batu disini.

Perjuangan dan penolakan yang dilakukan oleh warga desa Kuanoe terhadap usaha pertambangan saat ini, tidak bisa dibiarkan sendirian. Penggalangan solidaritas harus mulai dilakukan dengan memberikan penyadaran kritis kepada masyarakat di luar desa Kuanoe, membangun jaringan antar organisasi masyarakat sipil termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa, Organisasi Keagamaan dsb untuk memberikan dukungan secara nyata.

Belajar dari pengalaman yang lalu, kekalahan masyarakat dalam melakukan penolakan tambang, salah satunya adalah rendahnya solidaritas/ dukungan masyarakat. Solidaritas ini pula yang telah memberi pelajaran baik keberhasilan rakyat menolak PT. Karya Asta Alam yang akan melakukan penambangan batu Nausus dan Anjaf pada tahu 2000. Masyarakat yang berasal dari sebelas desa secara bersama-sama menduduki dan menolak pertambangan yang pada akhirnya berhasil mendesak Gubernur NTT, Piet A Tallo mencabut ijin pertambangan.

Rasa solidaritas dan kebersamaan seperti inilah yang saat ini harus mulai dibangun untuk menolak berbagai usaha tambang yang kurang memperhatikan keamanan, dan keselamatan lingkungan serta yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Jika hal ini tidak dilakukan, penderitaan dan kesengsaraan akan segara menyambut kita. Jika ini terjadi siapa yang paling dirugikan, rakyat khan?

[1] Penulis; Manager Advokasi dan Pengembangan Isu Perkumpulan PIKUL di NTT

Situasi per 25 September 2006

2006-09-25T15:45:00.000+08:00

Situasi Terakhir Desa Kuanoel Kecamatan Fatumnasi Kab. TTS

Per 25 September 2006

1. Share Situasi Terakhir
Share situasi terakhir disampaikan oleh Theos (Lulbas Fatumnasi) dan Bpk Yohanes Almet (Pendeta Fatumnasi) berdasarkan situasi sampai dengan tanggal 20 September 2006. Berikut perkembangan terakhir dilapangan;

A. Posisi Perusahaan

Setelah kunjungan dilakukan oleh kawan-kawan Pikul, Sinode, LMND, OAT dan LBH Timor pada hari Sabtu-Minggu, 9-10 September 2006 alat-alat berat yang berupa excavator,truck besar (FUSO) dan alat-alat pertambangan masih berada dan terus masuk ke desa Kuanoel.
Excavator perlahan-lahan terus masuk kedalam di lokasi tambang[1] yang dilakukan pada pagi dini hari (kira-kira pukul 02.00 – 03.00 WITA) dengan menggunakan titik paling lemah manusia yaitu pada saat penduduk masih tertidur.
Alasan yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk terus masuk ke lokasi pertambangan adalah hanya akan mengambil air dan tidak akan melakukan penambangan
Ibu-ibu di desa Kuanoel masih terus melakukan perlawanan terhadap masuknya alat-alat berat di desa mereka. Dalam hal ini sempat terjadi adu mulut antara para Ibu-ibu dan pihak perusahaan (hanya diwakili karyawan bukan pemilik perusahaan secara langsung). Pihak perusahaan memberi jawaban agar penduduk bicara secara langsung dengan Bupati karena ijin pertambangan telah diberikan.[2]
Pihak perusahaan mencoba mengintimidasi dan mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan kasus pembangunan Gereja di desa Fatumnasi.[3] Dalam hal ini pihak perusahaan menjanjikan untuk melunasi seluruh kekurangan uang pembangunan asal masyarakat memberi ijin penambangan
Pihak perusahaan masih menggunakan taktik pecah belah antar warga dengan memberi fasilitas dan janji-janji kepada sebagian warga (khusus di desa Fatumnasi) yang bisa mendukung pihak perusahaan. Fasilitas dan janji yang diberikan kepada pihak perusahaan kepada sebagian masyarakat diantaranya adalah mengundang beberapa orang dari Fatumnasi untuk pergi ke Surabaya (dengan berbagai fasilitas yang disediakan) agar mendukung perusahaan. Namun demikian jumlah orang yang mampu dipengaruhi oleh perusahaan tidak cukup banyak.

B. Intimidasi Aparat
Setelah kunjungan kawan-kawan pada tanggal 9-10 September 2006, masyarakat telah didatangi aparat keamanan (TNI-Polri) yang berpakaian preman (bukan seragam) dan bersenjata (baca; alat jahat) beberapa kali. Pihak aparat keamanan menekan masyarakat untuk tidak melakukan demo serta menolak ajakan/ keterlibatan dari orang diluar Molo
Disamping dari pihak aparat keamanan, intimidasi/ terror dan diskriminasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh aparat desa yaitu Camat dan Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan informasi yang disampaikan Bpk. Yohanes Almet pihak Kecamatan maupun catatan sipil tidak akan memberi dan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan surat-surat maupun perijinan[4] kepada masyarakat yang terlibat penolakan tambang.

C. Kondisi Masyarakat
Pada saat ini, tingkat perlawanan masyarakat adat (khususnya desa Kuanoel dan Fatumnasi) masih cukup kuat. Untuk menyikapi perusahaan yang beroperasi pagi dini hari maka para tokoh adat/ lokal meminta agar masyarakat tetap keluar rumah jam berapapun ketika mendengar excavator dihidupkan dan masyarakat menyetujuinya
Rasa solidaritas dan keresahan[5] sudah mulai muncul dari beberapa warga desa di luar desa Kuanoel dan Fatumnasi. Beberapa desa yang telah menyatakan dukungannya antaralain; desa Bijel, Tutem, Laob, Tobu, Sabot, Bosen, Bijay Punu, Netpala dan masih ada beberapa desa yang lain. Sebagai salah satu bentuk dukungan dan solidaritas yang diberikan, warga desa yang berada dibawah menunggu undangan dari para tokoh desa Kuanoel dan Fatumnasi untuk melakukan koordinasi bersama. [6]
Pihak Gereja (khususnya Pendeta) telah memberikan dukungan secara langsung kepada masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap perushaan tambang. Dukungan dari Pendeta terhadap perjuangan masyarakat tidak terlepas dari sikap yang telah diambil oleh Sinode yang menyatakan sikap;
1. Melarang penggunaan Gereja oleh pihak perusahaan maupun pihak manapun untuk memperlancar penambangan di seluruh wilayah Molo
2. Pihak Gereja akan menolak seluruh bantuan yang berasal dari usaha pertambangan yang telah terbukti merugikan rakyat dan merusak ekologis
Anak-anak muda belum terlibat secara maksimal sehingga perlu membangkitkan semangat mereka untuk terlibat dengan Bapak-bapak/ Mama-mama yang saat ini sedang melakukan penolakan

[1] Pada saat kunjungan tanggal 9-10 September 2006, posisi excavator masih berada di pinggir jalan
[2] Sampai dengan laporan ini dibuat tanggal 25 September 2006, informasi mengenai SK Bupati TTS yang memberi ijin Pertambangan kepada PT. Teja Sekawan Surabaya belum diperoleh buktinya
[3] Pada saat ini masyarakat adat Fatumnasi sedang berselisih dengan salah seoarang investor yang membangun gereja di desa Fatumnasi. Persoalan berawal dari permintaan investor kepada masyarakat untuk segera melunasi kekurangan biaya sebesar kurang lebih 28 juta namun masyarakat menolak karena dalam proses pengerjaannya tidak sesuai dengan gambar yang telah disetujui kedua belah pihak. Disamping pengerjaan tidak sesuai dengan rencana ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh investor terhadap bahan-bahan bangunan. Dalam hal ini masyarakat tetap bersedia membayar kekurangan biaya sebesar 28 juta (uang tersebut juga ada) asal pembangunan sesuai dengan rencana dalam gambar. Menurut pendapat saya pribadi (Kelik Ismunandar) pihak developer telah melakukan penipuan kepada masyarakat adat yang lugu, jujur dan polos tersebut. Keluguan dan kepolosan masyarakat adat telah dimanfaatkan oleh developer untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat adat Fatumnasi.
[4] Satu contoh kasus adalah dipersulitnya ijin perkawinan dari kantor catatan sipil kepada salah seorang warga dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu terburu-buru akan pergi ke Jakarta. Pada saat yang bersamaan ada salah seorang warga (pendukung perusahaan) yang sedang mengurus proses yang sama memperoleh surat dengan sangat mudah
[5] Keresahan dan solidaritas dari warga diluar desa Kuanoel dan Fatumnasi didasarkan pada kesadaran ekologis yang mereka miliki yaitu jika batu jadi ditambang maka warga desa yang berada dibawah akan mengalami bencana yang berupa pencemaran dan kekurangan air. Menurut pendapat beberapa warga yang dibawah,”Jika batu jadi ditambang maka Kami warga yang ada dibawah akan menerima akibatnya yang berupa pencemaran dan kesulitan air. Untuk kalian (warga yang diatas) mungkin tidak akan kesulitan air karena sumber air berada disana”.
[6] Dalam waktu dekat para tokoh adat Kuanoel dan Fatumnasi akan menggelar upacara adat Okumama yang akan mengundang para tokoh-tokoh adat yang berasal dari beberapa desa yang ada dibawah

Situasi per 15 September 2006

2006-09-25T15:36:00.000+08:00

Situasi Terakhir Desa Kuanoel Kecamatan Fatumnasi Kab. TTS

Per 15 September 2006

Hasil Pertemuan membahas tentang situasi terakhir kondisi lapangan, membicarakan kebutuhan masyarakat dan apa yang bias dilakukan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Pertemuan awal telah dihadiri oleh; Pikul, CIS, Sinode, Rumah Perempuan dan LMND. Berikut adalah hasil pembahasan kawan-kawan;

Kondisi Lapangan
Ada dua kondisi yang dibaca kawan-kawan terkait dengan keberadaan excavator (PT Teja Sekawan) dan kondisi rakyat. Berikut laporannya;

PT. Teja Sekawan

Sampai saat ini excavator masih berada di lokasi (bibir batu) yang siap untuk beroperasi
Beberapa kali pihak perusahaan menggunakan waktu-waktu yang kosong (ketika Bapak-bapak di ladang) untuk memulai penambangan
Beberapa preman bayaran yang berasal dari SOE/ desa lain masih setia menjaga excavator
Beberapa pekerja sudah mulai berdatangan di lokasi pertambangan dan sudah melakukan doa bersama sebelum mulai bekerja
Aparat keamanan masih sering datang di lokasi pertambangan dan masyarakat untuk melakukan intimidasi

Situasi Rakyat
Kesadaran rakyat untuk melakukan penolakan tambang sangat tinggi khususnya di pimpin oleh tiga orang Mamak. Meskipun demikian patronase terhadap pihak luar (Ma’ Letta) masih sangat tinggi
Anak-anak muda desa setempat belum terlibat secara aktiv untuk bersama-sama Pa-pa/ Mama-mama yang melakukan penolakan
Kasus yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adapt desa Kuanoel belum mampu mendorong rasa solidaritas warga desa yang lain maupun masyarakat NTT secara keseluruhan
Pada saat ini adalah masa tanam bagi masyarakat sekitar sehingga pada pagi sampai sore desa dalam keadaan kosong yang tinggal cuma Mama-mama
Ada kecurigaan antar masyarakat yang cukup tinggi karena pihak perusahaan menggunakan beberapa orang yang sudah mampu di beli/ bayar untuk berpihak kepada perusahaan
Pihak perusahaan berhasil mendekati aparat desa (Lurah/ Camat) sehingga satu-satunya lembaga yang masih berpihak pada rakyat adalah Gereja
Masih lemahnya keterlibatan/ dukungan dari pihak luar (Ormas/ NGO dll) terhadap kasus yang dihadapi oleh warga desa Kuanoel
Ada beberapa persoalan tehnis yang dihadapi oleh OAT sebagai sebuah organisasi yang selama ini melakukan pendampingan terhadap warga
Posisi Lulbas yang perlu ditingkatan (baik pemahaman/ kapasitas pengorganiseran) untuk memperkuat pembangunan basis perlawanan.

Perempuan Perempuan Pemberani

2006-09-13T18:11:00.000+08:00

Perjuangan di Kuanoel adalah perjuangan perempuan perempuan pemberani. Saat kami tiba di desa itu, kami disambut oleh kumpulan manusia: tua, muda, perempuan dan laki laki. Namun saat kami duduk bersama, cerita dari para perempuan lah yang berada paling depan menyambut setiap pertanyaan.

Salah satu dari perempuan perempuan pemberani itu adalah Ibu Lodia Oematan, perempuan berusia 39 tahun, warga desa Fatumnasi, yang dalam pertemuannya dengan aparat negara tanggal 25 Agustus lalu[1] tak segan-segan menyatakan protes dengan mengajarkan pada mereka secara keras bahwa perbuatan mereka melindungi penjarah batu adalah tindakan manusia manusia yang lupa bahwa mereka pernah dibesarkan oleh air susu ibu. Sebab Yahya Selan, Kapolsek Molo Utara yang saat itu hadir bersama pengusaha, telah membenarkan klaim pengusaha bahwa usaha mereka menambang Fatu Lik dan Fatu Ob adalah sah sebab mereka telah membayar. Menurut isi kepala Yahya, sebagaimana isi kepala pengusaha, Fatu Lik dan Fatu Ob tidak lebih dari batu, yang bisa dijual, dipindah tangankan. Atau tidak lebih dari bahan baku yang harus segera dipotong kotak untuk kemudian dijual ke Surabaya.

Namun bagi Lodia, Fatu Lik dan Fatu Ob adalah bagian dari suatu sumber kehidupan pulau bernama Molo, yang selama berabad-abad telah menjaga Nifu-Ob dan jaringan panjang sumber air lainnya untuk terus menghidupi seluruh warga Pulau Timor, termasuk aparat negara yang saat itu berdiri sok gagah di hadapannya, lengkap dengan senjata.

Pengetahuan luhur inilah yang membuat kaki Lodia tetap tegak dan suaranya tetap lantang mengusir pekerja-pekerja PT Teja Sekawan beserta alat beratnya yang telah mulai merusak Fatu Ob dan Nifu Ob, keluar dari Kuanoel. Sampai dengan pertemuan Sabtu 9 September lalu, Lodia tetap menyatakan kesediaan dan keberaniannya untuk berada paling depan dalam barisan pembela Fatu Lik dan Fatu Ob.

Selain Lodia, ada Ibu Ety Anone, perempuan pemilik tanah yang awalnya hendak dijadikan lintasan excavator mendekati Fatu Ob. Sejak alat berat itu merusak pagar dan lahan pekarangannya (24/8) sampai saat ini, ketika excavator sudah pindah dan diparkir di pekarangan Ibu Yosina, ia tetap lantang menyuarakan protes. Ia tak peduli ketika anggota Babinsa menegurnya dengan mengatakan,”Pekarangan itu adalah hak Mama Yosina!” Ia bahkan membalas,”Kamu yang harus berhenti merusak kami punya batu!!” dan kepada kami teriakan yang sama dititipkan sebagai seruan kepada pengelola negara. Sebab ia dan seluruh warga Kuanoel yang saat itu hadir dalam pertemuan (9/9) telah tahu berita perjuangan mereka telah disebarluaskan dan pernyataan-pernyataan sikap yang mendukung perjuangan mereka telah mendatangi meja-meja birokrat.

Maka jika saat ini, anda atau lembaga anda belum memutuskan untuk bersikap, bergegaslah! Dukung perempuan perempuan pemberani dari Kuanoel ini menghentikan penjarahan atas tanah air mereka!!

[1] Lihat kronologi

Fautlik Chronology - English version

2006-09-10T19:13:00.000+08:00

STOP THE LOOTING OF TANAH MOLLO!

Invitation to Solidarity Support

Again, a Mining Excavator Seizes the People’s Land!

An Account of Events

Location of Events : Fatu Ob / Faut Lik Kuanoel Village, Fatumnasi Sub-district,

South Central Timor District (TTS)

Perpetrators : 1. Employees of PT. Teja Sekawan
: 2. Chief of Police North Mollo, Iptu Yahya Selan
: 3. Head of Fatumnasi Sub-district, Lamber Oematan, BA
: 4. Fatumnasi Village Guidance Officers (babinsa)
: 5. Civil Servant Staff from TTS District government (TTS Board to Control Impacts on the Environment at the District Level)

Victims : The Anone family and land owners of Kuanoel Village, Fatumnasi Sub-district

On Thursday, 24 August 2006 at about 11.00 in the morning, workers of PT. Teja Sekawan Surabaya, a company that intends to mine the marble rocks, Faut Lik and Fatu Ob in Kuanoel Village, guarded by police, army soldiers, civil servants and thugs paid by the company, unilaterally used an excavator to tear down the fence of the garden owned by Ety Anone and Yustus Tunis. It then forced the opening of a road on the land of Ety Anone, and succeeded in digging up five metres of the land.

Ety Anone herself opposed this action and stubbornly ordered the excavator used by company employees and guarded by security forces to immediately stop its work and leave. About 30 grade school students who had just begun school watched a verbal “war” between company supporters and Ety Anone that lasted for two hours. This ended only when Ety Anone, ready to do anything, climbed up on the front part of the excavator and sat on top of the excavator’s scoop risking death because the workers and security forces accompanying them obviously did not honor her complaints for them to stop the work.

The company and security supports only left the site when it became crowded as more villages arrived on their way home from the Village office where they had been waiting in line since morning to collect their portions of rice for the poor. They too were surprised by what had happened because this forced action had been carefully planned so that the excavator would come when all the villagers were away from the location, especially those whose houses were located around the site.

On Friday, 25 August 2006, a group from the company and security forces supporting them returned to the location with the purpose to continue making the road. They arrived with two men from Lilana Village, Fatumnasi Sub-district, Nikanor Bay and Sius Anone. These two people who were each paid 1 million rupiah (about US$110) by the company to insure their support for building the road on this piece of land were pitted against the group supporting Ety Anone.

This event was clearly intended to divide the people. Sius is a close member of Ety Anone’s family, yet the land in question is clearly owned by Ety Anone. The mining company for some time has tried to pay Ety Anone to release her land to them, but the Anone family (Ety Anone) does not agree so that the company, with assistance from local security forces, sought another way by approaching close members of the family who could be paid and supposedly speak on behalf of the Anone family to release the land to the mining company.

This was clear from the attitude put forward during this event when the pro-company side said to the supporters of Ety Anone, please deal with those who have already been paid because we want to get to work. This attitude got a strong reaction from the villagers, particularly the women, because they felt so disappointed with the behavior of the pro-company group that, note well, was supported by government forces. The company’s arbitrary actions were strongly opposed by the people. Furthermore, one woman, Lodia Oematan, bared her breast and thrust it in the direction of the forces who were there criticizing them. Full of regret she said, “So you’ll know, hopefully you weren’t born and raised on your mother’s milk.”

The group and their security supporters finally dispersed because there were more and more villagers who arrived to protest. The excavator was simply left at the site, in Ety Anone’s garden.

On Saturday, 26 August 2006, the company group and its security forces returned again to the location, but even more villagers came to the site. There was more verbal warfare, and villagers pressured company workers to immediately take away the excavator, but the pro-company group answered with a new promise that they would remove the excavator on Monday, 28 August 2006.

On Monday, 28 August 2006 103 people who have land around the mining site held a meeting with the investor, the head of Fatumnasi Sub-district, seven police and local villagers leaders. In this meeting an employee of PT. Teja Sekawan, Desti Nope, read an official Decree from the District Head that gave the company permission to engage in Class C mining. They also made efforts to convince the villagers to accept the mining. Then they asked the land owners if they wanted to release their land, but all of the land owners said they were not willing to release their land because according to them they own no alternative fields they can farm, while as farmers they hang their hopes of life on the land they own.

Because he did not get support from the land owners, the investor answered emotionally saying the company had already obtained permission from the TTS District government and therefore, although the villagers did not agree to hand over their land, the investor would continue to work. “I have already received permission from the District Head to mine, so although you men do not agree, tomorrow I will continue to work,” said the investor. Hearing the investor’s statement, the villagers immediately attacked with a hale of angry and complaining voices so that the police intervened in the meeting and broke up the crowd.

In this meeting, security forces, through Yahya Selan, also threatened several villagers saying those who did not agree to hand over their land would be processed by the law.

At the time we are sharing this information with you, Sirs/Madams/brothers/sisters, the people around the site are still disturbed because there is constant intervention and intimidation by those under the orders of the company, including security forces. The situation is very susceptible to conflict, both conflict among villagers as well as villagers with security forces and the investor’s group.

The Process of People's Action

29-30 August: People's action at the TTS Parliament

103 heads of households from Fatumnasi Village, accompanied by members of A’Taimamus Organisation (OAT), Timor Legal Aid Foundation (LBH Timor,[1] Center for People’s Information and Advocacy (PIAR)[2] and Forum for People’s Defense (FPR)[3] met with members of the TTS District Parliament who were holding a plenary session. Complaints by the people were one item on the agenda for this meeting so that the people were given an opportunity to explain the chronology of the problem that they call the seizing of the people’s land by perpetrators from the mining industry. After getting an explanation and chronology of the case, members of the TTS District Parliament were willing to do direct observation in the field after their session was over (11 September 2006).

Besides details of the problem that have been written in the chronological account (above), one villager who lives in the area around Fautlik, named Agustinus Luli, has also experienced an act of terror by Yusak Oematan and chief of the sub-district police who threatened that he would be processed by the police. However, according to Luli’s account, he was sought by Yusak and the police to be beaten because he is one of the villagers who intends to contest the selling of the rock by Yusak and his friends.

The problem experienced by Agustinus Luli is certainly part of the problem related to the selling of Fautlik rock along with 50 hectares of land by Yusak Oematan, Lambert Oematan, Nikanor Fau[4] and Yustus Tanu (Yustus is from Tunua Village, Fatumnasi Sub-district). Although they do not own land around Fautlik, these four men have signed a letter selling Fautlik and 50 hectares of land to the mining industry perpetratros, in this case PT Teja Sekawan, who then used the letter as proof of sale and the Decree by the District Head as justification for seizing the land owned by Ety Anone. Meanwhile the 103 household heads that live around Fautlik and work the land around it knew nothing. They were shocked when the land farmed by Ety Anone’s family was ruined by the excavator owned by the company to become an access road to the mining area. These 103 household heads plan to contest the actions of the four men who sold the rock and land because they actually have no rights whatsoever to what they sold. Although these 103 housholed are not supported by land certificates, they nevetheless have worked this land for several generations; these are the only fields off which they live. At the time it was damaged, this land was being farmed with food crops owned by the people.

31 August 2006: Action by women's group who occupy the excavator

PT. Teja Sekawan returned to use the tactic of dividing the people to make space for their efforts. This time the company promised to install electricity for Mama Kase, a widow who lives by herself and who then gave permission for her land to be worked to become the access road for the miners. The land owned by Mama Yosina includes that closest to Fautlik, the rock that is to be mined. This woman’s house is used as a protected place by the miners; if they are approached by the people they will choose to run into Mama Yosina’s house.

Since the people’s action at the TTS District Parliament, the excavator owned by PT Teja Sekawan is still being used for work. The digging of land to make an access road has already ruined land and rocks up to + 10 metres. Not only that, digging by the excavator has ruined a spring of natural spring located by the side of the road.

Seeing this damage, the people decided to carry out a protest action at the mining location. A group of women took the initiative to have a sit-in in front of the excavator to obstruct its path. This women’s group was coordinated by Mrs. Ety Anone (the victim of the land seizure on 25/8/06), Mrs. Lodia and Mrs. Elisabeth Oematan. Ety Anone and Elisabeth Oematan are residents of Kuanoel Village, Fatumnasi Sub-district, and Mrs. Lodia is a resident of Fatumnasi Village, Fatumnasi Sub-district.

5 September 2006: Broadening of Resistance

Clearly, after four days of carrying out their action, the women’s group were still unable to stop the work of PT Teja Sekawan that was ruining the land and rocks because the workers would return to work when the women doing the protest returned to their homes. They took advantage of the women’s faithfulness to their domestic roles as the time to continue their looting!

PT Teja Sekawan workers were stubbornly determined to keep working because they felt supported by the District Head’s Decree that they had read to the people. In fact, as a public document, the District Head’s Decree has never been physically seen, either by the people or by the organizations accompanying them so the truth of whether there is such a Decree by the District Head has not yet been proved.

At this time, the TTS District Head, Drs.Daniel Banunaek, is in Germany so that the people must wait until he returns on 9 September 2006 to confirm the truth of this decree and at the same time request the government to take responsibility for it.

6 September 2006

The attitude of PT Teja Sekawan that is determined to continue making an access road for the mining has given rise to restlessness among the people. Nevertheless they continue to carry out their actions. Today the group of women are demonstrating at the mining site, directly confronting the workers of PT Teja Sekawan.

The company clearly intends to continue intimidating the people and bait their anger, especially the men. However, intimidation, provocation and summons by the police are nothing new to the people of Mollo. Since their land has been pawned [confiscated?] by the district government for the mining industry, they have had their fill with the rotten coalition of the entrepreneur and officials such as this.

At this time the people are focusing their attention on continuing to carry out actions of rejection and making efforts to stop the excavator from working.

Plans for the future

actions by the people at the mining site
critical discussions
actions by the people and NGOs at the District Parliament
press conference – to gain support through local-national media coverage
updates regarding the resistance process to be posted online at http://rakyatmollo.blogspot.com

Needed: Solidarity from the Resistance Network!

Petition Support

First, you/your organization can help the resistance action of the people of Mollo by signing the petition below and distributing it for the signatures by many other people!

Logistics Support for Resistance Actions

Another form of solidarity you/your organization can provide is in the form of financial support for the logistics of resistance actions by the people of Mollo. At this time, to organize the people, funds are very needed for the costs of communication and transportation whereas the people support themselves by covering consumption costs for participants of protest actions.

Financial support can be sent to the account of The A’Toimamus Organisation (OAT):

Bank BNI 46 Cabang Kupang in the name of Aleta Baun

Account No. 00-44-78-30-91

Accountability for the use of collected funds will be shared in weekly reports online at http://rakyatmollo.blogspot.com

To facilitate accountability, it is hoped financial support for logistic expenses related to resistance actions will be received before 6 October 2006.

For your support for the resistance actions of the people of Mollo, we, as an organisation that works and protests together with the people of Mollo, say thank you.

Peace in the struggle,

Aleta Baun

A’Taimamus Organisation (OAT)

[1] John Ola and Sammy Sanam.

[2] Arifin and Eliaser (only Eliaser attended the meeting with the District Parliament).

[3] FPR is managed by a former member of the TTS District Youth Forum (Forda TTS), a local advocacy group.3
[4] This is not a new person for OAT. He confessed he did not know what he signed.

Ditunggu: Pernyataan Sikap

2006-09-07T09:28:00.000+08:00

Pernyataan Sikap dukungan atas aksi perlawanan rakyat Molo dapat dikirimkan (faximile) ke alamat-alamat berikut:

Bupati TTS no. 0388-21137
DPRD TTS no. 0388-21365
Kapolres TTS no. 0388-21400

Tembusan ditujukan pada:

Gubernur NTT no. 0380-821520
DPRD NTT no. 0380-829453
Kapolda NTT no. 0380-821544
Ombudsman NTT no.0380-839367

Proses Perlawanan: 6 September 2006

2006-09-06T12:45:00.000+08:00

Sikap PT Teja Sekawan yang bersikeras melanjutkan pembukaan jalan tambang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski begitu mereka tetap melaksanakan aksi. Kelompok perempuan hari ini melakukan demonstrasi di lokasi tambang, berhadapan langsung dengan para pekerja PT Teja Sekawan.

Pihak perusahaan jelas sengaja untuk terus mengintimidasi rakyat dan memancing kemarahan, khususnya pada kelompok laki-laki. Namun intimidasi, provokasi dan surat panggilan polisi sudah bukan hal baru bagi rakyat Molo. Sejak tanah mereka digadaikan oleh pemerintah daerah untuk industri tambang, mereka sudah kenyang dengan aksi koalisi buruk pengusaha dan aparat seperti itu.

Saat ini yang menjadi fokus perhatian rakyat adalah terus melakukan aksi penolakan dan mengupayakan excavator berhenti bekerja.